Editorial

Adat dan masyarakat adat sudah ada sejak manusia menginjak kaki di tanah leluhurnya. Semua wilayah ada punya nama dan sejarah sendiri sendiri. Bagi orang Amungme gunung Erstberg (Yelsegel Ongopsegel) dan Grasberg (Emagasin) adalah ibu kandung mereka yang memberikan air susu dan kehidupan bagi kelangsungan hidup masyarakat di bumi Amungsa. Begitu pula sagu bagi suku suku di dataran rendah disimbolkan seorang perempuan atau mama.
Kini di tengah masuknya peradaban baru sejak masuknya gereja dan pemerintah banyak aturan adat dan juga benda benda sakral harus dimusnahkan karena tidak sesuai dengan ajaran ajaran yang masuk. Bahkan pemerintah pun tak kalah kuatnya berpengaruh untuk menerbitkan surat dan akte pendirian bagi sebuah lembaga adat, Apa perlunya sebuah lembaga adat berbadan hukum? Pertanyaan ini agaknya tidak perlu dipersoalkan lagi karena jauh sebelum pemerintah dan lembaga keagamaan hadir, masyarakat adat sudah tinggal secara turun temurun sesuai adat dan tradisinya. Juga, kelembagaan adat merupakan aset sosial yang sudah mengakar di masyarakat adat Papua. Apakah kita perlu mengulangi “kesalahan” mengimplementasikan Pemerintahan Desa/Kelurahan pada sebuah Pemerintahan Kampung yang sesungguhnya sudah memiliki perangkat pemerintahan sendiri yang pada akhirnya menghadirkan dualisme kepemimpinan di kampung? Antara Kepala Suku dan Kepala Desa, siapakah yang harus dipercaya oleh masyarakat?
Dampak yang paling tragis dari masuknya nilai nilai baru justru membuat masyarakat adat terpinggirkan dan juga punahnya nilai nilai asli masyarakat adat setempat. Apalagi adat yang seharusnya sebagai filter penyaring tak mampu menahan derasnya arus perubahan hingga menjebol benteng pertahanan masyarakat adat. Kini semuanya kehilangan arah mau kembali sudah tak ada jejak dan mungkin ini akan menjadi tugas berat bagi lembaga adat mau pun masyarakat adat untuk mencoba menggali kembali mutiara yang telah hilang. Semoga

Redaksi

Iklan
%d blogger menyukai ini: