Memberdayakan Kelembagaan Adat

JUBI – Setidaknya, masyarakat adat Papua mencatat 2 pengalaman dalam proses pembangunan di Papua, yakni pembangunan yang dilakukan bersama proses pekabaran Injil dan pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah (Belanda dan Indonesia).

Sejalan dengan proses pekabaran Injil ini, masyarakat asli Papua diperkenalkan dengan teknik-teknik pertukangan dan pengolahan lahan serta jenis-jenis tanaman rakyat dari luar Papua, seperti jeruk, durian, manggis dll. Kemudian Pemerintah Belanda memperkenalkan model pembangunan kolonialisme yang mendidik masyarakat adat Papua melalui konsep mempertahankan satu sistem dengan batas-batas yang masih dapat dikendalikan dan dikuasai melalui sektor-sektor pembangunan ekonomi masyarakat.
Selanjutnya, peralihan kekuasaan atas Papua dari Belanda ke Indonesia juga memperkenalkan model-model pembangunan baru pada masyarakat Papua. Sebelum program Pembangunan Jangka Panjang (PJP) I, masyarakat adat Papua diperkenalkan dengan tahapan penyesuaian psikologis, budaya dan juga agama melalui program-program yang dijalankan oleh United Nations Temporary Executive Administration (UNTEA). Hal penting yang patut dicatat pada masa-masa periode transisi ini adalah bahwa kondisi social budaya dan struktur keagamaan yang sangat spesifik dan beragam tidak menjadi perhatian bagi pemerintah saat itu. Tanpa menampikkan upaya-upaya lainnya yang dilakukan selama periode selanjutnya yang memberikan hasil positif, banyak program-program yang dilaksanakan kemudian malah menciptakan ketergantungan pada masyarakat Papua. Pemberian bantuan (langsung maupun tak langsung) pada kenyataannya seringkali diartikan sebagai mekanisme sesaat sehingga lebih diprioritaskan sebagai sebuah hasil pembangunan dan bukan bagian dari proses pembangunan itu sendiri.
Hal tersebut diakui oleh George Muabuay, Kepala Dinas Sosial Papua Barat disela-sela kegiatan penyerahan bantuan peralatan perkebunan dan perikanan oleh ILO (PIPE Project) bersama pemerintah Provinsi Papua Barat di Kampung Werkapi, distrik Tanah Rubuh, belum lama ini.
“Selama ini, jika masyarakat terlibat dalam program-program pemberdayaan ekonomi yang dilakukan oleh lembaga pemberi bantuan, lembaga social kemasyarakatan dan pemerintah, mereka sering dibayar. Hal ini menyebabkan masyarakat tidak punya rasa memiliki terhadap program maupun asset yang diberikan. Contohnya seperti CCAD yang beroperasi selama 5 tahun di Distrik Tanah Rubuh kabupaten Manokwari ini, sampai sekarang tidak ada yang bisa kita lihat sisanya.” ungkap Muabuay.
Mengenai peran pemerintah daerah sendiri, Muabuay menegaskan bahwa pemerintah selama ini bertindak sebatas penghubung antara masyarakat dan pemberi bantuan sehingga dibutuhkan sebuah lembaga yang diberdayakan dari potensi yang ada pada masyarakat untuk mengelola program yang berlangsung ditengah-tengah masyarakat.
Pada kegiatan penyerahan bantuan ILO (PIPE Project) sebelumnya di Distrik Muara Tami, Ketua Reba Aling (Lembaga Masyarakat Adat di Distrik Muara Tami) juga menekankan pentingnya memandirikan masyarakat asli Papua melalui program-program yang diaksanakan oleh pihak pemberi bantuan. Pemberdayaan ini sebaiknya dilakukan dengan memanfaatkan potensi yang telah ada pada masyarakat, seperti kelembagaan adat yang secara turun temurun dimiliki masyarakat adat Papua.
Sementara itu, John Lensrum, Ketua Dewan Konsultasi Dumtru di Distrik Kemtuk Gresi menegaskan 7 prinsip penting yang perlu menjadi perhatian pihak-pihak luar jika ingin menyelenggarakan program pemberdayaan masyarakat asli Papua bersama masyarakat. 7 prinsip tersebut adalah : 1) Penguatan Kapasitas Masyarakat Adat, 2) Penguatan Leadership Masyarakat Adat (Pemimpin dan Lembaga), 3) Memfasilitasi Kebutuhan Masyarakat Adat, 4) Penghargaan Terhadap Pengetahuan Masyarakat Adat, 5) Fleksibilitas Bantuan Pembangunan, 6) Kemitraan dengan Lembaga Masyarakat Adat dan 7) Rasionalitas Keberlangsungan Bantuan Pembangunan. Menurutnya, prinsip-prinsip ini sangatlah penting, terutama dalam menghargai kapasitas dan pengetahuan masyarakat terhadap potensi mereka sendiri. Ia mencontohkan program Respek yang disebutkan sebagai bantuan pemerintah kepada masyarakat asli Papua yang menurutnya lebih terlihat sebagai bantuan dari pemerintah kepada pemerintah sendiri karena diatur melalui mekanisme yang terstruktur dari Pemerintah Provinsi ke Pemerintah Kampung.
“Ibaratnya, memberi dari saku kanan ke saku kiri. Sementara di masyarakat ada potensi kelembagaan adat yang bisa diberdayakan.” ujar ketua Dewan Konsultasi Dumtru ini.
John Lensrum juga mengatakan bahwa dalam project ini Proses sama dengan Hasil. Oleh karena itu, 7 prinsip yang menjadi metodologi P2KM sangat penting untuk dipahami oleh berbagai pihak yang menjalankan pembangunan di Papua ini.
Disisi lain, Alan Boulton, Direktur ILO Indonesia dan Timor Leste mengatakan bahwa program PIPE yang disebut sebagai Pembangunan Partisipasi Kemandirian Masyarakat (P2KM) ini memang hanya dilaksanakan selama 3 tahun. Oleh karena itu, masyarakat adat Papua dengan menerapkan metode dan 7 prinsip dalam P2KM diharapkan bisa melanjutkan program tersebut sekalipun PIPE Project telah selesai nantinya , sehingga tidak bernasib sama dengan program-program sebelumnya. (Victor Mambor)

%d blogger menyukai ini: