Dari Kolonisasi Sampai Transmigrasi di Tanah Papua

Musa Abubar)JUBI – Ketika berlangsungnya sebuah diskusi tentang pemerintahan asli kampung di Kabupaten Jayapura Direktur Pt PPMA Edison R Giay sempat menyinggung soal status warga transmigrasi di Nimboran dalam struktur adat di kawasan Nimboran atau Lembah Grime.

Bagi Giay agak sulit dan perlu waktu lama untuk memroses mereka untuk menjadi warga asli sebab ini berkaitan dengan sejarah asal usul suatu wilayah adat.
“Memang beberapa waktu lalu ada beberapa pihak yang memasukan mereka sebagai warga Nimboran tetapi hanya untuk kepentingan politik sesaat sehingga tidak ada pengakuan dan dibantah oleh masyarakat Nimboran sendiri,”ujar Giay belum lama ini.
Senada dengan Giay, dosen Fakultas Hukum Frans Reumi justru menganggap bahwa warga transmigran merupakan fakta lapangan bahwa mereka juga telah hadir dan menjadi warga di tanah Papua.
Sedangkan salah seorang tokoh adat dari Arso, Bapak Girbes, menyebut warga transmigran di Kabupaten Keerom sebagai “masyarakat tambahan”. Agaknya pendapat Girbes ini bisa diterima karena selama ini pertumbuhan penduduk di Papua selalu bertambah karena perpindahan penduduk secara spontan atau pun yang diatur oleh pemerintah Indonesia melalui kebijakan program transmigrasi.
Lalu sejak kapan program perpindahan penduduk di tanah Papua ini mulai berlangsung? Perpindahan penduduk di tanah Papua bisa terjadi karena sejarah penjajahan, sejak jaman pemerintahan Belanda di wilayah yang oleh Belanda disebut Nederlands Nieuw Guinea. Sebaliknya wilayah Indonesia disebut Hindia Belanda.
Pemerintah Belanda memulai program tersebut dengan nama kolonisasi, kelompok-kelompok koloni pertama yang dikirim itu berasal dari Kedu kota bekas Keresidenan Jawa Tengah. Waktu itu mereka dikirim sebanyak 155 KK ke desa baru dekat Gedong Tataan sebelah Selatan Way Sekampung di Lampung Selatan tahun 1905.
Adapun maksud pelaksanakan dari kolonisasi ini adalah untuk menempatkan petani dari daerah padat penduduk ke daerah-daerah kosong di luar Pulau Jawa. Program ini merupakan salah satu jalan untuk memecahkan masalah kemiskinan dan kepadatan penduduk.
Sedangkan program kolonisasi di tanah Papua dilakukan pada 21 Februari 1902, waktu itu pemerintah Nederlands Nieuw Guinea mendatangkan orang-orang Jawa ke Merauke. Pengiriman berlanjut lagi 1908 dengan dimasukannya penduduk dari Jawa yang bermukim di Kuprik.
Bukan hanya penduduk Jawa saja yang datang tetapi, tahun 1908 hadir pula masyarakat Timor dari Pulau Rote yang ditempatkan di lokasi Kampung Timor Merauke. Pemerintah Belanda juga melepaskan sekawanan rusa asal Timor untuk hidup bebas di daerah Wasur.
Selanjutnya pada 1910 pemerintah Belanda mendatangkan lagi masyarakat Jawa dan dimukimkan di lokasi Spadem serta Mopah lama.
Pengiriman warga Jawa dan Timor ini untuk memanfaatkan tenaga mereka sebagai petani yang menyediakan sayur sayuran bagi para pegawai pemerintah yang bertugas di daerah Merauke.
Program kolonisasi ini sempat terhenti beberapa saat karena pecah Perang Dunia Kedua. Setelah Perang Dunia Kedua berakhir, tahun 1943 Pemerintah Nederlands Nieuw Guinea mengadakan penelitian dan survey di area dekat sungai Digul dan Bian sampai wilayah Muting untuk membuat daerah persawahan.
Pemerintah Belanda terus berupaya untuk membuat areal yang direncanakan dan mendatangkan orang-orang Jawa yang dimukimkan di Merauke. Maka dari sinilah muncul istilah Jawa Merauke (Jamer) yang populer hingga sekarang ini.
Selain warga asal Jawa, pemerintah Belanda juga mendatangkan orang orang Indo Belanda ke Papua. Kebanyakan orang Indo Belanda tinggal di daerah perkotaan dan menguasai bisnis serta perdagangan.
Lima tahun sebelum pelaksanaan Penentuan Pendapat Rakyat, 1969 (Pepera atau Free of Choice),di wilayah sengketa Irian Barat. Pada tahun 1964 pemerintah Indonesia memasukan lagi para transmigrasi. Namun mereka ini disebut dengan nama Pelopor Pembangunan Serba Guna atau Pelopor Pembangunan Irian Barat (TPPSG/PPIB) di Kabupaten Manokwari ditempatkan 12 KK/30 jiwa, Kumbe (Kab. Merauke) sebanyak 27 KK dan di Dosai (Kabupaten Jayapura) sejumlah 9 KK.
Kebijakan Presiden Soeharto tentang penentuan Provinsi Irian Jaya sebagai daerah penerima transmigasi baru dilakukan tahun 1978. Hal ini didukung oleh Keputusan Presiden No.7/1978 yang menyebutkan bahwa Provinsi Aceh, Sumatera Utara, Sulawesi Utara dan Provinsi Irian jaya sebagai penerima transmigran paling tinggi
Walaupun namanya diganti dari kolonisasi menjadi program transmigrasi tetapi menurut mantan Mentrans Martono bahwa obyek dan subyeknya sama yaitu, memindahkan manusia daerah yang padat penduduknya ke daerah yang jarang penduduknya.
Laju pertumbuhan penduduk di Pulau Jawa per tahun dua juta jiwa, sedangkan program transmigrasi hanya mampu memindahkan penduduk dari Jawa sebanyak 50.000 KK atau 200.000 jiwa pertahun.
Mereka yang dipindahkan ke luar Pulau Jawa umumnya para transmigrasi yang serba keterbatasan dalam tingkat hidup dan pendidikan. Atau mereka adalah masyarakat Jawa yang menjadi korban kebijakan di sana.
Hal ini diperkuat lagi dengan hasil penelitian Oey dan Gardiner bahwa salah satu penyebab keterbelakang daerah-daerah Indonesia bagian Timur (IBT) adalah karena pola migrasi yang tidak mendorong pertumbuhan regional.
Proses industrialisasi yang makin terkonsentrasi di Pulau Jawa telah mendorong proses ketimpangan melalui proses migrasi tenaga kerja. Perkembangan industri di pulau Jawa telah semakin mendorong outmigrasi (migrasi keluar) dari tenaga kerja kurang terdidik dari Pulau Jawa di bawa atau ke luar Pulau Jawa.
Sejak Pra Pelita sampai Tahun Anggaran 1999/2000, telah dibangun 217 Unit Pemukiman Transmigrasi (UPT) atau 78.127 KK/303.323 jiwa transmigran umum dan transmigrasi swakarsa berbantuan. Sampai saat ini sejumlah 156 UPT atau 58.530 KK atau 235.911 jiwa transmigran telah diserahkan pembinaannya kepada Pemerintah Daerah (Pemda), sehingga pada tahun anggaran 2000 masih terdapat 60 UPT yang dibina oleh pemerintah khususnya Dinas Kependudukan dan Permukiman ( Eks Kanwil Departemen Transmigrasi dan PPH Provinsi Papua).
Hingga saat ini Dinas Permukiman dan Prasarana Wilayah hanya memusatkan perhatian pada pembangunan perumahan bagi masyarakat penduduk asli di Papua. Sementara program transmigrasi iru sendiri masih belum berjalan. Terkecuali Kabupaten Keerom yang sudah melakukan program transmigrasi melalui Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi.
Selain itu Pemda Keerom melalui Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi juga sedang menempatkan sebanyak 2000 KK(Kepala Keluarga) Transmigrasi
Penempatan ini sebagai langkah untuk membantu masyarakat di Kabupaten Keerom, semenjak program ini dihentikan beberapa tahun silam.
Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Keerom, Drs Abdul Hamid mengatakan, penempatan transmigrasi di Kabupaten Keerom, khususnya di Kampung Yetti dan Distrik Senggi sebagai jawaban atas permintaan masyarakat di satu kampung dan distrik tersebut.
Lebih jauh Hamid menjelaskan, atas permintaan masyarakat untuk pemerintah menempatkan transmigrasi, maka masyarakat juga telah menyerahkan lahan seluas 900 Ha tanah.
Dan untuk kampung Yetti, hanya 1 SP, sedangkan distrik Senggi, 7 SP yang tadinya sudah dikembangkan, namun karena dampak krismon tahun 1997, maka program penempatan dihentikan.
Diharapkan tahun 2007, dua lokasi ini sudah harus diisi dengan transmigrasi, yang umumnya didatangkan dari penduduk di sekiatar Arso dan Koya, termasuk penduduk local di sekitar Arso.
Menyinggung penempatan kembali warga transmigran akan berbenturan dengan payung hukum Pemerintah Provinsi Papua seperti Perdasi dan Perdasus, Hamid akui bahwa satu kendala penempatan warga trans adalah soal Perdasinya.
Sesuai dengan data sampai perkembangan jumlah kaum transmigrasi menurut mantan Dirjend Binmas Transmigrasi, Wibowo SE sekitar 17 % penduduk di tanah Papua adalah kaum transmigran. Hal ini belum termasuk anak dan keturunannya, malah kemungkinan jumlah penduduk transmigran akan bertambah sesuai dengan tingkat ekonomi dan pendapatan yang baik.

Pola-pola Transmigrasi di Tanah Papua
Selama ini program transmigrasi yang dilakukan sejak kolonisasi hingga sekarang ini. Terdapat beberapa pola pola yang dikembangkan di tanah Papua, tercatat ada lima pola antara lain :

1.Pola Tanaman Pangan
Sejak jaman Belanda hingga sekarang telah menunjukan bahwa hampir sebagian besar (90 %) Unit Pemukiman Transmigrasi (UPT) di Papua dapat digolongkan dalam pola tanaman pangan.
Dalam pola ini setiap Kepala Keluarga (KK) transmigrasi memperoleh lahan pertanian seluas 2 Ha dengan perincian 0,25 Ha lahan pekarangan dan 0,75 Ha lahan usaha I. Sedangkan lahan usaha II seluas 1 Ha dan masih berupa hutan.
Ironinya dalam program tanaman pangan lebih cenderung dilakukan membuka ladang padi dan juga areal persawahan sehingga penduduk asli tidak mampu beradaptasi dalam mengelola sawah atau pun menanam padi.
Pada hal menurut pakar antropologi kultivasi padi telah beraba abad lamanya berakar di Asia, namun hal ini tidak berlaku bagi…… hampir sebagian besar masyarakat di Papua. Sejak dahulu mereka hanya bertani dengan menanam ubi (petatas, talas) di ladang yang relatif tidak memerlukan tenaga, jam kerja, dan ketekunan. Sifat sifat demikian ini sudah tentu tidak bisa diubah dalam waktu singkat, tetapi memerlukan waktu hingga beberapa generasi.
Namun itu bukan berarti masyarakat kaum peramu dan pemburu atau penduduk asli yang masih meramu, serta masyarakat transisi yang baru melangkah dari sifat peramu tidak punya disiplin kerja.
Antropolog Indonesia Prof Dr Budhisantoso mengatakan bahwa, etos kerja dan moralitas sosial melekat pada semua kelompok masyarakat peramu dan pemburu yang dianggap sebagai awal pengembangan pola pola adaptasi manusia terhadap lingkungan. Begitu pula dengan masyarakat peladang berpindah.
Cilakanya ujar Budhisantoso, semua kelompok masyarakat termasuk masyarakat peramu dan pemburu seringkali dituduh sebagai perambah hutan. Padahal etos kerja mereka sangat kuat untuk mencapai hasil sebaik mungkin tanpa harus merusak lingkungan.
Akan tetapi program pembangunan yang diluncurkan pemerintah telah memaksa mereka untuk meninggalkan pola pola pengelolaan sumberdaya alam dan lingkungan yang selama ini mereka hayati. Mereka “berpindah” menjadi petani menetap dengan etos kerja dan moralitas kerja yang belum tentu mereka pahami.

2. Pola Perkebunan Inti Rakyat (PIR Trans)
Pola PIR pertama kali dikembangkan PIR Kelapa Sawit Arso sebanyak 5 UPT di Jayapura dan di Manokwari, Provinsi Papua Barat sebanyak lima Unit Pemukiman Transmigrasi (UPT).
PT Perkebunan II sebagai inti sedangkan para trans sebagai peani plasma. Setiap KK pola PIR memperoleh jatah lahan seluas 3 Ha yaitu 0,25 Ha sebagai lahan pekarangan,lahan pangan seluas 0,75 Ha dan lahan plasma seluas 2 Ha yang dikembangkan kelapa sawit.

3. Pola Nelayan (Trans Nelayan).
Pola trans ini yang baru dikembangkan pada I UPT di Wimro Kecamatan Bintunii Kabupaten Manokwari. Sekaramg ini wilayah Wimro sudah dimekarlam dan termasuk dalam wilayah Kabupaten Teluk Bintuni Provinsi Papua Barat.
Di Sorong telah disiapkan lahan seluas 10.000 Ha di Pulau Waigeo, wilayah ini juga sudah termasuk dalam wilayah Kabupaten Raja Ampat Provinsi papua Barat, untuk dikembangkan trans nelayan.

4.Pola Hutan Tanaman Industri ( HTI Trans)
Pola Trans ini yang baru dikembangkan adalah jenis komoditi varietas sagu unggul di lokasi Aranday I dan Aranday II di Kabupaten Manokwari. Pola tanaman industri sagu ini hanya memanfaatkan sagu sagu alam tanpa melakukan budi daya sagu sagu baru. Padahal dalam hutan tanaman industri harus melakukan budi daya sagu dengan varitas unggul yang diperoleh dari alam.

5. Pola Jasa dan Industri (Trans Jastri)
Pola ini dikembangkan di Kabupaten Biak Numfor di lokasi UPT Moibaken, industri yang dikembangkan adalah pemanfaatan galian c dan industri dasar kayu meubel.
Menurut informasi terakhir program ini gagal karena industri yang dikembangkan tidak laku di pasaran dan terpaksa mereka bertahan dengan bertani di lahan terbatas.
Dari 39 KK trans dasal yang semula ditempatkan ternyata yang kembali ke Pulau Jawa sebanyak 23 KK dan yang tinggal hanya 16 KK.
Selain pola-pola trans diatas sebenarnya program yang dikembangkan secara khusus oleh mantan Mentrans Ir Siswono Yudho Husodo yang mengembangkan pola transmigrasi agro estate pelaksanaannya hampir sama dengan PIR Trans. Dalam pola ini developer membangun lahan dalam skala ekonomi perusahaan dan di petak-petak dalam skala rumah tangga dengan dana yang dihimpun sendiri baik equity maupun pinjaman dari bank.

6. Transmigrasi Bhineka Tunggal Ika
Ironisnya hanya dua daerah provinsi di Indonesia yang dijadikan model program transmigrasi Bhineka Tunggal Ika yaitu Provinsi Aceh dan Provinsi Irian Jaya (Papua).
Program ini direncanakan oleh Mentrans dalam Kabinet Reformasi Letjend TNI (Purn) A.M. Hendropriyono (mantan kepala Badan Inteleijen Negara (BIN) dengan meluncurkan program transmigrasi yang diberi nama Transmigrasi Bhineka Tunggal Ika (Bhintuka) yang dikembangkan di wilayah provinsi Aceh dan Papua.
Konsep transmigrasi Bhintuka terbuka untuk masyarakat dari seluruh suku bangsa di Indonesia. Lokasi baru ini dibuka di SP XIII Timika Kabupaten Mimika sejak tahun 1998. (Dominggus A. Mampioper)

Iklan
%d blogger menyukai ini: