Otoritas Tertinggi Berada di Tangan Dewan Adat Suku (DAS)

JUBI – Sekretaris Dewan Adat Papua (DAP) Leonard Imbiri menanggapi hasil wawancara terutama tentang hirarki atau struktur pemegang otoritas tertinggi bukan berada dalam DAP tetapi terletak di tangan Dewan Adat Suku DAS.

“Kenapa, karena di dalam DAS berhimpun semua kampung-kampung dan di dalam kampung terdapat keret keret. Jadi intinya ada di situ. Karena kita sadar bahwa struktur masyarakat adat sudah empat puluh tahun lamanya dirusakan. Jika dikaji lebih mendalam terutama tentang pemerintahan desa yang menghancurkan sistem pemerintahan tradisional di kampung kampung.” ujar Leonard.
Selanjutnya menurut Leonard, konsolidasi yang dilakukan sampai tahap awal itu masih harus mereka jalankan. Sehingga nanti dalam mengahadapi suatu proses atau suatu kerjasama DAP cukup hanya sampai pada tingkat Dewan Adat Suku (DAS), karena diharapkan didalam tanggung jawab selanjutnya dilakukan oleh DAS terhadap otritas-otoritas di bawahnya.
Sedangkan DAP sendiri menurut Leonard Imbiri adalah satu wadah untuk seluruh tanah Papua. Sementara Dewan Adat Wilayah adalah sebuah lembaga adat berdasarkan tujuh wilayah adat. Meski DAP berada pada tingkat atas tetapi dalam pengambilan keputusan kewenangan tetap berada di DAS.
“Jadi dalam dalam pengambilan keputusan kita terbalik. Saya akan bertindak kalau ada hasil keputusan pleno, tata forum pengambilan keputusan. Kenapa, karena di forum kita berkumpul pemegang otoritas dan pemegang keputusan,” ujar Leonard seraya menambahkan tugas DAP adalah hanya memfasilitasi dan membereskan segala personil yang belum berjalan maksimal.
Ia juga menjelaskan bahwa struktur ini tugasnya hanya melaksanakan mandat masyarakat adat yang dibuat dalam forum-forum pengambilan keputusan DAP. Jadi bukan adat DAP tapi forum-forum DAP,” tegas Imbiri.
Menyinggung soal pembekuan DAP menurut dia silahkan saja, tetapi secara politik hukum maupun sosial, negara tidak berwenang untuk itu.
“Secara politik DAP mengikuti proses demokrasi. Kita memiliki proses demokrasi yang kuat, secara hukum kita berada dibawah aturan-aturan adat yang memberi perlindungan adat kita. Karena hukum positif sampai hari ini tidak menunjukan keberpihakan kepada masyarakat adat,” ujar Imbiri.
Lebih lanjut dia menambahkan mengenai apakah DAP perlu berbadan hukum atau tidak, menurutnya DAP tidak harus berbadan hukum karena bagaimanapun juga lembaga adat adalah sesuatu yang berbadan hukum. “Memang paling cocok lembaga adat karena lembaga adat sampai strukturnya berbadan hukum. Kalau pun DAP berubah jadi Lembaga Adat harus melalui mekanisme yang benar sesuai dengan kemauan masyarakat adat itu sendiri,” ujar Imbiri.
“Kalau boleh hukum adat diganti dengan aturan adat. Sebab nantinya akan mempunyai persepsi yang lain karena norma dan aturan adat. Karena lembaga adat tidak berdasarkan pada hukum positif. Lembaga adat lebih banyak kepada norma-norma dan aturan aturan yang berlaku dalam suatu masyarakat,” tegas Imbiri.
Satu hal yang dijelaskan secara tegas oleh Sekum DAP ini bahwa dari pengalaman selama ini justru proses-proses yang dibangun itu tidak memposisikan masyarakat adat dalam posisi yang baik.
Saat disinggung mengenai model Paguyuban yang juga bisa mengakomodir komunitas masyarakat adat, menurut Leonard model Paguyuban sangat berbeda dengan lembaga adat atau masyarakat adat pribumi dimanapun
“Pertama, karena kita dari rumpun ras Melanesia yang berbeda sedangkan mereka rumpun ras melayu Kedua, ada ketahanan sepanjang hidup di atas tanahnya, ada norma dan bahasa yang dipergunakan, nilai-nilainya diakui, dan struktur adatnya. Kalau paguyuban memang cocok dengan sebutan persekutuan masyarakat. Perbedaannya adalah mereka merupakan persekutuan masyarakat adat yang jauh dari daerah asal mereka. Karena itu sebenarnya di sini orientasi mereka hanya untuk membangun komunikasi yang intensif guna memberi manfaat secara timbal balik. Artinya mereka menerima manfaat dan masyarakat lokal atau masyarakat adat setempat juga harus menerima manfaat,” jelas Leonard.
Yang jadi soal kata dia adalah kecenderungan pemerintah daerah justru melakukan diskriminasi terhadap lembaga atau DAP di tanah Papua.. “Coba tengok saja pertemuan paguyuban dari luar Papua yang dilakukan di Hotel berbintang justru dihadiri oleh pejabat daerah sedangkan yang dilakukan DAP tak ada satu pun yang mau hadir,” tegas Imbiri heran.
Ditambahkan seharusnya pertemuan yang diadakan oleh masyarakat adat ataupun DAP, pemerintah daerah juga harus datang dan ikut menghadiri demi kepentingan masyarakat adat Papua.
Pasalnya menurut Leonard Imbiri secara sosial masyarakat adat Papua semakin hari semakin termarjinalisasi karena proses proses pembangunan yang tidak memihak dan tidak partisipatif. “ Hal ini jelas bahwa tidak ada itikad yang baik dan kemauan yang baik dari pemerintah. Dan pengalaman kita dengan Kesbang sampai saat ini banyak melakukan hal-hal yang justru memperlemah posisi masyarakat adat. Coba lihat proses pembentukan MRP yang telah lama didorong justru yang terjadi adalah rekayasa politik yang semakin memperlemah posisi MRP,” ujar Imbiri.
Menyinggung soal Raperdasus hak tanah adat menurut Imbiri agar perlu dikritisi secara baik .“ Apalagi sosialisasi dilakukan menjelang Pemilu 2009. Sangat riskan kalau hanya dibahas dalam satu dua bulan saja dan sudah pasti tidak akan menguntungkan masyarakat adat sebagai pemegang otoritas tertinggi.
Menurut Leonard, jika pemerintah tidak sungguh-sungguh menyelesaikan persoalan yang dihadapi masyarakat adat ini bukan hanya masyarakat yang rugi tapi pemerintah juga yang rugi. Ia menekankan bahwa bahwa masyarakat adat semakin hari semakin sadar. Dan mereka akan bangkit untuk memperjuangkan hak-haknya. Karena itu proses yang amburadul itu justru membawa dampak yang Negatif.
Masyarakat adat sudah menyadari bahwa masyarakat adat harus menjadi subjek. Musrembang mungkin suatu mekanisme yang bisa membuat masyarakat memberi partisipasinya dalam proses permbangunan. Tapi itu belum bisa menentukan bahwa masyarakat adat telah menjadi subjek. Masyarakat adat menjadi subjek, apabila dalam prinsip masyarakat pribumi internasional apa yang dikatakan dengan “Free Prior Inform Consent” prinsip ini memiliki makna bahwa “dalam hal-hal kaitan dengan tanah, hak kepemilikan masyarakat adat, sebelum masyarakat adat mengambil keputusan atas pemanfaatan hak-hak kekayaannya mereka terlebih dahulu harus menerima informasi yang cukup, akurat dan memadai sebelum membuat keputusan. Masyarakat berhak untu mendapatkan informasi tentang dampak negatif dan dampak positif dalam proses pembangunan. Intinya, masyarakat adat harus terlibat dalam proses pembangunan karena dia tahu persis apa efek dari keputusan yang dia buat bagi dirinya, bagi masyarakat dan masa depan bangsanya atau keturunan selanjutnya. Dan ini menjadi tugas DAP untuk memfasilitasi hal tersebut.
Selanjutnya menurut Leonard, bila upaya negara atau proses bernegara itu menghilangkan struktur atau tatanan yang hidup dibawahnya maka akan mengakibatkan masyarakatnya kehilangan identitas dan mengalami kebimbangan identitas. Proses seperti ini akan mengakibatkan Cultural Genocide atau pemusnahan suatu budaya.
Mengenai permintaan beberapa pihak di luar Lembaga Adat agar DAP bisa diubah statusnya menjadi LMA, menurut Leonard keputusan itu harus terjadi dalam forum pengambilan keputusan masyarakat adat. Dan karena itu suatu proses demokrasi, maka pemerintah maupun Dandim harus menghargai proses itu, karena keputusan dan kedaulatan ada pada masyarakat adat.
Diakhir wawancara, saat disinggung mengenai Carbon Trade dan keterlibatan masyarakat adat, Leonard mengatakan bahwa sampai sekarang belum ada kesepakatan tentang mekanisme. Mekanisme yang terbangun sejauh ini baru antar negara, belum ada mekanisme antar perusahaan. Karena itu kalau masyarakat adat dihimbau untuk terlibat dalam perdagangan karbon, yang harus dipastikan adalah mekanismenya dulu.
Dan jika kita ingin berbicara mengenai mekanisme karbon tred ini, seharusnya kita menyadari bahwa ini sebuah pekerjaan yang besar sehingga Pemerintah maupun LSM harus bisa memberikan informasi yang jelas pada masyarakat.
“Kalau sudah ada mekanisme yang disepakati secara umum, jabarkan itu dalam bahasa yang bisa dimengerti oleh masyarakat. Supaya waktu mereka berpartisipasi mereka tidak kecewa lagi kemudian.” kata Leonard. (Carol Ayomi dan Dominggus A Mampioper)

%d blogger menyukai ini: