Daerah Jangan Terlalu Berharap, Pemerintah Masih Sentralistik

JUBI – Wakil Ketua DPD RI Laode Ida mengatakan daerah jangan terlalu berharap akan ada perubahan dan otonomi di daerah daerah karena pemerintahan masih sangat sentralistik.

“Saya melihat tidak akan ada perubahan yang signifikan bagi daerah karena selama ini Pemerintah mau pun parpol parpol masih sangat sentralistik. Wewenang DPP Parpol sangat dominan sehingga aspirasi dari daerah sulit diterima selama sentralistik masih sangat dominan,”ujar La Ode Ida saat menutup Seminar Nasional tentang Pengelolaan Sumber Daya Manusia Menuju Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia yang diselenggarakan oleh Lembaga Kajian Konstitusi (LKK), Universitas Cenderawasih dan DPD RI di Aula Fakultas MIPA Uncen Selasa (22/7).
Ditambahkan paling tidak harus ada komitmen yang kuat bagi kepentingan di daerah daerah kalau tidak jangan terlalu berharap banyak dengan pemerintahan yang masih sangat centralistik.
Lebih lanjut La Ode Ida memaparkan peta pemilihan dan data penduduk di kawasan Timur Indonesia dan kawasan Barat khususnya di Pulau Jawa. “ Jika dilihat dari luas kawasan sebenarnya hampir 70 persen luas wilayah di KTI tetapi ironinya mereka hanya memiliki 17 % suara dalam pemilu sedangkan di Pulau Jawa sebesar 60 % suara pemilu di sana. Ini artinya suara mereka lebih besar secara jumlah penduduk sedangkan kita di KTI luasan wilayahnya sangat besar tetapi jumlah penduduk sangat sedikit,”tegas La Ode Ida. Ditambahkan perlu ada mekanisme baru agar ada perubahan kalau tidak sampai kapan pun daerah jangan terlalu berharap dengan pemerintah yang masih sangat sentralistik. “ Bukan itu saja dalam pencalonan bupati, walikota dan gubernur selam Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Parpol tidak menyetujui jangan harap aspirasi daerah bisa diterima. Parpol parpol saka masih terlalu sentralistik sehingga daerah tetap tidak mampu melakukan perubahan,” ujar La Ode Ida.
Sementara itu Dr Alberth Hasibuan SH mengatakan potensi kekayaan alam di Papua dan Papua Barat sebagai potensi alam yang sangat luar biasa. Potensi itu misalnya bahan tambang emas dan tembaga yang bukan saja terletak di PT Freeport Indonesia yang berjumlah 2,5 milyard ton tetapi terdapat pada 10 titik lagi di kawasan Pegunungan Tengah Papua yang mengandung bahan tambang yang nilainya sama dengan yang dikelola PT FI.”Sekarang mari kita lihat sumber daya manusia (asli Papua) yang berjumlah kurang  lebih 1 persen, yakni sekitar 1 juta tingkat kehidupannya 80 % rumah tangga mereka termasuk kategori miskin. Jadi kesimpulannya ada kontradiksi antara penduduk Papua yang miskin dengan sumber daya alam yang melimpah,”tegas Hasibuan yang juga Ketua Forum Papua. Ditambahkan mereka hidup miskin di atas kekayaan mereka sendiri mengutip pernyataan Gubernur Papua Barnabas Suebu. (Dominggus A Mampioper)

%d blogger menyukai ini: