Berapa Keterwakilan Perempuan Papua?

JUBI – MRP, melalui Pokja Perempuan memperjuangkan agar dari 30 persen jatah perempuan di seluruh partai politik yang terverifikasi di KPU  Papua, memprioritaskan perempuan Papua. Sayangnya manuver ini dianggap terlambat dan juga tidak berkekuatan hukum.

Tahun ini pemerintah mengeluarkan dua undang undang yang sangat mendorong keterlibatan perempuan dalam politik. Kedua undang-undang itu adalah undang-undang No.2 tahun 2008 tentang partai politik dan undang undang No. 10 tahun 2008 tentang pemilihan Umum (pemilu). Sesuai dengan undang undang parpol yang baru, UU No. 2 Tahun 2008, setiap partai politik (Parpol) menyertakan sekurang kurangnya 30 persen keterwakilan perempuan dalam kepengurusan partai dan bakan calon yang akan maju dalam pemilu.
Undang Undang  No.21 tahun 2001 tentang otonomi khusus (otsus) bagi Provinsi Papua terutama dalam pasal tentang partai politik, memiliki aturan yang lebih spesifik lagi. Pasal 28 (c) menjelaskan rekrutmen politik oleh parpol di Provinsi Papua dilakukan dengan memprioritaskan Masyarakat Asli Papua. “Disini pokja Perempuan MRP mempertanyakan sejauh mana dan bagaimaana cara rekrutmen perempuan papua dalam parpol parpol yang sedang di verifikasi oleh KPU?” kata wakil ketua II, Majelis Rakyat Papua (MRP) Hana S Hikoyabi saat melakukan dengar pendapat dengan beberapa komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Papua di ruang pokja perempuan MRP.
Menurut Hikoyabi, permasalahan Perempuan Papua di berbagai bidang, mulai dari kesehatan, pendidikan, budgeting hingga politik telah membangun wacana Perempuan Papua sebagai makluk yang tidak berdaya. Dalam proses Papua dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia, sudah terdapat diskriminasi yang panjang terhadap Orang Papua. Ketika otsus bergulir, orang Papua sudah lebih berdaya di segala bidang termasuk politik, namun tidak untuk Perempuan Papua. Oleh karenanya dalam rangka proses keberpihakan, proteksi, pemberdayaan dan kemandirian bagi Perempuan Papua maka diperlukan komitmen dan persepsi bersama guna memperjuangkan dan menempatkan Perempuan Papua pada porsi yang benar. “Untuk itu kami ingin tahu apakah seluruh parpol yang mendaftar sudah mengakomodir keterwakilan perempuan papua atau tidak,” ujar Hikoyabi.
“Dari 23 parpol yang sedang kami verifikasi, memang harus memenuhi kuota 30 persen perempuan. Jika tidak, langsung kami kembalikan. Namun tidak secara spesifik menunjukkan data berapa jumlah Perempuan Papua dari 30 persen tersebut. Sebab pencalonan adalah wewenang dari parpol,” kata Irianto Yakobus, anggota KPU Provinsi Papua saat melakukan dengar pendapat dengan pokja perempuan MRP.
Pertemuan ini sebenarnya tidak perlu terjadi jika semua parpol dan KPU Provinsi melaksanakan verifikasi sesuai dengan UU No.21/2001. Pada pasal 28 (d) UU otsus dijelaskan bahwa Partai politik wajib meminta pertimbangan kepada MRP dalam hal seleksi dan rekrutmen politik partainya masing-masing. “Namun karena peraturannya tidak jelas, maka kami hanya menggunakan yang ada di undang undang Pemilu saja, sehingga parpol yang lolos verifikasi tanpa meminta pertimbangan MRP dalam rekrutmen politiknya” lanjut Yakobus. Hingga 7 Juli, hanya 23 parpol yang mendaftar di KPU. Dalam melaksanakan verifikasinya, KPU Papua hanya menggunakan UU No. 10/2008 tentang Pemilu. UU No.21/2001 sama sekali tidak digunakan.
“Ketika partai politik mangajukan daftar calon sementara, seharusnya kami dapat meminta referensi dari MRP bahwa calon calon tersebut sudah melalui MRP apa tidak. Namun untuk melalukan ini kami harus memiliki dasar hukumnya. Sebab jika tidak ada aturan kami dapat dipidanakan,”  ujar Ketua KPU Papua, Beny Sweny. Jika tidak ada aturan yang jelas, KPU tidak berani melangkah lebih jauh. Hal ini terjadi karena belum ada singkronisasi antara UU No. 10/ 2008 dengan UU No.21/2001. Berbeda dengan Nagroeh Acheh Darussalam mengakomodir undang undang pemilu dengan baik sehingga KPU bukan lagi KPU tapi KIP yang beranggotakan 7 orang.
Sebenarnya Selfiana Sanggenafa dan Hasyim Sadngaji, dua anggota KPU Provinsi Papua periode lama yang juga terpilih lagi ini sudah mengsulkan singkronisasi kedua undang-undang ini pada akhir 2007 lalu, namun hasilnya tidak memuaskan. “Setelah saya teliti dengan baik, ternyata dalam undang-undang No. 10/2008 tentang Pemilu, tidak ada satu pasalpun yang mengatur tentang fungsi ini. Sebab itu jika ingin melaksanakannya, MRP harus mengusulkannya kepada DPR P dan ditetapkan dalam sebuah peraturan daerah, baru dapat kami laksanakan, hanya saja segala aturan ini harus cepat,pencalonan legislatif sudah dimulai sejak 5 Agustus nanti, sedangkan calon perseorangan untuk DPD sudah dibuka secara 27 Juni lalu,” kata Sweny” kata Sweny. Untuk itu MRP mengusulkan agar dicantolkan dalam sebuah keputusan gubernur, karena jika harus menunggu perdasus, terlalu lama, saat ini saja ada 11 Perdasus yang belum dibahas oleh DPR P dan Gubernur.
Meski sudah ada aturan yang jelas, menurut Sofia Maipauw hal ini tidak dengan mudah dapat dilaksanakan. “pelaksanaan ini membutuhkan kesadaran gender dari semua pihak dalam partai, selain itu perempuan juga harus dapat menggalang dukungan dan  menangkap kepentingan seluruh pimpinan partai,” katanya. Jika sudah masuk dalam daftar calonpun perjuangan perempuan masih lebih berat. Hal ini disebabkan karena minimnya pendidikan politik bagi perempuan, sehinggayang mengikuti pemilu belum tentu terpilih. Untuk itu Sofia menyarankan perempuan yang mengikuti pemilu harus memiliki basis pemilih, mampu menghitung pesaingnya dan memiliki strategi untuk mencapai kemenangan.
Karena menurutnya keterwakilan perempuan di legislatif sangat penting, karena perempuan dapat melaksanakan tugas tugas legislasi seperti membuat undang-undang, menetapkan anggaran dan mengawasi. ”Dengan adanya perempuan, kepentingan perempuan juga dapat terakomodir dalam produk hukum, dalam pembangunan dan juga pengawasan. Dengan begitu dapat meningkatkan kesejahteraan perempuan Indonesia, juga Papua, khususnya,”  lanjut Sofia.
Demikian halnya Perempuan Papua, menurutnya semakin banyak perempuan papua yang duduk di legislatif, semakin banyak kebutuhan Perempuan Papua yang terakomodir dalam undang-undang, pembangunan dan pengawasan. “Untuk itu diperlukan perempuan yang berkapasitas, mampu mengkaji produk hukum menjadi produk hukum yang mengakomodir kepentingan perempuan, mampu mengkaji program pembangunan yang berpihak pada perempuan, mampu menjadi rekan separtai yang seimbang, dan jika perlu mampu mempengaruhi kebijakan partai saat penentuan pendapat fraksi atau internal partai” kata Sofia.
Untuk itu rekrutmen juga dilakukan tidak asal-asalan, misalnya asal memenuhi jumlah 30 persen. Karena jika yang  terpilih kurang berkapasitas, tentu tidak akan membawa perubahan yang signifikan bagi masyarakat perempuan, “ Sebab itu saya harapkan partai-partai partai jangan hanya mengejar kuantitas tanpa melihat kualitas perempuannya, sebab jika mau merekrut perempuan Papua yang berkualitas saat ini jumlahnya banyak, hanya pertanyaannya adakah partai yang mau merekrut perempuan berkualitas?” katanya.  Menurutnya, dengan tidak adanya peraturan nomor urut, maka kans perempuan akan lebih besar, berapapun nomor urutnya. Saat pemilu, perempuan bukan saja, patner tapi juga kompetitor dalam perebutan suara.
11 anggota DPRP yang diangkat
Dalam pertemuan ini juga membahas tentang 11 suara yang bukan milik parpol, namun dinikmati parpol parpol gurem selama 5 tahun ini. Seperti yang kita ketahui, sesuai pasaal  6 (b) anggota DPR Papua terdiri dari anggota yang dipilih dan diangkat.  Dilanjutkan dengan pasal  6 (4) UU No. 21 tahun 2001 tentang Otonomi khusus bagi provinsi Papua, anggota DPR Papua adalah 1 ¼ (satu seperempat) dari anggota DPRD Irian Jaya.
Seperempatnya atau sekitar 11 suara dari total 45 suara di DPRP adalah anggota yang diangkat  yang berarti tidak melewati mekanisme pemilihan umum. “Jangan bawa 11 kursi ke KPU pusat, karena ini adalah kewenangan gubernur, DPR P dan MRP. Mengenai mekanismenya dapat diatur dengan sebuah keputusan gubernur,” ujar Alua. Bagi MRP Provinsi Papua memiliki kekhususan, dimana aspek Less Generalis harus dapat masuk ke less spesialis, dalam hal ini konteks ini UU No.2 tahun 2008 tentang pemilu masuk ke UU No.21 tahun 2001 tentang otsus. Selama empat tahun ini, 11 suara milik rakyat ini dibagikan kepada parpol parpol secara rata.
Alua sedikit kecewa ketika KPU Provinsi Papua terus menerus meminta landasan legalnya,  “Sebelas suara itu bukan milik partai politik, sebelas suara ini ada karena otsus jadi harus dikembalikan kepada rakyat Papua. Apalagi saat ini Aceh mampu mengsinkronisasi undang undangnya dengan undang undang pemilu, kenapa Papua tidak. Jika semua kebijakan otsus tidak bisa dilaksanakan, nanti rakyat Papua boikot pemilu,”  ujar Agus Alue Alua saat melakukan dengar pendapat dengan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Papua.
Terkait dengan 25 pesen, KPU Papua sendiri sulit membedakan, “Kami tidak dapat membedakan mana yang 25 persen dan mana yang 45. Dan untuk membagi 25 persen suara itu untuk putra asli, kami tidak mempunyai dasar. Pada akhir tahun 2007, saya dan ibu Selvi, sudah menyarankan kepada Jakarta, sudah usulkan soal singkronisasi. Tapi setelah UU-nya keluar ternyata tidak ada. Sehingga jika sampai masa pemilu 25 persen suara ini tidak mempunyai landasan hukumnya, kami akan tetap membagi dengan parpol,” kata Sangadji. (Angel Flassy)

%d blogger menyukai ini: