DAP Dorong Keberadaan Peradilan Adat

JUBI – Peradilan adat sebagai bentuk kearifan tatanan masyarakat adat yang sudah ada ratusan tahun silam yang prosesnya dikembangkan dari masyarakat masing-masing suku.

Sehubungan dengan berbagai perkembangan kekinian yang terjadi di tanah Papua, terutama yang terkait dengan hak-hak dasar masyarakat adat Papua, maka setelah melakukan rapat pleno DAP (Dewan Adat Papua) pada 7-10 mei 2008 lalu.
Pimpinan  Dewan Adat merasa penting untuk menyampaikan beberapa pandangan sebagai sebuah sikap resmi DAP yang telah terangkum pada pokok-pokok keputusan rapat pleno ke IV.
Penyampaian tersebut dilakukan di secretariat Dewan Adat Papua yang bertempat di Jalan raya Sentani samping mess Fak-Fak dengan dihadiri oleh beberapa wartawan dari media cetak maupun elektronik. Nampak hadir Ketua Umum DAP, Forkorus Yoboisembut S,Pd yang didampingi Sekretaris Umum, Leonard Imbiri.
Keputusan dalam rapat pleno ke IV tersebut antara lain:
Pertama, Dewan Adat Papua menyampaikan rasa bela sungkawa dan keprihatinan yang mendalam atas peristiwa bencana alam longsor di Timika yang menelan korban jiwa anak manusia.
Peristiwa ini harus dijadikan pelajaran berharga bagi komponen masyarakat dan para pengambil kebijakan atau pelaksana pembangunan di Mimika dan Provinsi Papua untuk melakukan tinjau ulang terhadap pengelolaan sumber daya alam yang tidak memperhatikan daya dukung lingkungan.
Korban yang berjatuhan berapapun jumlahnya tetapi yang pasti adalah nyawa anak manusia yang sangat berharga di mata Tuhan. Sebab itu kepada semua pihak terutama pelaku pembangunan untuk senantiasa menampatkan keselamatan umat manusia sebagai suatu yang amat berharga dan penting dalam seluruh proses pembangunan.
Kedua, bahwa pada tanggal 30 April 2008 lalu di Manokwari, aparat TNI dan Polri berseragam dan bersenjata lengkap secara paksa memancang tiang dan selanjutnya mengibarkan bendera merah putih di halaman kantor Dewan Adat Manokwari.
DAP berpandangan bahwa tindakan seperti ini sekali lagi sungguh-sungguh mencerminkan arogansi negara terhadap rakyat Papua.
Satu pertanyaan yang layak diajukan untuk tindakan seperti itu adalah, Apakah nasionalisme itu merupakan sesuatu yang dipaksakan atau suatu yang lahir dan tumbuh karena kecintaan dan rasa memiliki negara dan bangsa?.
Seharusnya, aparat negara baik sipil atau militer terlebih dahulu melakukan koreksi terhadap kebijakan, pendekatan maupun tindakan yang selama ini diterapkan di Papua dan selanjutnya secara bijaksana melakukan pendekatan dengan masyarakat adat dan Dewan Adat Manokwari untuk mengkomunikasikan berbagai hal yang dirasa mengganjal dalam kehidupan bernegara di Tanah Papua.
Ketiga, Terhadap rancangan peraturan daerah khusus (Perdasus) tentang Peradilan Adat di tanah Papua yang sedang didorong oleh Partnership. Dewan Adat Papua memandang bahwa keberadaan peradilan adat sebagai sebuah kearifan yang telah hidup dalam tatanan masyarakat adat selama beratus tahun. Karena jika saat ini kita hendak menghidupkan kembali peradilan adat, maka prosesnya harus dikembangkan kepada masyarakat adat di masing-masing suku.
Peradilan adat harus dibangun kembali diatas tatanan yang telah ada sehingga tidak dengan menghadirkan kelembagaan baru yang nantinya justru akan melahirkan masalah baru.
Dewan Adat Papua menghargai segala niat baik dan kerja keras berbagai pihak untuk proses revitalisasi peradilan adat di Papua melalui rancangan Perdasus, namun lebih tepat jika perdasus tersebut substansinya adalah mengakui peradilan adat yang selama ini telah ada sebagai salah satu instrumen yang efektif untuk menyelesaikan berbagai persoalan maupun perkara yang berada di tengah-tengah mamsyarakat dan berfungsi menata kehidupan masyarakat adat agar dapat hidup secara harmoni dan lestari.
Keempat, dalam menghadapi kenaikan BBM yang dapat berdampak buruk pada kehidupan ekonomi masyarakat dan dapat menimbulkan kerawanan social bagi masyarakat adat Papua, serta bahaya akan adanya krisis pangan, maka DAP menghimbau masyarakat adat Papua dan pemerintah daerah untuk menggalakkan usaha bagi adanya ketersediaan bahan pangan tradisional dengan menghidupkan budaya berkebun dan mempertahankan wilayah penghidupan secara tradisional (dusun sagu, hutan mangrove, laut dll) yang masih tersisa.
Kelima, Terkait pelaksanaan Pilkada di tanah Papua, terutama yang saat ini berlangsung di Mimika dan menyusul Jayawijaya. Dewan Adat Papua menghimbau kepada segenap masyarakat adat untuk menjadikan pesta demokrasi pemilihan kepala daerah  sebagai momentum guna memposisikan masyarakat adat sebagai subjek. Pilkada adalah sebuah proses demokrasi yang tidak boleh diseret sebagai ajang untuk saling menghancurkan diantara sesama anak masyarakat adat dengan komponen masyarakat lainnya.
Kepada seluruh calon dan seluruh partai politik maupun seluruh tim-tim sukses yang bertarung dalam proses pilkada untuk senantiasa menggunakan cara-cara yang santun dan demokratis serta mengedepankan kepentingan masyarakat Papua diatas kepentingan pribadi dan golongan.
Masyarakat adat harus menjadi subjek dan tidak boleh saling dibenturkan karena alas an apapun untuk mencapai suatu tujuan politis.
Keenam, Dewan Adat Papua kembali mempertanyakan komitmen pemerintah republik Indonesia untuk memerangi praktek illegal logging, fishing dan mining terutama di tanah damai ini. Hingga saat ini dewan adat mencatat belum adanya hasil yang transparan terhadap hasil OHL (Operasi Hutan Lestari) I dan II. Kemudian bagaimana hasil tersebut untuk segera ditindaklanjuti lewat peratutan perundang-undangan yang baru. Dewan adat papua berprinsip bahwa proses deregulasi apapun yang akan ditempuh pemerintah dalam menata pengelolaan hutan di Papua harus menempatkan masyarakat adat papua sebagai pemegang hak terhadap hutan di Tanah Papua.
Masalah pengelolaan dan pemanfaatan hutan selalu berujung kepada ketidak-pastian terutama pada kesejahteraan masyarakat pemilik hak ulayat. Banyak pengusaha HPH yang keluar masuk namun coba lihat lebih dekat betapa masyarakat yang kaya akan SDA tersebut masih hidup pas-pasan bahkan cenderung miskin di tanahnya yang kaya ini. Demikian disampaikan Sekretaris Dewan Adat Papua, Leonard Imbiri kepada wartawan JUBI .
Sementara itu, Ketua Dewan Adat Papua, Forkorus Yoboisembut S.Pd mengatakan bahwa, dewan adat menilai bahwa masyarakat yang sebenarnya sebagai pemilik semua sumber daya alam tersebut ternyata tidak dilibatkan dalam pengelolaan hutan yang pada akhirnya kesejahteraan masih jauh dari harapan.
Yang terakhir adalah pada rapat pleno IV DAP yang berlangsung selama tiga hari tersebut menghasilkan dua pokok pikiran untuk dijadikan keputusan yakni:
Menetapkan program kerja Dewan Adat Papua untuk 2008 hingga 2011 dan menetapkan kebijakan dan prinsip-prinsip partisipasi masyarakat adat papua dalam Pilkada dan pemilu 2009 mendatang. (Anang Budiono)

%d blogger menyukai ini: