Apalah Artinya PAD Kalau Itu Menghancurkan?

JUBI – Kepala Dinas Kehutanan Kabupaten Jayapura Ir Amos Hokoyoku mengatakan apalah artinya meningkatkan penghasilan asli daerah (PAD) kalau itu hanya menghancurkan potensi sumber daya alam bagi masa depan anak cucu.

“ Pengalaman Maret 2007 lalu telah menjadi pengalaman berharga bagi kita di mana banjir besar menghancurkan rumah dan jembatan di wilayah Kota Sentani akibat kegiatan perambahan di sekitar kawasan Cagar Alam Cyklops,”ujar Kadinas Kabupaten Jayapura saat menutup Seminar Persiapan Kesiapan Reducing Emission from Deforestation form Deforestastation and Forest Degradastion(REDD) Activity di Kabupaten Jayapura kerja sama WWF Region Sahul dan Dinas Kehutanan Kabupaten Jayapura di Kantor Bupati Gunung Merah Kamis (24/7).
Dikatakan sebaiknya memanfaatkan hutan secara bijaksana bagi sehingga mampu mengurangi bencana dan kalau ada pilihan pilihan yang baik mengapa itu tidak melakukan hal itu termasuk program REDD. “ Namun yang jelas tujuannya baik untuk bagaimana memberikan warisan bagi masa depan anak anak cucu demi hutan yang baik dan terpelihara,”tegas Kadinas Kehutanan Kabupaten Jayapura.
Sementara itu Direktur WWF Region Sahul dan juga Ketua Panitia Pelaksana Drs Ben V Mambai menegaskan hasil yang dicapai selama dua hari ini telah memberikan hasil yang maksimal di mana peserta berhasil membentuk Pokja Kabupaten Jayapura dalam persiapan REDD di wilayah tersebut.”Apalagi Kadinas Kehutanan Kabupaten Jayapura sangat komitmen untuk melakukan pra REDD di Kabupaten Jayapura,”tambahnya. Ditegaskan hal ini bisa menjadi salah satu solusi untuk pembangunan di Kabupaten Jayapura dan ikut mensejahterahkan masyarakat. “ Paling tidak menjadikan wilayah ini sebagai salah satu pilot proyek bagi program REDD ke depan dan inu merupakan inisiatif dari Kabupaten Jayapura sendiri,”ujar Ben Mambay.
Walau sebenarnya program REDD kata salah seorang peserta yang juga Sekretaris Asosiasi Pengusaha Hutan Indonesia (APHI) DPD Provinsi Papua Ir Bani Susilo bahwa REDD ini sebenarnya belum dipahami dan dimengerti tetapi sosialisasi yang terus menerus perlu dilakukan. “Saya heran tim Provinsi Papua bersama Gubernur Papua mengikuti COP 13 di Bali tetapi baru sekarang ini pihak WWF bersama Dinas Kehutanan Kabupaten Jayapura melakukan sosialisasi dan memaparkan hasil hasil pertemuan di Bali,”ujar Bani Susilo heran.
Ditambahkan para praktisi kehutanan dan pengusaha saja belum begitu memahami program REDD ini dan bagaimana nanti masyarakat di kampung kampung bisa mengerti. “Karena itu perlu sosialisasi dan pendampingan yang kontinu bagi masyarakat jika jika mereka mau terlibat,”ujar Bani Susilo.
Sementara itu Roberth E Giay Direktur Perkumpulan untuk Pengkajian dan Pemberdayaan Masyarakat Adat (Pt PPMA) mengatakan kesiapan masyarakat yang perlu dilakukan menjelang REDD adalah pengorganisasian masyarakat adat, penguatan kelembagaan adat, advokasi kebijakan, kesepakatan saling pengakuan antara negara (pemerintah) dan masyarakat adat.
“Penggorganisasian meliputi pengkajian tentang sistem kelembagaan adat dan perangkat perangkatnya untuk memfungsikan kembali. Seperti keondoafian, Iram/trang, ondofolo dan lainnya sebagai kelembagaan adat dan perangkat adat asli,”ujar Giay. Ditegaskan perlu pula dilakukan tentang pengkajian bagi jaringan atau aliansi kelembagaan adat seperti Dewan Adat (Dewan Persekutuan Masyarakat Adat (DPMA), Dewan Adat Suku(DAS) dan Organisasi Kelembagaan Adat lainnya yang berfungsi sebagai organisasi jaringan.
Selain itu Kepala Balai Pemantapan Kawasan Hutan (BPKH) Wilayah X Papua Dr Ir Noak Kapisa menegaskan pembangunan hutan dan kehutanan di Papua bisa berhasil jika kebijakan, strategi dan program yang dilakukan di tingkat dasar bisa berdampak positif terhadap pertumbuhan ekonomi daerah dan tingkat kesejahteraan “ Papua’s Indigenous People” yang 90 % berada dan tinggal di kampung kampung di dalam atau di sekitar kawasan hutan Papua. “ Ada sekitar 250 suku asli Papua masih sangat menggantungkan hidup dan kehidupan setiap harinya pada sumber daya alam Papua termasuk sumber daya hutan,” ujar Noak Kapisa.
Seminar yang berlangsung selama dua hari itu telah berhasil membentuk tim Pokja Kabupaten Jayapura yang melibatkan seluruh stake holder baik pemerintah, masyarakat adat dan lembaga swadaya masyarakat, perguruan tinggi, pengusaha dan sebagainya. (Dominggus A. Mampioper)

%d blogger menyukai ini: