Daerah Jangan Terlalu Berharap, Pemerintah Masih Sentralistik

JUBI – Wakil Ketua DPD RI Laode Ida mengatakan daerah jangan terlalu berharap akan ada perubahan dan otonomi di daerah daerah karena pemerintahan masih sangat sentralistik. Baca lebih lanjut

Iklan

UU Otsus Bukan Sekadar Besarnya Dana

JUBI – Ketua Pokja Perempuan Majelis Rakyat Papua (MRP) Dra Mientje Roembiak mengatakan pelaksanaan UU Otsus yang berlangsung selama tujuh tahun ini bukan sekadar menghitung besarnya jumlah dana dan nilai rupiah tetapi sebenarnya lebih mencakup hak hak dasar penduduk asli Papua. Baca lebih lanjut

BPS Kabupaten Jayapura Verifikasi Data Keluarga Miskin

JUBI-  Rapat koordinasi pelaksana Batuan Langsung Tunai untuk Rumah Tangga Sasaran (BLT – RTS) Kabupaten Jayapura Kamis kemarin digelar di aula lantai II Kantor Bupati Jayapura. Baca lebih lanjut

Apalah Artinya PAD Kalau Itu Menghancurkan?

JUBI – Kepala Dinas Kehutanan Kabupaten Jayapura Ir Amos Hokoyoku mengatakan apalah artinya meningkatkan penghasilan asli daerah (PAD) kalau itu hanya menghancurkan potensi sumber daya alam bagi masa depan anak cucu. Baca lebih lanjut

Kayu Kombou dan Ukiran Kulit Kayu Asal Kampung Asei

JUBI – Bagi masyarakat Kampung Asei Distrik Sentani Timur Kabupaten Jayapura keahlian mengukir di atas kulit kayu merupakan warisan budaya turun temurun. Jaman nenek moyang dulu ukiran di atas kulit kayu hanya untuk ondoafi (kepala suku di daerah Suku Sentani) saja. Baca lebih lanjut

Memperjuangkan Nilai Nilai Kebenaran dan Kaum Tak Bersuara

JUBI – Ketua Aksi Mahasiswa Papua Barat untuk Demokrasi (AMPBD) Koniyou Petege mengatakan ketidak adilan yang selama ini yang selama ini terjadi di tanah Papua merupakan tindakan yang meremehkan dan tidak menghormati harkat dan martabat orang Papua serta tidak melaksanakan prinsip prinsip demokrasi di Papua Barat. Baca lebih lanjut

Disinyalir, Pergantian Kadistrik Batom Tak Prosedural

JUBI- Pergantian posisi jabatan di dalam pemerintahan merupakan hal yang biasa terjadi. Namun apa jadinya jika pergantian tersebut dianggap tidak melalui mekanisme yang benar di dalam proses demokrasi dan aturan tata pemerintahan. Baca lebih lanjut