Editorial Edisi XVIV

Negara seharusnya tidak tinggal diam atas terbunuhnya seseorang atau sekelompok warga negaranya yang dilakukan oleh orang atau kelompok lain. Tampaknya ini merupakan amanah dari konstitusi dan hak konstitusional setiap warga negara untuk memperoleh perlindungan dan kesejahterahan yang layak.
Hak untuk hidup (life), merdeka (liberty) dan berusaha (estate) adalah hak dasar warga yang harus dilindungi dan diwujudkan oleh negara di dunia ini termasuk Negara Kesatuan Republik Indonesia(NKRI). Namun faktanya sepanjang tanah Papua bergabung dengan NKRI selama empat puluh tahun tampaknya tanggungjawab negara terhadap warganya belum terwujud bahkan terkesan bias dan kehilangan arah.
Walau pun Orde Baru telah tumbang dan jaman reformasi sudah berjalan sepuluh tahun, tetapi para aktivis terus masih diincar oleh tangan tangan tak kelihatan (invisible hands). Almarhum Theys dan Munir serta kasus Trisakti yang masih misterius adalah gambaran kekerasan oleh negara terhadap warga negaranya sendiri. Ironisnya justru dilakukan oleh kekuatan politik yang dilakukan oleh kekuatan terselubung di alam era reformasi. Hal ini belum termasuk mereka yang dihilangkan secara paksa jauh sebelum tumbangnya rezim Soeharto, sebut saja misalnya kasus buruh Marsinah dan kasus kasus penghilangan secara paksa akibat perbedaan politik.
Cilakanya kalau kasus-kasus seperti di atas dan pengalaman warga negara Indonesia di tanah Papua seringkali mengalami impunitas atau tidak ada proses hukumnya. Apalagi jika proses penghilangan itu dilakukan oleh tangan tangan yang tidak kelihatan atas perintah penguasa sudah jelas kasusnya akan menguap begitu saja dan tak jelas nasibnya.
Namun di tengah kisruhnya proses hukum dan hak hak warga negara masih ada harapan untuk mencoba mengingatkan kembali kenyataan hari ini bagi generasi mendatang baik melalui ingatan mau pun untuk membukukan sejarah sendiri.

Redaksi

%d blogger menyukai ini: