Memperjuangkan Nilai Nilai Kebenaran dan Kaum Tak Bersuara

JUBI – Ketua Aksi Mahasiswa Papua Barat untuk Demokrasi (AMPBD) Koniyou Petege mengatakan ketidak adilan yang selama ini yang selama ini terjadi di tanah Papua merupakan tindakan yang meremehkan dan tidak menghormati harkat dan martabat orang Papua serta tidak melaksanakan prinsip prinsip demokrasi di Papua Barat.

“Hal ini membuat orang Papua mulai membangun kekuatan untuk memprotes segala bentuk ketidak adilan, penindasan, penjajahan guna memperjuangkan perlindungan terhadap hak asasi manusia serta menanamkan benih benih keadilan di tanah Papua,” ujar Petege dalam press releasenya kepada Jubi belum lama ini di Jayapura.
Dijelaskan gerakan gerakan untuk memperjuangkan perlindungan terhadap hak asasi manusia serta menanamkan benih benih keadilan dan kebenaran serta demokrasi di tanah Papua pertama kali dilakukan di Manokwari pada 1 Juli 1965. Perjuangan untuk melindungi warga Papua ini dipimpin oleh Permenas Ferry Awom dan selanjutnya gerakan ini terus berkembang di tanah Papua.
“Sampai kini ada dan akan terus eksis selamanya karena bagi kami menyuarakan suara keadilan, menyambung suara kaum terindas dan kaum tak bersuara adalah bagian dari kehidupan kami,” ujar Petege.
Ditambahkan pemerintah Indonesia memandang gerakan gerakan aktivis kemanusiaan sebagai separatis, gerakan pengacau keamanan tetapi harus dipahami bahwa ada gerakan aktivis sejati dan juga gerakan binaan oleh pihak aparat. “Perbedaannya adalah mereka memperjuangkan nilai nilai keadilan dan kebenaran, menghormati hak asasi manusia dan melaksanakan prinsip prinsip demokrasi dengan cara cara yang lebih bermartabat dan masusiawi. Sementara dipihak lain adalah mereka melakukan pengursakan fasilitas fasilitas, mengganggu aktifitas masyarakat biasa, menyiksa,memamgkap, menculik, membunuh sesama serta menyebarkan surat surat dengan logo TPN OPM lalu menyebarkan ke masyarakat hingga menyebabkan masyarakat takut,” ujar Petege.
Ditambahkan suasana ini kalau terus berlanjut akan maka tidak akan pernah ada perdamaian abadi dan demokrasi yang ideal. “Karena itu marilah kita saling mengakui adanya perbedaan ini dan saling menerima sebagai manusia ciptaan Allah. Pemerintah Indonesia harus membuka diri dengan rakyat untuk duduk bersama di satu meja perundingan (dialog Internasional) di bawah pengawasan pihak ketiga guna menyelesaikan persoalan di tanah Papua,” ujar Petege.
Ditegaskan penyelesaian ini sangat penting agar bersama sama menikmati alam demokrasi dan penegakan dan penghormatan hak asasi manusia serta saling mengakui masing masing sebagai sebuah bangsa.
“Dengan cara demokratis inilah masalah Papua bisa diselesaikan, bukan dengan cara pemberlakuan Otonomi Khusus, pemekaran kabupaten,kota dan provinsi serta peraturan demi peraturan justru akan menambah masalah di tanah Papua,”tegas Petege. Ditegaskan jika akar masalah tidak pernah diselesaikan maka masalah Papua tidak akan pernah selesai sampai kapan pun. (Dominggus A. Mampioper)

%d blogger menyukai ini: