Jalan Raya Lintas Papua : Peluang Peyingkiran Masyarakat Adat dan Pelanggaran HAM

JUBI – Foker LSM Papua dan Greenpeace Asia Tenggara memperingatkan pemerintah dan masyarakat di tanah Papua terhadap resiko resiko yang harus diminimalkan dari rencana pembangunan jalan raya lintas tanah Papua.

“Kami sangat prihatin terhadap resiko yang tak terhindarkan dari pembukaan akses jalan yang belum tentu memberikan manfaat langsung bagi masyarakat. Percepatan pembangunan di tanah Papua bukanlah jaminan kesejahteraan bagi kesejahteraan masyarakat Papua. Bahkan bisa menjadi sebuah proses percepatan penghancuran tanah Papua, jalan yang dibangun justru memberikan keuntungan bagi pemodal dari luar, apabila tidak ada sikap serius untuk membenahi tata kelola (governance) pengurusan daerah. Kami yakin tanah Papua memiliki peluang untuk membangun perekonomian masyarakat setempat tanpa harus mengancam keberlangsungan hutan alam di tanah Papua dan integritas tanah adat untuk tujuan jangka panjang,”tegas Septer Manufandu Sekretaris Foker LSM Papua dalam press releasenya yang diterima Jubi 23 Juni 2008.
Manufandu menanmbahkan Inpres no:5/2007 tentang Percepatan Pembangunan Provinsi Papua dan Papua Barat menempatkan masyarakat Papua sebagai obyek. “ Masyarakat Papua dianggap tertinggal dan harus didorong untuk mengejar ketertinggalannya. Pertanyaan mendasar yang harus dicermati adalah, pembangunan di tanah Papua untuk mengejar apa? Apa yang tertinggal? Tertinggal dari siapa?,”tegas Manufandu.
Rencana pembangunan infrastruktur, dalam haal ini jalan raya lintas Papua (Trans Papua Highway), merupakan kegiatan prioritas pada INPRES No 5/2007. Pembangunan infrastruktur jalan diakui mampu membuka keterisolasian daerah, adalah tujuan yang baik, tetapi memiliki potensi mengancam penguasaan tanah oleh masyarakat adat dan integritas tutupan hutan tropis tersisa di Tanah Papua, sepanjang tidak ada kemauan politik yang kuat untuk memperbaiki tata-kelola (governance) pengurusan daerah sebagai salah satu prasyarat mutlak.
“Hutan di Pulau Papua sangat penting bagi kehidupan sehari hari masyarakat Papua. Namun hutan di Pulau Papua juga memberi manfaat bagi seluruh dunia sebagai paru paru bumi. Kami ingin mengajak pemerintah dan masyarakat Papua untuk lebih berpikir kritis dalam menyikapi rencana percepatan pembangunan di tanah Papua terutama dalam pengembangan infrastruktur dan investasi yang berbasis pada eksploitasi kekayaan alam dengan dalih peningkatan kesejahteraan masyarakat,”ujar Bustar Maitar, pengkampanye Hutan Greenpeace Southeast Asia.
Bustar Maitar mengingatkan pembukaan akses jalan dengan melewati hutan hutan primer dan pembangunan kelapa sawit skala besar akan semakin mengancam hutan tropis terakhir terakhir yang tersisa di tanah Papua. “Selain dampak langsung dari pembukaan hutan seperti penyusutan dan pelenyapan keanekaragaman hayati, bencana alam,dipahami pula bahwa penghancuran hutan melepaskan emisi karbon dalam jumlah sangat besar yang kemudian menyumbang terjadinya perubahan iklim. Dampak perubahan sangat dirasakan oleh masyarakat di tanah Papua,”tegas Bustar Maitar.
Rumusan -rumusan pembangunan pada kebijakan negara di Papua sejak dintegrasikan ke dalam NKRI tidak merujuk kepada karakter lokal yang melekat, baik menyangkut kemampuan maupun kelemahan. Tolok-ukur “kemajuan dan ketertinggalan” yang digunakan tidak bercermin kepada karakter lokal Tanah Papua. Contoh kongkret, progaram pangan yang memarjinalkan makanan pokok digantikan beras, yang telah menimbulkan ketergantungan.
Hingga saat ini belum ditemukan contoh terbaik keberhasilan pembangunan di Indonesia. Pembangunan di Indonesia lebih berorientasi kepada pembangunan fisik dan tidak mengedepankan kualitas hidup warga. Membangun berartu merombak secara permanen sosial- budaya dan bentang alam, yang pelan – pelan membuka peluang timbulnya bencana di masa depan. Mengapa Papua harus menggunakan rumusan-rumusan yang sudah terbukti tidak berhasil?
Foker LSM Papua didukung Greenpeace South East Asia berencana melaksanakan konsultasi publik di.tanah Papua dalam kurun waktu Juli – Desember 2008 untuk mengkaji resiko – resiko tak terhindarkan dari rencana pembangunan Trans Papua Highway. Hasil konsultasi tersebut akan menjadi rujukan pelaksanaan Kajian Strategis Lingkungan oleh Foker LSM Papua terhadap rencana pembangunan Trans Papua Highway. Hasil kajian strategis merupakan landasan bagi Foker LSM untuk menuntut tanggungjawab pemerintah menjamin bahwa pembangunan tersebut harus meningkatkan kualitas masyarakat Papua. (Dominggus A. Mampioper)

%d blogger menyukai ini: