Rekomendasi Keras! Sikap Pemerintah ?

Rekomendasi Keras! Sikap Pemerintah ?JUBI – Puluhan warga Indonesia berangkat ke Jenewa, untuk mengikuti sidang Komisi Anti Penyiksaan (KAP). Beberapa rekomendasi keras diajukan, akankah pemerintah Indonesia melaksanakannya?

Sejak 28 hingga 16 Mei lalu di Jenewa, Swiss, Komite Anti Penyiksaan melakukan sidang ke – 40 nya. Komite anti penyiksaan PBB adalah badan Independen PBB yang khusus menangani perkara penyiksaan berdasarkan Konvensi Anti Penyiksaan PBB tahun 1984. Badan in terdiri dari 10 orang ahli independen dan menerima laporan situasi penanganan penyiksaan dari setiap negara yang meratifikasi Konvensi Anti Penyiksaan PBB.
Komite Anti Penyiksaan berbeda dengan Dewan HAM yang beranggotakan negara negara anggota PBB sehingga komite ini lebih bersifat teknis hukum daripada politis. Karena itu independensinya juga lebih tinggi daripada badan yang terdiri dari negara-negara sebagai anggota. Rekomendasi yang dihasilkan juga lebih mengikat karena setiap negara yang melapor adalah yang negara yang meratifikasi KAP dan ratifikasi ini berdasarkan kemauan negara yang bersangkutan. Karena itu negara tersebut lebih terikat secara hukum dan politis daripada melalui mekanisme Dewan HAM. Seperti diketahui ratifikasi membawa dampak pada tata perundangan domestik di negara yang bersangkutan karena semua peraturan perundangan undangan yang terkait domestik di negara disesuaikan dengan KAP.
Dalam sidang terakhir, KAP memeriksa laporan Indonesia pada tanggal 5 – 7 Mei 2008. Delegasi pemerintah Indonesia berjumlah 30 orang dari berbagai instansi terkait seperti kejaksaan, departemen hukum dan HAM, departemen luar negeri, Polri, Babinkum TNI, misi diplomatik RI di PBB, dan termasuk kepala biro hukum dan HAM Provinsi Papua, John Rumbiak.
Sementara dari Papua terdiri dari Federika Korain dari SKP Jayapura, Pater Cayetanus Tarong MSC dari SKP Merauke, Pdt. Dora Balubun dari sinode GKI dan saksi korban. Delegasi Jakarta terdiri dari Rafendi Djamin dari HRWG, Poengky Indarti dari Imparsial Jakarta, Indri Saptaningrum dari Elsam Jakarta. Kalangan non pemerintah seperti Komnas HAM dan Komnas Perempuan juga mengirimkan perwakilannya.
Momen sidang KP ke-40 ini merupakan momen penting karena hanya setiap empat tahun KAP memeriksa keadaan di satu negara. Karena itu delegasi Papua jauh hari telah mengirimkan laporannya ke KAP dalam kerjasama dengan Franciscans International, Progressio Tomor leste dan Imparsial Jakarta. Laporan ini merupakan rangkuman dari berbagai laporan resmi ornop dan Komnas HAM mengenai kasus kasus penyiksaan sejak Indonesia meratifikasi KAP pada tahun 1998 dan UU nO. 5 tahun 1998.
Berdasarkan pengumpulan kasus yang ada terdapat 242 kasus individual yang terjadi sejak1998 sampai 2007. Semua kasus sudah dilaporkan kepada lembaga lembaga resmi negara termasuk komnas HAM baik oleh kalangan LSM maupun oleh kalangan gereja gereja di Papua.
Dari jumlah tersebut hanya kasus Abepura 7 Desember 2000 satu-satunya kasus yang ditangani pengadilan HAM permanen di makasar dan dua terdakwa pejabat kepolisian dibebaskan. KAsus kasus lain tidak jelas rimbanya. Karena itu, jelas bahwa kebal hukum (impunity) amat kuat di Papua dan penyiksaan amat terkait dengann represi poltik sebagai daerah yang digolongkan wilayah konflik sehingga praktek penyiksaan bersifat sistemik.
Dalam laporan koalisi Ornop diatas, kami merekomendasikan kepada KAP agar :
– Mendesak pemerintah Indonesia untuk meratifikasi pasal 21 dan 22 KAP yang memungkinkan setiap WNI untuk mengadukan kasusnya ke KAP.
– Mendesak pemerintah Indonesia untuk menyelaraskan KUHP dengan KAP; sehingga penyiksaan dicantumkan sebagai tindak pidana dalam KUHP dan peraturan perundang-undangan lainnya.
– Mendesak pemerintah Indonesia untuk menindak kasus kasus penyiksaan di Papua
– Mengadili para pelaku penyiksaan
– Memberi rasa keadilan bagi korban penyiksaan yang tercantum dalam laporan/.
– Meratifikasi protokol tambahan KAP (OP CAT) yang mengatur tentang perlindungan dan pencegahan praktik penyiksaan. (Angel Flassy)

%d blogger menyukai ini: