UU Otsus Bukan Sekadar Besarnya Dana

JUBI – Ketua Pokja Perempuan Majelis Rakyat Papua (MRP) Dra Mientje Roembiak mengatakan pelaksanaan UU Otsus yang berlangsung selama tujuh tahun ini bukan sekadar menghitung besarnya jumlah dana dan nilai rupiah tetapi sebenarnya lebih mencakup hak hak dasar penduduk asli Papua.

“Ironisnya sampai sekarang ini hak hak dasar masyarakat asli Papua dan Perdasus yang telah diusulkan pun sampai sekarang belum disahkan,”ujar Mientje Roembiak dalam  Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Sumber Daya Manusia Menuju Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia kerja sama Lembaga Kajian Konstitusi, DPD RI dan Universitas Cenderawasih di Aula Fakultas MIPA Uncen belum lama ini.
Dikatakan memang secara lembaga MRP tidak punya wewenang untuk melakukan legislasi tetapi MRP sebagai lembaga kultural hanya memberikan masukan dan pertimbangan kepada DPRD. “Memang kita sudah memberikan masukan masukan dan usulan tentang Perdasus dan juga menyangkut hak hak dasar masyarakat asli Papua tetapi sampai saat ini belum terealisasi,”tegas Roembiak.
Sementara itu Dr Alberth Hasibuan Wakil Ketua Lembaga Kajian Konstitusi(LKK) dan Ketua Forum Papua mengatakan dari segi dana atau uang yang disalurkan pada 2008 untuk pembangunan, termasuk pengelolaan sumber daya akam di Provinsi Papua berjumlah Rp 20 trilyun dan Provinsi Papua Barat sebesar Rp 8 trilyun. “Sedangkan pada tahun tahun sebelumnya berjumlah Rp0,59 Trilyun pada 2001, Rp 2,04 Trilyun untuk 2002, Rp 2,43 Trilyun untuk 2003, Rp 2,45 Trilyun untuk 2004 dan Rp 2,72 Trilyun untuk 2005. Maka sebenarnya dana dana ini sangat memadai untuk rakyat Papua menikmati sumber daya alamnya,”ujar Hasibuan. Ditegaskan belum lagi dana dana yang disediakan pemerintah pusat untuk melaksanakan Otonomi Khusus Papua yang dari tahun ke tahun terus bertambah. “ Bahkan pernyataan Wapres Yusuf Kalla yang menyatakan adanya ketulusan Pemerintah Pusat,”tambah Hasibuan.
Namun kenyataannya tegas Hasibuan, mengapa ada kontradiksi kekayaan sumber daya alam yang melimpah dengan sumber daya rakyat Papua yang miskin?
“Saya pikir agaknya yang menjadi masalah bukan hanya dana atau uang untuk pelaksanaan UU Otsus 21/2001 tetapi juga masalah masalah lainnya yang menyebabkan orang Papua hidup miskin di atas kekayaan mereka sendiri,”ujar Hasibuan.
Menurut Hasibuan dari segi dana, sekali lagi bila diperhatikan, Provinsi Papua merupakan provinsi yang mendapatkan anggaran per kapita yang tertinggi dibandingkan dengan provinsi provinsi lainnya di Indonesia.” Jika dijumlahkan secara keseluruhan dana sejak Otsus awal 2002 sampai dengan 2006 adalah sekitar Rp 9,353 Trilyun,”tegas Hasibuan.
Lebih lanjut Hasibuan mempertanyakan sampai sejauh mana dana dana tersebut bisa langsung menyentuh masyarakat Papua sebab setiap tahun dana Otsus terus meningkat dan bertambah besar jumlahnya.”Yang patut dipertanyakan adaah apakah birokrasi perlu direformasi karena sebagian besar dana digunakan bagi birokrasi itu sendiri dan hanya tetesan yang jatuh ke rakyat?” tegas Hasibuan.
Senada dengan Hasibuan dosen Fakultas Hukum dan Dekan Fakultas Hukum Uncen Marthinu Solossa SH Mhum menegaskan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan dana Otsus harus dilakukan secara bertanggung jawab. “Selain itu faktor lain yang perlu dilihat adalah hampir sebagian besar tanah dan hutan di Papua ini masih dimiliki oleh masyatakat hukum adat sehingga perlu dikaji secara mendalam agar tidak menjadi hambatan dalam proses pembangunan Papua ke depan,” ujar Solossa. (Dominggus A. Mampioper)

%d blogger menyukai ini: