Kondisi HPH Pasca Kebijakan Pemerintah

JUBI- Kebijakan yang dilakukan pemerintah Provinsi Papua tentang larangan penjualan semua jenis kayu log untuk dibawa keluar Papua. Atas kebijakan tersebut Pemprov berusaha menumbuhkan industri kayu local dan menata kembali pengusaha HPH.

Larangan penjualan kayu untuk diperdagangkan antar pulau maupun negara tersebut didasari atas pertimbangan bahwa kayu log yang dijual keluar ternyata masih belum banyak memberikan nilai tambah.
Sesuai dengan Surat Keputusan Bersama antara Gubernur Papua dan Gubernur Papua Barat Nomor 163 Tahun 2007 dan Nomor 16 Tahun 2007 tanggal 18 September 2007 yang mulai berlaku efektif 2 Januari 2008 ini juga ternyata membuat para pengusaha perkayuan terutama pengusaha dengan skala kecil atau menengah mengalami dampak yang sangat serius.
Pada awalnya kebijakan pemprov disambut oleh semua pihak, karena dampaknya adalah menumbuhkan pelaku industri kayu local.
Ternyata dampak kebijakan tersebut mengalami problem yang sangat kompleks dan dilematis. Hal tersebut dikarenakan rumitnya tata niaga kayu dimana antara HPH dan pelaku industri sebenarnya adalah satu mata rantai. Karena industri pengolahan kayu saat ini susah sekali mendapatkan pasokan bahan baku dari HPH.
Ir. Daniel Garden Ketua ISWA-Papua (Indonesian Sawmill Wood Working Association) yakni yang mewadahi pelaku usaha kayu gergajian dan kayu olahan ini mengakui sulitnya mendapatkan bahan baku.
Berdasarkan data ISWA sedikitnya ada 28 unit industri kayu saat ini tinggal 8 unit yang masih aktif tetapi tengah menuju ketidakpastian beroperasi. Pasalnya kesemua industri tersebut kesulitan dan sangat membutuhkan pasokan bahan baku kayu. Merbau jenis kayu yang mempunyai nilai ekonomis tinggi dan juga primadona. Berbeda dengan jenis kayu seperti meranti dan kayu campuran yang sedikit mengalami kesulitan pemasaran dan nilai ekonomisnya dibawah jenis merbau.
“Kalau sebelumnya HPH menjual kayu keluar Papua karena harganya bersaing. Disamping daya beli kayu di kota-kota industri besar di Jawa sangat menjanjikan. Kondisi sekarang dimana HPH sudah melakukan aktivitasnya di hutan tetapi tidak bisa menjual keluar” terang Daniel
Kayu log yang ada di HPH sebenarnya cukup banyak, namun untuk membeli para pelaku industri kayu tidak menjangkau harganya, karena biaya operasional yang tinggi diakibatkan infrastruktur yang kurang memadai. Pihaknya mencontohkan untuk memindahkan kayu log dari HPH ke industri biaya cukup besar.
Daniel mengharapkan kepada Pemerintah Provinsi Papua untuk melihat hal ini secara menyeluruh, termasuk infrastruktur serta sarana dan prasarana. Jika pemerintah ingin datangkan para investor  yang masuk ke Papua.  Tetapi sampai saat ini belum dilirik investor luar, sebab hanya satu yang berinvestasi pasca diterapkannya kebijakan yakni PT Sinar Wijaya Plywood Industri yang tengah memperbaiki mesinnya dan akan beroperasi di Serui eks Kodeko.
Ketua Komda HPHI (Himpunan Pengusaha Hutan Indonesia) Papua, Sudirman kepada wartawan mengatakan bahwa, para pengusaha mendukung kebijakan gubernur. Tetapi yang juga harus diingat bahwa untuk menuju ke arah sana membutuhkan waktu dan proses. Tidak dibolehkannya kayu log keluar Papua dianggap sangat dilematis sementara penyerapan kayu log untuk industri yang ada di Papua belum maksimal menyerap atau membeli kayu-kayu tersebut. Sehingga banyak kayu log hanya menumpuk saja di HPH.
HPH dan industri kayu local merupakan sebuah mata rantai yang tidak terpisahkan. Gubernur Papua, Barnabas Suebu SH meminta agar HPH memiliki industri perkayuan di Papua seiring kebijakannya untuk melarang kayu keluar dari Bumi Cenderawasih. Namun komitmen untuk menumbuhkan industri kayu local ternyata belum seperti yang diharapkan.
“Untuk menumbuhkan pelaku industri kayu local ini perlu dukungan semua pihak termasuk pemerintah daerah. Sebab untuk menarik investor dari luar Papua tidak mudah dan harus melihat berbagai hal termasuk didalamnya sarana dan prasarana sehingga merangsang investor menanamkan modalnya. Dan yang jelas atas semua itu adalah perlunya dukungan pemerintah daerah yang nyata” ujar Ketua ISWA Papua, Daniel Garden.
Dikatakannya setiap pengusaha tentu akan berharap perihal kepastian yang kongkrit dalam menjalankan roda usahanya. Dengan pengalaman yang sudah lama bergerak di bidang perkayuan, Daniel mengetahui secara pasti bahwa kemungkinan besar akan mustahil investasi baru akan datang.
Yang terpenting adalah pelaku investasi yang sudah ada di Papua ini kembali dibangun dan didukung dengan baik. Sebab investor yang baru selalu mencari tahu tentang informasi kondisi iklim investasi kepada investor yang sudah lama sebelum menanamkan modalnya.
Di daerah industri di Jawa, hampir tidak ada kayu yang tidak bisa dijual. Mulai dari kayu log hingga sisa gergajian semua dapat dimanfaatkan untuk dijual kepasar. Hal tersebut dikarenakan hampir semua industri sector ini mempunyai peralatan dan mesin yang canggih untuk mengolahnya. Sementara jika dibandingkan dengan kondisi Papua, agak mengalami kesulitan. Pasalnya masih banyak industri dari sisi infrastruktur yang masih terbatas. Disamping itu antara satu kawasan industri dengan lainnya berjauhan yang tentu akan berdampak langsung terhadap cost atau biaya yang tinggi.
Para pelaku industri kayu berharap kepada pemerintah dengan adanya kebijakan tersebut yakni perlu dukungan termasuk dari segi kebijakan-kebijakan khusus mengingat industri yang telah ada kesulitan menjual kayunya. Selain itu perlu ada aturan main tata niaga kayu. Dan jika pemerintah merasa khawatir kayu akan dijual kemana-mana maka pemerintah perlu membentuk tim khusus dari pemerintah daerah untuk melakukan pengawasan langsung. (Anang Budiono)

Iklan
%d blogger menyukai ini: