Mengukur Indikator Kemiskinan di Papua

Mengukur Indikator Kemiskinan di PapuaJUBI – “ Mereka tidak punya uang tetapi punya asset seperti dusun sagu , punya lahan atau tanah adat dan juga kebun”

Tidak semua orang pasti mau mengaku miskin bahkan dulu ketika dikeluarkan Inpres Desa Tertinggal (IDT) jaman kekuasaan Orde Baru (Orba) semua menolak anggapan miskin. Namun pembagian Bantuan Langsung Tunai (BLT) karena kenaikan harga BBM atau dana konpensasi BBM semua orang tak malu menerima uang ratusan ribu itu.
“Ironinya mereka yang seharusnya berhak justru tak kebagian,”ujar salah seorang ibur rumah tangga di Keluarahaan Waena. Dia menambahkan banyak mama penjual pinang tak kebagian dana kompensansi tersebut.
Lalu apa sebenarnya indikator kemiskinan yang berlaku di negeri ini termasuk Provinsi Papua dengan UU Otsus Papua ?
Berdasarkan hasil pencacahan dalam rangka sumbangan langsung tunai (SLT) Maret 2006 tercatat sekitar 47,99 % keluarga di Provinsi Papua masih dikategorikan miskin sedangkan di Provinsi Papua Barat tercatat 36,85 % sehingga kalau dijumlahkan maka di tanah Papua jumlah keluarga miskinnya mencapai 45,43 %. Rupanya data data ini yang masih dipakai lagi dalam BLT 2008.
“Kalau mau dikaji lebih mendalam sebenarnya kemiskinan di Papua lebih besar persentasenya sebab kemiskinan karena informasi, isoalasi wilayah, kemiskinan karena merasa tidak aman. Karena itu perlu ada studi khusus tentang kemiskinan local di Papua,”ujar Dr Spener Rumbewas dosen Fakultas Ekonomi Uncen di Jayapura belum lama ini.
Menurut Rumbewas sampai sekarang ini memang belum ada penelitian tentang kemiskinan local khas Papua. “Dalam studi saya pada masyarakat di tiga kampong di waisa Distrik Depapre Kabupaten jayapura Provinsi papua, Kampung Fairusi di Kabupaten Biak Numfor dan kampong Tanjung Kasuari di Kota Sorong Provinsi papua Barat masyarakat di kampung-kampung tersebut merasa tidak miskin. “Memang mereka tidak punya uang tetapi punya asset seperti dusun sagu , punya lahan atau tanah dan juga kebun,” tambahnya.
Kemiskinan telah membatasi hak rakyat untuk :
(1) memperoleh pekerjaan yang layak bagi kemanusiaan;
(2) Hak rakyat untuk memperoleh perlindungan hukum;
(3) Hak rakyat untuk memperoleh rasa aman;
(4) Hak rakyat untuk memperoleh akses atas kebutuhan hidup (sandang, pangan, dan papan) yang terjangkau;
(5) Hak rakyat untuk memperoleh akses atas kebutuhan pendidikan; (6) Hak rakyat untuk memperoleh akses atas kebutuhan kesehatan; (7) Hak rakyat untuk memperoleh keadilan;
(8) Hak rakyat untuk berpartisipasi dalam pengambilan keputusan publik dan pemerintahan;
(9) Hak rakyat untuk berinovasi; (10) Hak rakyat menjalankan hubungan spiritualnya dengan Tuhan; dan
(11) Hak rakyat untuk berpartisipasi dalam menata dan mengelola pemerintahan dengan baik

Kemiskinan menjadi alasan yang sempurna rendahnya Human Development Index (HDI), Indeks Pembangunan Manusia Indonesia. Secara menyeluruh kualitas manusia Indonesia relatif masih sangat rendah, dibandingkan dengan kualitas manusia di negara-negara lain di dunia. Berdasarkan Human Development Report 2004 yang menggunakan data tahun 2002, angka Human Development Index (HDI) Indonesia adalah 0,692. Angka indeks tersebut merupakan komposit dari angka harapan hidup saat lahir sebesar 66,6 tahun, angka melek aksara penduduk usia 15 tahun ke atas sebesar 87,9 persen, kombinasi angka partisipasi kasar jenjang pendidikan dasar sampai dengan pendidikan tinggi sebesar 65 persen, dan Pendapatan Domestik Bruto per kapita yang dihitung berdasarkan paritas daya beli (purchasing power parity) sebesar US$ 3.230. HDI Indonesia hanya menempati urutan ke-111 dari 177 negara (Kompas, 2004)
Sedangkan di Provinsi Papua yang sudah enam tahun menjadi Provinsi Otonomi Khusus dalam segi pembangunan manusia, data menunjukkan bahwa mayoritas rakyat Papua masih hidup dalam kondisi memprihatinkan. Indeks Pembangunan Manusia (Human Development Index/HDI) Papua pada tahun 2002 hanyalah 60,1 persen, sementara Yogyakarta yang tidak memiliki kekayaan alam seperti Papua dan hanya memiliki pendapatan domestik regional bruto (PDRB) sekitar Rp 13 triliun (PDRB Papua sekitar Rp 21 triliun) memiliki HDI 70,8 persen.
Belum lagi angka kemiskinan yang bukan menurun, tetapi malah makin bertambah justru di tengah realitas kekayaan alamnya yang melimpah. Angka kematian bayi mencapai 79 per 1.000 kelahiran dan tingkat gizi penduduk amat buruk.
Penderita penyakit endemis dan penyakit menular, termasuk HIV/AIDS, semakin tinggi, sedangkan pelayanan kesehatan masih sangat terbatas.
Penelitian Universitas Cenderawasih (Uncen) tahun 2001 tentang berbagai indikator pembangunan di Papua, 74 persen penduduknya hidup di daerah terisolasi karena tidak memiliki akses sarana dan prasarana transportasi ke pusat-pusat pelayanan pemerintahan, pelayanan sosial, dan ekonomi. Dari jumlah penduduk asli Papua sekitar 1,5 juta jiwa, penduduk yang tamat SD 21,64 persen, tamat SMU hanya 10,6 persen, sedangkan tamat perguruan tinggi hanya 1,91 persen.
Dari segi ekonomi dan mata pencarian, mayoritas rakyat Papua masih hidup dalam taraf ekonomi subsisten bahkan sebagian lagi masih dalam taraf peramu (food-gathering complex). Karena itu, mereka jelas tidak akan mampu berkompetisi dengan saudara-saudaranya dari luar Papua dalam persaingan sistem ekonomi pasar
.Jika merujuk pada BAPPENAS (2004)yang telah mendefinisikan kemiskinan sebagai kondisi dimana seseorang atau sekelompok orang, laki-laki dan perempuan, tidak mampu memenuhi hak-hak dasarnya untuk mempertahankan dan mengembangkan kehidupan yang bermartabat. Hak-hak dasar masyarakat desa antara lain, terpenuhinya kebutuhan pangan, kesehatan, pendidikan, pekerjaan, perumahan, air bersih, pertanahan, sumberdaya alam dan lingkungan hidup, rasa aman dari perlakukan atau ancaman tindak kekerasan dan hak untuk berpartisipasi dalam kehidupan sosial-politik, baik bagi perempuan maupun laki-laki.
Untuk mewujudkan hak-hak dasar masyarakat miskin ini, BAPPENAS menggunakan beberapa pendekatan utama antara lain; pendekatan kebutuhan dasar (basic needs approach), pendekatan pendapatan (income approach), pendekatan kemampuan dasar (human capability approach) dan pendekatan objective and subjective.

Dari berbagai definisi tersebut di atas, maka indikator utama kemiiskinan adalah;
(1) terbatasnya kecukupan dan mutu pangan;
(2) terbatasnya akses dan rendahnya mutu layanan kesehatan;
(3) terbatasnya akses dan rendahnya mutu layanan pendidikan;
(4) terbatasnya kesempatan kerja dan berusaha;
(5) lemahnya perlindungan terhadap aset usaha, dan perbedaan upah;
(6) terbatasnya akses layanan perumahan dan sanitasi;
(7) terbatasnya akses terhadap air bersih;
(8) lemahnya kepastian kepemilikan dan penguasaan tanah;
(9) memburuknya kondisi lingkungan hidup dan sumberdaya alam, serta terbatasnya akses masyarakat terhadap sumber daya alam;
(10) lemahnya jaminan rasa aman; (11) lemahnya partisipasi;
(12) besarnya beban kependudukan yang disebabkan oleh besarnya tanggungan keluarga;
(13) tata kelola pemerintahan yang buruk yang menyebabkan inefisiensi dan inefektivitas dalam pelayanan publik, meluasnya korupsi dan rendahnya jaminan sosial terhadap masyarakat.

Menurut Bank Dunia (2003), penyebab dasar kemiskinan adalah:
(1) Kegagalan kepemilikan terutama tanah dan modal;
(2) Terbatasnya ketersediaan bahan kebutuhan dasar, sarana dan prasarana;
(3) kebijakan pembangunan yang bias perkotaan dan bias sektor;
(4) Adanya perbedaan kesempatan di antara anggota masyarakat dan sistem yang kurang mendukung;
(5) Adanya perbedaan sumber daya manusia dan perbedaan antara sektor ekonomi (ekonomi tradisional versus ekonomi modern);
(6) Rendahnya produktivitas dan tingkat pembentukan modal dalam masyarakat;
(7) Budaya hidup yang dikaitkan dengan kemampuan seseorang mengelola sumber daya alam dan lingkunganya;
(8) Tidak adanya tata pemerintahan yang bersih dan baik (good governance);
(9) Pengelolaan sumber daya alam yang berlebihan dan tidak berwawasan lingkungan.

Indikator utama kemiskinan menurut Bank Dunia adalah kepemilikan tanah dan modal yang terbatas, terbatasnya sarana dan prasarana yang dibutuhkan, pembangunan yang bias kota, perbedaan kesempatan di antara anggota masyarakat, perbedaan sumber daya manusia dan sektor ekonomi, rendahnya produktivitas, budaya hidup yang jelek, tata pemerintahan yang buruk, dan pengelolaan sumber daya alam yang berlebihan.
Memang sebagaimana dikatakan Dr Spener Rumbewas bahwa hampir sebagian besar orang Papua masih memiliki lahan yang luas seperti dusun sagu dan kebun termasuk kepemilikan tanah tanah adat. Ironinya justru mereka tak punya akses dan kepemilikan modal. Sedangkan para ondoafi di Kota dan Kabupaten Jayapura secara perlahan tapi pasti mulai kekurangan tanah tanah adat akibat beralih kepemilikan kepada kaum pemilik modal. (Dominggus A Mampioper dari berbagai sumber)

%d blogger menyukai ini: