TONG PU SUARA EDISI XX

Tata ruang yang tak karuang sudah menjadi ciri khas Kota Jayapura, walau kita tahu pemerintah telah mencanangkan rencana tata ruang wilayah tapi terkadang hanya di atas kertas dan tak sesuai realitas di lapangan. Gejala ini sebenarnya bukan monopoli ibukota Provinsi Papua saja tetapi menggejala di seantero kota kota besar di Indonesia. Kepatuhan terhadap aturan dalam memanfaatkan lahan hanya sebatas formalitas semata tanpa adanya tindakan hukum bagi para pelanggar. Cilakanya lagi para penentu kebijakan justru menyalahkan masyarakat adat yang memberikan pelepasan tanah kepada warga untuk memanfaatkan ruang yang sebenarnya diperuntukan bagi kawasan konservasi dan hutan lindung. Padahal tugas mereka adalah mengawasi dan memberikan informasi serta pemahaman tentang bahaya yang timbul dikemudian hari soal penataan ruang dan tempat.
Saling melempar kesalahan dalam menata ruang dan pengembangan kota sebaiknya dibuang jauh jauh agar tidak menimbulkan bencana dan wajah kota yang semakin buram serta tidak memiliki karakter sesuai budaya dan geografisnya. Sayangnya perubahan bentangan alam seringkali dilakukan tanpa memperhitungkan pertimbangan ekologi. Kepentingan ekonomi mengalahkan segalanya baik budaya, ekosistem dan juga ekologi, serta rasa kemanusiaan.
Agaknya pendekatan ekonomi tanpa memperhitungkan keseimbangan alam sudah ketinggalan jaman dan banyak membawa petaka. Banjir dan kekeringan sudah menjadi hal biasa dan pemberitaan sehari hari. Kini kalau ingin selamat sebaiknya menata ruang sesuai karakter tanpa merobah mau pun merombak bentangan alam mau pun saling tuding menuding guna membela diri. Karena bagaimana pun bencana tak pernah memilih baik rakyat mau pun penguasa dan pengusaha.

%d blogger menyukai ini: