Pengalaman Masyarakat Kampung Poom I Dalam Mengelola Dana Pembangunan Di Kampung

Pengalaman Masyarakat Kampung Poom I Dalam Mengelola Dana Pembangunan Di KampungOleh : Aston Situmorang (*)

Bahwa pembangunan yang dilakukan bukan hanya bersifat fisik seperti pemahaman yang selama ini ada pada sebagian masyarakat kita, tapi juga yang paling penting adalah bagaimana membangun pola pikir serta pemahaman akan makna dari pembangunan itu sendiri serta manfaatnya bagi manusia.

Hal inilah yang terjadi di kampung Poom I Distrik Poom kabupaten Yapen Waropen dalam menyikapi pembangunan khususnya dengan adanya paket bantuan dana 100 juta (program RESPEK) yang diluncurkan oleh pemerintah Papua.
Paket program ini dimulai tahun 2006/2007 yang ditandai dengan bantuan 50 juta dari kabupaten Yapen Waropen dalam bentuk dana pemberdayaan masyarakat. Namun menjadi kebijakan Pemda Kabupaten bahwa dari dana tersebut 5 juta digunakan untuk menunjang kegiatan setiap tanggal 17 Agustus sehingga masyarakat menerima dana sebesar 45 juta.

Untuk bantuan ini masyarakat telah memanfaatkannya untuk beberapa kegiatan antara lain:
1.Pembuatan rompon untuk 4 RW masing-masing menerima 2 juta (total 8 juta)
2.Bantuan untuk PKK sebesar 5 juta
3.Pembangunan jembatan penghubung RW III dengan IV sebesar 32 juta

Untuk program pembuatan rompon sudah dilakukan dimana RW I menaruh romponnya dekat dengan kampung dengan alasan agar mudah diawasi serta bisa dinikmati tanpa perlu membuang energi banyak. Hanya rompon RW I yang hingga saat ini masih ada. Sedangkan RW yang lain menaruh rompon di tempat yang jauh dari kampung (pos mencari/hiha).

Adapun berbagai faktor yang mempengaruhi dan dianalisa dalam penulisan ini dalam pengelolaan berbagai bantuan antara lain : faktor kepemimpinan, struktur, managemen, adat dan sosial budaya.

a). Faktor kepemimpinan
Kepemimpinan ini bisa diartikan dalam 2 (dua) bagian yaitu pemimpin tiap unit kegiatan serta pemimpin di kampung (kepala kampung dan Bamuskam serta aparatnya).
Atas dasar usulan masyarakat dari tiap RW membentuk kelompok di tiap RW untuk mengelola rompon. Setelah dimusyawarahkan bersama maka disepakati RW I menaruh romponnya dekat di kampung. Sedang RW lain (RW II-IV) menaruh di pos mencari. Ketua kelompok tidak secara tegas membahas apa manfaat dari kegiatan ini bagi kelompoknya. Tidak ada sosialisasi secara menyeluruh tentang kegiatan ini. Sedangkan dari pemerintahan kampung hanya sifatnya menjadi fasilitator.
Dalam program untuk PKK terlihat pemimpin kurang bisa mengarahkan anggota secara baik. Pada awalnya kegiatan jahit menjahit berjalan lancar. Namun dikarenakan kesibukan masing-masing sehingga pelaksanaan kegiatan tidak lagi lancar. Demikian juga pada kegiatan pembuatan kue dimana tidak ada jadwal tetap sehingga mempengaruhi kelancaran kegiatan.
Selain itu pimpinan kurang bisa merangkul ibu-ibu dikampung sebaik mungkin untuk terlibat dalam kegiatan yang dilakukan oleh PKK sehingga yang nampak ibu-ibu dalam organisasi PKK berjalan sendiri. Bahkan laporan kegiatan tidak pernah disosialisasikan secara luas. Laporan itu menyangkut penggunaan dana untuk apa serta hasil dari kegiatan itu apa saja dan bagaimana dampaknya bagi organisasi.

b). Faktor Struktur
Di dalam struktur pengurus kelompok hanya dipilih orang-orang tertentu yang dianggap bisa mengamankan kebijakan pimpinan kelompok. Pengurus yang mengerjakan program ini terlihat berjalan sendiri yang akhirnya berdampak pada partisipasi secara luas di kelompok. Hal ini menjadikan rasa memiliki alat dan juga manfaatnya bagi kelompok menjadi tidak ada. Selain itu orang yang berada di dalam pengurus juga mempunyai kesibukan yang cukup tinggi. Akhirnya keberadaan rompon tidak begitu diperhatikan dan dalam jangka waktu yang tidak lama akhirnya rompon itu rusak dan tidak ada upaya memperbaikinya. Yang terjadi kemudian kecemburuan antar anggota dan saling menuding dan melempar tanggung jawab.

c). Faktor Managemen
Untuk program pembuatan rompon anggota kelompok hanya bisa memanfaatkan namun dalam perawatan alat kurang mendapat perhatian. Apalagi alat ini ditaruh agak ke laut sehingga setiap saat bisa mendapat ancaman ombak besar dan juga manusia yang ingin merusak alat. Tidak ada jadwal bersama yang disepakati karena alat ini adalah menjadi milik kelompok. Jadwal selain untuk melakukan pergantian untuk perawatan alat tapi juga jadwal internal kelompok dalam mengevaluasi kegiatan yang telah dilakukan. Akhirnya pengelolaan rompon berjalan tanpa arah sehingga laporan kegiatan tidak diberikan kepada kepala kampung sebagai bentuk pertanggung jawaban penggunaan dana.
Selain itu akibat pengaruh struktur dan hubungan sosial maka tidak ada suatu evaluasi rutin yang dilakukan untuk selalu mengecek keberadaan alat serta keberlangsungannya.
Untuk program jahit menjahit PKK pada awalnya jadwal telah disepakati namun dikarenakan kesibukan pribadi mengakibatkan aktivitas jahit menjahit tidak lagi dilakukan. Selain itu tidak dibuat suatu perencanaan yang matang akan hal apa saja yang dibuat dari bahan yang dibelanja serta berapa yang akan dihasilkan. Juga akan digunakan untuk apa saja serta bagaimana mengelola hasil yang sudah dihasilkan. Sedangkan untuk kegiatan membuat kue juga tidak ada perencanaan kue apa saja yang akan dibuat serta berapa banyak yang akan dihasilkan dari bahan yang ada serta dijual dengan harga berapa sehingga besar keuntungan juga tidak direncanakan.

d). Faktor Adat dan Sosial budaya
Sentimen antar marga di kampung Poom I terlihat cukup tinggi. Hal ini terlihat dari lokasi tempat tinggal dimana tiap marga terkotak-kotak dalam satu RW. Belum lagi ditambah pengalaman-pengalaman terdahulu yang belum diselesaikan semakin menambah derajat persaingan yang tidak sehat. Persoalan sejarah tentang siapa yang paling pertama menempati lokasi kampung Poom I masih menyisakan persoalan yang hingga kini masih menjadi perdebatan.
Usulan bantuan kepada tiap RW juga menandakan indikator adanya sentimen marga yang cukup tinggi. Dampaknya juga terasa di dalam kelompok yang nota bene berdasarkan pembagian wilayah pemerintahan (RW). Ada anggapan bahwa hanya orang-orang tertentu saja yang bisa masuk menjadi anggota kelompok sedang yang lain tidak berhak.
Keadaaan ini juga terjadi pada pembangunan jembatan dimana warga sekitar jembatan yang awalnya menjadi pelaksana namun bersikap pasif yang bisa jadi dikarenakan anggapan bahwa program itu bukan mereka yang merencanakan.
Dalam organisasi PKK juga mengalami kondisi yang memprihatinkan. Ibu-ibu yang lain beranggapan bahwa tidak ada manfaat dari mengikuti organisasi itu. Selain itu juga masih ada anggapan bahwa yang menjadi anggota PKK adalah hanya ibu-ibu aparat kampung. Namun ada juga faktor gender ikut mempengaruhi tingkat partisipasi ibu-ibu untuk aktif dalam organisasi PKK. Masih ada pemahaman dari ibu-ibu itu sendiri dan juga dari suaminya bahwa perempuan tidak boleh mengurus wilayah-wilayah publik.
Untuk tahun 2007/2008 bantuan dana dari kabupaten dalam bentuk dana pemberdayaan dinaikan menjadi 100 juta namun tetap masih dilakukan pemotongan 5 juta sehingga total masyarakat hanya menerima 95 juta saja. Untuk dana ini ada dialokasikan untuk pemuda sebesar 4 juta guna membeli kostum untuk mengikuti perlombaan 17 Agustus.
Selain itu bantuan dana dari provinsi (Block Grant = BG) sebesar 100 juta. Untuk dana provinsi kini sudah memasuki tahap II dimana tahap I menerima 45 juta dan tahap II sebesar 55 juta namun hanya menerima 54 juta tanpa diberitahu pemotongan 1 juta.
Untuk dana pemberdayaan dari kabupaten hingga saat ini belum dikucurkan. Sedangkan untuk BG telah masuk tahap II.
Untuk dana Pada tahap I setelah melalui tahapan maka dana dibagi sesuai petunjuk dimana untuk PKK mendapat 15% sehingga tahap I menerima 8 juta dengan harapan pada tahap II akan diberi 7 juta. Dana 8 juta dimanfaatkan PKK untuk kegiatan yang sama yaitu untuk belanja bahan guna membuat kue serta belanja bahan untuk jahit menjahit. Namun dalam pengelolaan dana dan kegiatan mengalami nasib yang sama dengan kondisi sebelumnya.
Sedangkan dana untuk operasional TPKK sebesar 3 juta sehingga dana sisa yang digunakan untuk pembangunan rumah Pastori hanya 24 juta. Namun 10 juta dari dana itu telah digunakan untuk membeli solar guna menyalakan mesin disel kampung sebagai penerang dalam rangka menyambut Natal tahun 2007. Walaupun telah diserahkan dari bulan Oktober 2007 namun pembangunan Pastori baru dilakukan awal April 2008.
Sedangkan untuk tahap II dengan dana 7 juta, PKK menggunakan untuk membeli mesin parut kelapa guna berusaha membuat minyak kelapa serta membuka kesempataan kepada semua warga untuk memanfaatkan dengan cara menyewa mesin itu. Sedangkan dana sisa digunakan untuk melaanjutkan kegiatan pembangunan Pastori.
Dari dana BG, pemuda tidak dialokasikan. Hal ini menimbulkan konflik kepentingan pemanfaatan dana untuk kampung. Namun saat ini belum ada kategorisasi yang mana kelompok pemuda yang akan diberikan bantuan. Disatu sisi ada pemuda dari gereja yg tergabung dalam PAM dan aktif bergiat di kampung. Sedangkan juga telah dibentuk karang taruna namun hingga saat ini belum bergiat. Pemuda dalam PAM merasa bahwa mereka juga layak merasakan dana itu.
Kondisi ini juga terjadi di tubuh organisasi perempuan dimana antara PW dan PKK terjadi tarik menarik soal siapa yang lebih berhak. Konflik di tubuh pemuda dan kaum perempuan telah bergeser kepada soal siapa yang lebih berjasa di kampung.
Sedangkan untuk operasional TPKK sangat besar dikarenakan penggunaan bensin dari kampung ke Serui memerlukan bensin sebanyak 70-80 liter. Harga 1 liter bensin di kampung Rp 10.000 sehingga sekali jalan diperlukan dana sebesar 700-800 ribu. Atau jika tidak warga akan mencari bensin PP kampung-Biak yang memerlukan sekitar 80 liter untuk kemudian membawa ke Serui karena di Serui sering mengalami kelangkaan bensin. Jumlah ini akan berkembang jika ditambah operasional TPKK di Serui untuk beberapa waktu.
Pada program Bangdes masyarakat diberikan bantuan berupa sensor, mesin parut kelapa dan lain sebagainya. Sensor hingga saat ini masih ada namun menimbulkan konflik karena anggapan bahwa alat itu hanya berada ditangan satu orang. Sedangkan untuk mesin parut sudah rusak total tanpa menghasilkan. Selain itu ada pemberian modal usaha namun semua telah bangkrut.
Namun dalam Program Pembangunan Desa (PPD) yang dilakukan tahun 2005/2006 terlihat masih ada keberhasilan. Program PPD yang dilakukan antara lain pembuatan PMA, bak dan kran air serta pasar kampung. Untuk pasar kampung cukup terpelihara baik dan transparansi soal dana sudah ada dalam bentuk papan proyek. Sedangkan untuk soal air mengalami kemacetan karena air sering tidak mengalir. Selain instalasi pipa yang rusak tapi juga sering dilakukan perusakan oleh warga masyarakat. Tim pelestarian tidak berfungsi sebagaimana mestinya sehingga warga masih mengeluh soal kebutuhan air. Kekecewaan ini akhirnya memunculkan wacana agar pemanfaatan air kembali menggunakan bambu karena dirasa ketika menggunakan bambu air tidak pernah macet/selalu mengalir. Untuk PPD tahun 2007/2008 tidak dilakukan di kampung Poom I dikarenakan pengelolaan kegiatan yang bermasalah sehingga terkena sanksi untuk berapa lama tidak mendapat program dari PPD.
(*) Fasilitator Pemberdayaan Kampung di Distrik POM)

%d blogger menyukai ini: