Mengkaji Karakter Kemiskinan di Tanah Papua

Mengkaji Karakter Kemiskinan di Tanah Papua

Mengkaji Karakter Kemiskinan di Tanah Papua

‘Nilai Sosial Jauh Lebih Tinggi Daripada Nilai Ekonomi”

JUBI – Ketika pemerintahan SBY menaikan harga BBM sebagai pilihan terburuk otomatis membawa petaka bagi warga negara Indonesia yang semakin harus terus terpuruk perekonomiannya. Bagaimana dengan kondisi masyarakat di Papua semakin sulit atau biasa saja sebab pengaruh naiknya BBM tentu akan berimbas pada naiknya biaya transportasi.
Berikut wawancara wartawati Jubi Angle Flassy dengan Dr Dirk Veplum, MS. Pembantu Dekan I Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Universitas Cenderawasih tentang bagaimana karakter kemiskinan di tanah Papua.

Bagaimana Karakter Kemiskinan di Papua ?
Karakter kemiskinan di setiap tempat berbeda. Hal ini sangat tergantung dengan sumber dari kemiskinan itu sendiri. Sumber kemiskinan ada tiga jenis, keadaan alam, tingkat struktural sosial dan budaya.
Karakter kemiskinan di Papua bersumber dari cultural atau Budaya. Di Papua nilai sosial jauh lebih tinggi dari nilai ekonomi. Hampir setiap rumah di Papua bukan berisi keluarga inti, yaitu bapak, ibu dan anak. Setiap rumah berisi keluarga besar. Akhirnya gaji (pendapatan) tidak cukup. Untuk sebulan. Sistem budaya mengkondisikan bapa ade, ipar, mertua tinggal bersama, belum lagi acara adat yang melibatkan seluruh keluarga besar dengan biaya yang besar juga. Hasil pertanian yang seharusnya memiliki nilai ekonomi yang besar, akhirnya menjadi tidak berharga, karena kerabat hasil pertanian ,dibagi bagikan akhirnya tidak ada pendapatan yang tetap dari masyarakat.
Di daerah perkotaan Papua, ada orang kaya, ada orang menengah, ada orang miskin. Kemiskinan lebih disebabkan oleh struktural, misalnya tingkat pendidikan yang menyebabkan perbedaan pekerjaan, yang mengakibatkan tingkat pengkajian. UMR Papua yang sangat minim menyebabkab banyaknya orang miskin baru, khususnya di daerah perkotaan. Namun khusus orang papua asli, kombinasi dari struktural dan cultural, namun jika dikatakan 80 persen miskin absolut tentu tidak. Kita dapat menilai dari indikatonya.

Apa Indikator Indikator Kemiskinan di Papua?
Kemisikinan di Papua dapat dilihat dari beberapa indikator, yaitu memiliki pekerjaan tetap, memiliki pendapatan dari sumber yang tetap, dan kepemilikan.
Seseorang dapat dikatakan miskin jika ia memenuhi ketiga unsur ini. Jika salah satunya saja, belum tentu ia dikatakan miskin. Misalnya Dia tidak memiliki pekerjaan tetap, tapi memiliki kos-kosan yang banyak, apakah orang seperti ini dapat dikatakan miskin? Memiliki rumah, tanah atau perabot yang layak, tapi tidak memiliki pekerjaan, apakah itu juga disebut miskin? Namun dari kepemilikan dapat dirinci lebih detail lagi, misalnya untuk makan, apa yang dimakan, berapa kali makan dalam satu hari. Lalu bagaimana indikator dapat memilah nilai nilai lokal tentang makan itu sendiri. Bagi orang pegunungan tengah makan itu makan betatas, tidak bisa diukur dengan nasi. Akhirnya kemudian muncul isu kelaparan, padahal mereka tidak kelaparan, apalagi merasa miskin. Kita yang orang Jakarta memang menjadi kaget, mereka kelaparan, masyarakat sendiri. Makan ikan dan daging hanya dilakukan. Rumahnya permanen, tapi berisi banyak keluarga.
Permasalahannya sekarang, setiap instansi memiliki indikatornya sendiri dan sifatnya sangat nasional untuk negara yang memiliki keanekaragaman budaya yang begitu beragam.

Siapa yang harus menerima BLT?
Yang berhak menerima adalah mereka yang memenuhi ketiga indikator ini. Jika salah satu saja tidak terpenuhi berarti ia tidak miskin. Sayangnya, penentu siapa yang berhak ada sepenuhnya milik RT/RW, masyarakat tidak berhak memberi masukkan ataupun komplein kepada kelurahan, akhirnya siapa yang dikenal baik oleh RT/RW bisa mendapatkan, walaupun dirinya tidak miskin. Sedangkan yang benar benar miskin tapi tidak dikenal baik oleh RT/RWnya ia bisa saja tidak mendapatkan.

Papua memiliki banyak program penuntasan kemiskinan, namun mengapa kemiskinan di Papua tidak tuntas –tuntas?
Kita, dalam hal ini pemerintah, LSM dan masyarakat tidak memiliki program pemberdayaan rakyat yang tuntas. Kita cenderung menyelesaikan masalah kemiskinan dengan program program pemberdayaan yang sifatnya sporadis, contoh BLT. Masyarakat menerima uang tunai tanpa melakukan apa-apa. Yang saya takutkan, karena saya belum melakukan penelitian secara baik, masyarakat jadi merasa bahwa jika ia miskin ia mendapatkan uang.
Tahun 2005 kami sudah melakukan penelitian tentang tidak efektifnya BLT. Dan rekomendasi kami, sebaiknya BLT tidak diberikan secara Cuma Cuma, tetapi dalam bentuk program contohnya padat karya. Misalnya pembukaan lahan tidur. Masyarakat bukan saja dibantu uang sebesar Rp. 100.000, tetapi juga hasil dari lahan tidur itu. Dan jika lahan tidur sudah dibuka, bisa saja dilanjutkan untuk pertanian selanjutnya dan akhirnya masyarakat menerima hasil BLT menikmati dalam jangka yang panjang.
Agar kemiskinan dapat tuntas, maka kita harus memiliki program pemberdayaan yang tuntas. Mulai dari membantu memfasilitasi kelompok kecil, identifikasi kebutuhan hingga memproteksi masyarakat asli dari pasar bebas. Misalnya di Wamena, yang bisa menjual sayur hanya orang Wamena, yang bisa menjadi tukang ojek hanya orang asli. Jika hanya berjalan setengah setengah maka tidak tuntas. (Angel Flassy)

Iklan
%d blogger menyukai ini: