Hidup Enak Jadi Petani Sawit di Arso Hanya Mimpi

JUBI – Dalam kurun waktu 25 tahun, masyarakat pribumi Arso, Kabupaten Keerom tidak mampu meningkatkan taraf hidupnya. Saat ini hampir 95 persen justru menggadaikan lahan sawitnya ketimbang mengolahnya sendiri.

Masih lekat dalam ingatan Longginus Fatagur, Ketua Lembaga Masyarakat Adat (LMA) Kabupaten Keerom, saat tim Perkebunan Sawit PTPN II Tanjung Morawa Medan datang menabur janji kepadanya dan 24 tua tua adat yang lain 25 tahun yang lalu, “Empat tahun lagi saat sawit sudah berproduksi,  semua masyarakat disini akan berdasi, hidup enak dan berkecukupan. Ada banyak sekolah dan guru, anak-anak akan mudah sekolah. Ada rumah sakit, air bersih dan rumah yang besar,” kenang Fatagur. Namun setelah 25 tahun berlalu keadaannya justru jauh berbeda. Selain kehilangan tanah ulayat ribuan hektar, masyarakat Arso juga tidak berdasi.
Saat ini penduduk pribumi Arso hanya memiliki tanah sekitar 2 ha lahan plasma sawit, 05 ha lahan pekarangan. Pelepasan tanah di Arso dilakukan secara bertahap, sejak tahun 1981 hingga 1992 dan mencapai total 63.310 hektar. “Hutan yang dibuka untuk perkebunan sawit saja mencapai 10.700 hektar, maka sebagian besar potensi alam seperti sagu, kayu, babi, ikan, burung semakin sulit ditemukan padahal kekayaan alam tersebut telah terbukti mampu memberikan kehidupan bagi nenek moyang orang Arso,” ujar Edy Rosariyanto, OFM peneliti dari Sekretariat Keadilan dan Perdamaian (SKP) Keuskupan Jayapura saat mempresentasikan penelitiannya dalam rangka ulang tahun SKP ke -10, Sabtu 5 juli lalu.Pembukaan hutan mengakibatkan penurunan daya dukung hutan (degradasi dan deforestasi) mengakibatkan penurunan daya dukung lingkungan yang berpotensi besar terjadi bencana alam dan penurunan derajat kesehatan.
Kehadiran kelapa sawit yang semula diharapkan mampu memberikan peningkatan pendapatan, saat ini justru menyusahkan. Jika melihat pendapatan kotor perbulan yang diperolehnya memang besar, berkisar Rp. 1, 6 juta /kk/perbulan. Jumlah tersebut kemudian dipotong dengan ongkos angkutan sawit dari kebun  ke pabrik Rp. 700.000, ongkos buruh untuk turunkan buah dan pikul Rp. 400.000, maka sisa bersih yang diterima petani Rp. 501.000 per KK/bulan. “Ini belum termasuk uang rokok petugas pabrik sebesar Rp. 100.000 supaya kita tidak terlama antri di pabrik dan uang keamanan,” ujar Longginus. Antrian yang panjang saat truk berisi tandan tandan sawit masuk ke  pabrik, menyebabkan petani harus mengeluarkan biaya tambah bagi petugas pabrik. Pabrik juga memprioritaskan truk yang berasal dari lahan miliknya ketimbang truk yang berasal dari lahan plasma milik petani. Hal ini menyebabkan ongkos truk semakin membengkak.  Dengan pertimbangan ini kemudian banyak petani pribumi yang mengontrakkan lahannya sebesar Rp. 300.000 perbulan dibandingkan mengolah sendiri.
“Dari hasil penelitian kami ternyata sekitar 95 persen petani asli Arso mengontrakkan lahannya Rp. 300.000 /bulan atau berkisar antara Rp. 10.000 sampai dengan 16.700/ kk/hari, karena hanya ada selisih Rp. 200.000 daripada mengolah sendiri,” kata Rosariyanto.  Dengan Pendapatan seminim ini, mereka kemudian memanfaatkan lahan pekarangan yang kecil, tanpa menggunakan pupuk kimia dan pestisida dengan mengembangkan pisang, keladi, singkong dan pinang.
Dengan keadaan seperti ini, bukan saja petani pribumi yang menderita, petani non pribumi juga menderita. Dengan pendapat hanya Rp. 501.000 per bulan mereka juga harus memenuhi kebutuhan pangan, menyekolahkan anak-anak, berobat dan lain sebagainya. Namun petani non pribumi, seperti Jawa, Timor, Bali dan Masyarakat Papua dari pegunungan tengah memiliki keterampilan tentang pengelolaan pertanian yang lebih baik dibandingkan  masyarakat pribumi Arso yang peramu. Mereka bisa lebih survive dengan memanfaatkan lahan pekarangan yang ada.
Pabrik juga memiliki permasalahannya sendiri. Dengan kapasitas yang sangat terbatas yaitu 14 ton tandan buah segar(TBS)/jam atau 300 ton per hari, pabrik tidak mampu menampung seluruh sawit dan kemudian mengolah menjadi CPO (crude palm oil) yang berkualitas. Antrian truk yang panjang hingga mencapai  7 hari menyebabkan CPO yang diolah menurun kualitasnya, bahkan jika  terlalu lama petani sering membuang tandan – tandan sawit itu, daripada harus menanggung biaya truk yang tinggi dan menerima harga sawit yang rendah  “Sebenarnya sejak tahun 21 Agustus  1994 telah ter jadi peningkatan kapasitas pabrik kelapa sawit dari 15 ton TBS/ jam menjadi 30 ton tbs/jam. Namun karena pabrik sering rusak, maka saat ini hanya dapat bekerja dengan 14 ton TBS/jam,”  kata Ir. Y. Malau, mewakili pimpinan PTPN II Tanjung Morawa.  Masalah ini tidak terselesaikan dengan baik karena perusahaan pusatnya ada di Tanjung Morawa, Medan sedangkan perkebunan dan pabrik ini ada di Papua. Rentang kendali yang cukup jauh menyebabkan permasalahan ini tidak kunjung selesai.
Perkebunan Sawit mulai dibuka tahun 1982/1983. Tujuannya untuk mensejahterahkan masyarakat. Masyarakat asli Keerom yang sebelumnya hidup sebagai peramu dengan mengandalkan hutan sebagai sumber penghidupannya, berubah menjadi pola ekonomi produktif dengan gaji bulanan dan kewajiban membayar kredit. Masyarakat mengalami Shock culture. Di bidang pangan, anak-anak cenderung makan nasi yang tidak mereka produksi sendiri dari pada papeda yang merupakan makanan turun temurun. Pola bertani masyarakat asli juga berubah dari pemu, meloncat ke sistem modern. Dan yang konflik yang lebih besar adalah konflik yang ditimbulkan oleh pelepasan tanah.
Konflik dari masyarakat atas tanah ulayat mulai muncul sejak keluarnya SK Bupati No. 31/KPTS/BUP-JP/1983. “Melalui surat itu masyarakat merasa ditipu karena perubahan lokasi tidak sesuai dengan pelepasan tanah adat yang disepakati. Masalah ulayat lainnya adalah rekognisi diserahkan kepada pihak yang tidak berwenang dan pelepasan dilakukan oleh pemilik yang tidak sah,” kata Rosariyanto. Kenyataannya protes protes masyarakat terhadap perusahaan justru mereka dihadapkan pada pihak keamanan
“Karena sawit masyarakat akhirnya hidup dalam tekanan, penuh intimidasi oleh militer. Karena sawit masyarakat teraniaya. Masyarakat tidak hidup dari pohon pohon kelapa sawit tapi dari hutan. Sebab itu lebih baik bawa sawit pergi, biar mereka hidup dengan cokelat saja,” kata pater John Jonga, pimpinan Dikenat Keerom. Permintaan masyarakat Arso semakin besar terutama ketika melihat petani dari Waris yang dapat menjual hasil cokelatnya dengan harga tinggi namun tidak kehilangan hutan sebagai sumber penghidupan mereka.
“Kami mampu mengelolah sawit. Namun dengan kondisi pabrik dan sistem pengelolaan seperti ini siapa yang bisa bertahan. Kalau cokelat berbeda, sebab dapat dikerjakan mama mama dan anak-anak,” kata Markus salah satu petani Arso. Pemerintah daerah sepertinya juga memahami dengan kebutuhan ini. Beberapa bantuan mulai diberikan untuk pengembangan cokelat di Arso.
“Bantuan bibit cokelat sudah kami berikan, walaupun belum secara keseluruhan masyarakat menerimanya. Mereka bisa menanam cokelat di lahan pekarangan mereka. Dan sambil menunggu cokelat dan sawit menghasilkan kembali, kami sudah melakukan beberapa bantuan untuk ibu ibu per paguyuban. Namun memang belum merata. Per kelompoknya kami beri bantuan Rp. 7 juta untuk mengembangan usaha  ekonomi produktif bagi masyarakat,” kata Celsius Watae, Bupati Kabupaten Keerom. Namun dirinya enggan berkomentar tentang alih fungsi perkebunan sawit menjadi perkebunan cokelat.
Kebun sawit di Arso, terutama PIR I dan II sudah berumur lebih dari 20 tahun dan tidak produktif lagi. Pohon-pohon sawit di sini sudah harus diremajakan kembali, sebab jumlah tandannya tidak sebanyak yang berusia 5 hingga 10 tahun. Jika dipanen, tandan yang jatuh dari ketinggiahan 8 meter mengakibatkan banyak buah sawit yang rusak dan juga memerlukan tenaga yang lebih besar untuk panen. “Tidak- tidak, saya tidak berani mengeluarkan statemen seperti itu. Tetapi jika dipandang terjadi monopoli harga, itu harus diakui. Tetapi perlu penelitian lebih lanjut untuk mengetahui apa yang benar-benar dapat mensejahterahkan masyarakat di sini,” kata Bupati
Selain kehilangan hutan, masyarakat pribumi Arso menjadi minoritas. Jika diakumulasikan dengan seluruh orang Papua asli yang juga menetap di Arso (3 distrik, Arso, Arso Timur dan Skantoo), jumlah orang Papua asli hanya sekitar 28,4 persendan non papua sekitar 71,6 persen.
Dampak investasi bagi masyarakat pribumi dan non pribumi dalam segi lingkungan hidup, ekonomi, sosial, budaya, hak ulayat dan keamanan merupakan pekerjaan besar yang perlu diselesaikan oleh pelbagai pihak. Keseriusan untuk menyelesaikan persoalan antara petani, perusahaan dan pemerintah merupakan tanda bahwa kesejahteraan petani sawit merupakan salah satu tujuan keberhasilan Kabupaten Keerom. “Persoalan yang muncul akibat investasi perkebunan Arso perlu menjadi pelajaran berharga untuk pemerintah. Pemerintah harus betul-betul teliti dalam menerima investasi yang sejenis jika tujuannya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat khususnya masyarakat pribumi,” kata Rosariyanto. Ia berharap dengan penelitian ini dapat membantu tim pastoral Dekenat Keerom memahami situasi umatnya terkait dengan kesejahteraan petani sawit, menyadarkan masyarakat terhadap pilihannya di masa lalu terhadap perkebunan sawit dan membantu pemerintah menyikapi dampak investasi di Papua, khususnya di Kabupaten Keerom. (Angel Flassy)

%d blogger menyukai ini: