Editorial Edisi XVIV

Negara seharusnya tidak tinggal diam atas terbunuhnya seseorang atau sekelompok warga negaranya yang dilakukan oleh orang atau kelompok lain. Tampaknya ini merupakan amanah dari konstitusi dan hak konstitusional setiap warga negara untuk memperoleh perlindungan dan kesejahterahan yang layak.
Hak untuk hidup (life), merdeka (liberty) dan berusaha (estate) adalah hak dasar warga yang harus dilindungi dan diwujudkan oleh negara di dunia ini termasuk Negara Kesatuan Republik Indonesia(NKRI). Baca lebih lanjut

Iklan

Suara Pembaca

BLT Pentingkah?

Banyak pihak menyambut BLT dengan berbagai tanggapan tetapi ada yang menyebut BLT dengan singkatan Bantuan Langsung Teler (BLT). Pasalnya setelah terima uang sebesar Rp 300.000,- para penerima langsung beli miras. Namun ada juga yang memanfaatkannya untuk beli buku maklum anak anak sudah naik kelas butuh buku tulis, pensil dan bolpoint. Baca lebih lanjut

Pahlawan Tanpa Nama dan Tanpa Pusara

Pahlawan Tanpa Nama dan Tanpa PusaraJUBI – Filep J Karma pentolan Tapol dan Napol pernah menuturkan beberapa waktu lalu di Jayapura jika tokoh pejuang Ferry Awom sudah meninggal sudah pasti semua orang tahun di mana kuburannya atau pusaranya?

Dengan sedikit bertanya Filep Karma menggugat di mana orang orang Papua yang telah ditahan atau pun yang hilang dan tak pernah kembali lagi. Baca lebih lanjut

Papua Dalam Bayang-Bayang Pelanggaran HAM

Papua Dalam Bayang-Bayang Pelanggaran HAM

Papua Dalam Bayang-Bayang Pelanggaran HAM

JUBI – Hak asasi manusia merupakan hak dasar atau hak kodrat yang di bawah oleh setiap orang sejak lahir. Untuk itu hak-hak ini perlu di junjung tinggi dan di hormati oleh setiap orang.

Matius Murib, Ketua (KONTRAS) Papua kepada Jubi belum lama ini di Jayapura mengatakan para pelaku pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) ini berpotensi tapi mau bagaimana lagi, mereka masih terus dikorbankan. Baca lebih lanjut

Rekomendasi Keras! Sikap Pemerintah ?

Rekomendasi Keras! Sikap Pemerintah ?JUBI – Puluhan warga Indonesia berangkat ke Jenewa, untuk mengikuti sidang Komisi Anti Penyiksaan (KAP). Beberapa rekomendasi keras diajukan, akankah pemerintah Indonesia melaksanakannya?

Sejak 28 hingga 16 Mei lalu di Jenewa, Swiss, Komite Anti Penyiksaan melakukan sidang ke – 40 nya. Baca lebih lanjut