Kelapa Sawit, Tak Sejahterakan Masyarakat PIR II Arso

JUBI – Walaupun sudah 25 tahun perusahaan kelapa sawit beroperasi di Arso, Ternyata tidak mensejahterahkan masyarakat Arso, Kabupaten keerom secara keseluruhan. Bahkan harganya perkilonya semakin turun.

Dalam pidato Gubernur Provinsi Papua tentang Nota keuangan serta RAPBD Papua tahun 2007, gubernur menjelaskan bahwa selain RESPEK, agenda untuk mencapai Papua yang damai dan sejahterah diwujudkan juga dengan melakukan pendekatan pembangunan yang bertumpu pada pertumbuhan. “Kita sudah menghitung dengan cermat. Dua juta hektar kelapa sawit yang 50 persennya dialokasikan untuk petani plasmaakan memberikan pekerjaan kepada 250.000 KK penduduk Papua. Dengan alokasi 4 Hektar kebun kelapa sawit per keluarga, dan rata rata tiap keluarga menerima Rp. 5 – 7 juta per bulan. Suatu penghasilan yang jauh diatas gaji seorang PNS yang bekerja di kantor pemerinta,” ujar Gubernur kala itu.
Namun hasilnya belum tentu demikian. Contohnya, PT Perkebunan Nusantar (PTPN) II Arso, Perusahaan kelapa sawit yang sudah beroperasi kurang lebih 25 tahun ternyata belum memberikan keuntungan yang baik bagi masyarakat. Masyarakat mengeluh rendahnya harga jual. Ini terjadi baik masyarakat pendatang maupun masyarakat pemilik orang asli keerom. Damaskus Kebes, warga Pir Dua arso yang juga masyarakat pemilik lahan kelapa sawit. Ketika ditemui tim Jubi ditempat kediamannya, Kamis, 17 januari mengatakan, sedah menjadi penduduk Arso sekitar 20 tahun, tepatnya Desember. Setahun lebih dulu dari trasmigrasi yang datang dari pulau Jawa, yaitu sekitar tahun1988.
Sekitar tahun 1986 PTPN II Arso mulai dibuka. Diawali dengan penebangan, pembersihan hutan hingga penanaman kelapa sawit dilakukan perusahaan. Masyarakat transmigrasi dan warga lokal bahu membahu membantu melakukannya dalam pemeliharaan dan produksi.
“Awalnya perusahan kelapa sawit beroperasi, kami tidak terlalu mengalami kerugian, kami masih bisa mendapat keuntungan sedikit waktu itu,” kenang Damaskus yang pernah menjadi anggota DPRD Provinsi Papua periode 1996 -1997. Saat itu tukang egrek atau tukang jolok mayang dibayar dengan standar harga sesuai dengan jumlah mayang yang di egrek. Harga egrek sebesar Rp. 1000,- per mayang. Tenaga pikul ke jalan raya, dihitung per jarak. Tergantung jauh-dekatnya., kalau jauh dibayar dengan harga Rp.1500 dan dekat dibayar dengan harga Rp. 1000 per sekali pikul. Dan untuk pembayaran truk yang mengangkut dari kebun ke perusahaan, petani masih harus membayar sebesar Rp. 100.000 hingga Rp. 200.000 sekali jalan.
Namun sejak tahun akhir 2004 hingga awal tahun 2005, harga sawit mengalami penurunan dan ongkos tenaga kerja dan truk mengalami peningkatan sehingga petani mengalami kerugian. “Tahun 2007 warga demonstrasi ke kantor DPRD Keerom mengenai penurunan harga kelapa sawit dari perusahan. Karena selama ini harga ditentukan oleh perusahaan dengan sepengetahuan Sekda Provinsi Papua,” ujar Damaskus yang juga mantan kepala sekolah SMA Katolik Taruna Dharma Kotaraja. .
“Sekarang pembayaran truk saja Rp. 750.000,- kemudian bayar orang yang gerek untuk satu kali panen Rp. 500.000, belum lagi bayar orang yang pikul. Kurang lebih Rp. 200.000 setiap kali dipikul, belum terhitung jarak jauh dan dekatnya.” ujarnya.
Demianus sendiri memiliki lahan sebesar 3 hektar, tetapi setiap kali pengolahan Ia mengalami kerugian yang sangat besar, karena harus mengeluarkan biaya untuk transportasi. “Sering kali kelapa sawit yang kami tidak diangkat, sehingga kelapa sawit yang sudah dipetik menjadi busuk. Biasanya karena para supir truk meminta harga yang tinggi. Juga ketika sampai di perusahaan, kelapa kami masih juga harus mengantri dulu satu sampai dua hari, bahkan pernah sampai satu minggu baru buahnya bisa dimuat.Padahal kami sudah mengeluarkan uang untuk menggrek dan uang pikul,” ujar Damaskus. Keuntungan petani kemudian menjadi sangat kecil, karena untuk memanen harus mengeluarkan modal terlebih dahulu. Sebab Uang sawit akan dibayar pada akhir bulan, bukan pada setiap kali pengiriman
Kondisi seperti ini membuat orang papua pemilik lahan kelapa sawit tidak mampu untuk mengelola lahannya, sehingga banyak lahan milik mereka disewakan dengan harga yang cukup murah kepada masyarakat pendatang atau petani yang mampu untuk mengolah tanahnya. Sebagai contoh Masyarakat yang berada di Pir IV dan kampung wembi, Arso. Masyarakat disini mengalami kerugian yang besar karena jaraknya sudah sangat jauh sekali dari lokasi perusahaan, sehingga ongkos transport menjadi hampir dua kali lipat.
Yoseph Wabigai, Ondoafi kampung Workwana yang juga merupakan salah satu karyawan kelapa sawit, ketika diwawancarai tim Jubi di kantor desa mengatakan, ia merasa dirugikan dengan hadirnya perusahaan kelapa sawit di kampungnya. Masalah biaya transportasi, biaya egrek dan biaya pikul menjadi beban yang sangat berat. Ia sendiri tidak mampu mengolah lahannya, dan akhirnya menyewakan lahannya dengan harga Rp 2.000.000/tahun kepada orang pendatang. namun baginya ini tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan keluarganya sehingga harus melakukan usaha lain. “Mau tidak mau kami harus tokok sagu, berburu, dan berkebun dilahan kami yang tersisa ini untuk memenuhi kebutuhan keluarga kami sehari-hari. Kalau kami hanya harapkan hasil dari kelapa sawit tong tidak dapat apa-apa” keluh Wabigai.
Atas kesepakatan dengan orangtua mereka, PTPN II Perusahaan sawit yang berkantor di Tanjung Morawa Medan ini masuk ke daerah Arso pada tahun 1981. Dampak lain yang ditimbulkan oleh perusahaan kelapa sawit ini adalah pembuangan limbah yang sembarangan sehingga masyarakat di daerah sekitar Arso PIR IV bagaikan tidur diatas limbah, bahkan makan di atas limbah. Selain itu kesejahteraan karyawan juga tidak diperhatikan “Perusahaan ini waktu masuk itu, banyak buat janji dan sudah ada kesepakatan dengan kami punya orang tua, katanya akan Bantu masyarakat dan akan bangun tong punya kampung atau daerah ini akhirnya tong punya orang tua dong setuju untuk kasih lokasi untuk perusahaan ini bisa masuk dan beroperasi” ujar yoseph serius.
Namun sangat disayangkan sampai saat ini perusahaan dan pemerintah tidak memperhatikan masyarakat, asli daerah ini. Tidak bantuan usaha pembangunan bak air bersih juga tidak ada pembangunan perumahan yang sehat bagi masyarakat . “Air disin keruh, kalau mau digunakan harus disaring untuk dipakai untuk masak atau mandi. Demikian juga perumahan masyarakat. Hingga saat ini masyarakat masih tinggal digubuk, rumah papan satu-satu yang ada dikampung ini dibangun oleh dinas sosial provinsi papua tetapi karena sudah lama maka sekarang atapnya sudah bocor dan papanya juga sudah berjamur, pemda kerom sendiri dengan pihak perusahaan kelapa sawit ini belum membangun rumah warga masyarakat di kampung Workwana sampai saat ini. Selama perusahaan ini beroperasi di daerah ini pihak perusahaan kurang koordinasi dengan pemerintah, pihak perusahaan dengan pemerintah tidak pernah mau koordinasi dengan masyarakat.” lanjut Yoseph.Menurutnya perusahaan tidak memperkerjakan orang papua, tetapi orang yang bekerja di lapangan kebanyakan orang pendatang. Ia adalah satu-satunya orang Arso yang diperjakan disana. Harapannyaa jika bisa pemerintah dan masyarakat bisa memperhatikan masyarakat.
Otniel Solossa, anggota DPRD Kabupaten keerom, ketika diwawancarai oleh Jubi, mengatakan bahwa pemerintah harus berdiskusi dengan pihak perusahaan untuk menyelesakan masalah ini. Setelah itu hal-hal yang harus di lakukan oleh pemerintah adalah memperhatikan sektor ekonomi, pendidikan, dan kesehatan, maka jelas sektor lain akan terpenuhi.
Pemerintah harus memperhatikan usia peremajaan dari kelapa sawit tersebut, dengan memberikan dana dan pupuk kepada masyarakat untuk menanam kembali kelapa sawit yang baru
“Belum lagi PTPN II Arso dibenahi, pemerintah dan PT Rajawali, Perusahan sawit yang berkantor pusat di Malaysia berencana akan membuka lahan lahan baru di lima kampung yang berada di daerah perbatasan. Jika tujuannya untuk memberikan persaingan yang sehat, menurut saya pemerintah harus menerimanya. Namun pemerintah kabupaten keerom harus memperhatikan produksi kelapa sawit, dan harus ada peremajaan kelapa sawit karena saat ini sudah banyak yang lebih dari berumur 25 tahun, dan harus ada penananman kembali.” ujar Otniel Solossa. (Musa Abubar)