“DAP Tidak Perlu Berbadan Hukum”

Jubi – Hasil penelitian yang pernah dilakukan di tanah Papua ternyata menyimpulkan kelembagaan adat di Papua memiliki banyak nama, ada yang disebut Lembaga Masyarakat Adat dan juga Dewan Persekutuan Adat tetapi sebenarnya tidak merubah substansi dan tujuan dari sebuah kelembagaan adat. Berikut wawancara wartawan Tabloid Jubi Carol Ayomi dengan Sekretaris Dewan Adat Papua Leonard Imbiri di Kantor Foker LSM seputar Lembaga Adat dan Dewan Adat tentang apakah Lembaga Adat perlu ber badan hukum.

Apakah  DAP Perlu Berbadan Hukum?
Dewan Adat Papua tidak harus berbadan hukum, karena DAP suatu badan hukum. Legalitas suatu negara itu diberikan oleh rakyat dan hukum negara itu ada pada norma-norma yang hidup pada masyarakat. Dewan adat adalah suatu lembaga yang didirikan poleh masyarakat yang didalamnya ada hukum-hukum adat. Mereka adalah orang-orang yang mempunyai otoritas untuk menjelaskan norma dan budaya adat.

Bagaimana pendapat bapak tentang  kegiatan kegiatan yang selama ini dilakukan oleh Dewan Adat Papua (DAP) ?
Kegiatan yang dilakukan selama ini sudah sesuai dengan hukum adat sebab sumber hukum di dalam negara ini salah satunya adalah hukum adat. Karena hukum adat  sebagai salah satu sumber hukum, maka dewan adat  merupakan suatu lembaga yang berbadan hukum. Kerena lembaga ini dimiliki oleh masyarkat adat yang mempunyai norma-norma dan aturan-aturan yang secara tradisional dan dipegang turun temurun sertadiakui oleh negara sebagai salah satu sumber hukum.

Apakah  DAP perlu untuk  mendaftarkan diri ke pemerintah dan berbadan hukum?
Kalau berbicara soal Badan Kesatuan Negara (Bakesbang) bebicara tenatang politiksasi hukum yang berkaitan dengan negaara. Kesbang adalah salah satu institusi yang tugasnya membantu negara dan kaitan interfarsi trhadap lembaga-lembaga kemasyarakatan. Memmang dari dulu DAP diminta untuk mendaftarakan ke kesbang. Tetapi persoalan kita sampai sekarang ini adalah sumber-sumber hukum belum memihak pada hukum adat. Hukum adat merupakan hukum bagi setiap masyarakat didaerah tertentu. Tetapi dalam realiatnya bahwa seluruh masyaraakat adat yang ada di indonesia tidak mengalami suatu keuntungan dalam kaitan dengan putusan produk-produk hukum di indonesia. “Pengalaman kita bersama bahwa produk-produk hukum di indonesia masih menunjukkan kepentingan negara,” sebgai contoh, Undang-undang 41 tentang Kehutanan disitu dikenal hutan negara dan hutan hak. Kemudian hutan hutan adat ditempatkan dibawah, sebenarnya hukum dalam neagara ini tidak ada hukum adat. Ini merupakan politiksasi hukum ini tujuan untuk melindungi posisi negara. Tapi lebih yang lebih berbahaya lagi politiksasi hanya dalam rangka verifikasi untuk melindingi penjabat-pejabat yang korupsi.

Jadi tidak perlu mendaftar dan merasa khawatir jika dibekukan atau dibubarkan?
Kalau memang pemerintah mau membekukan  DAP silahkan saja. Karena  secara politik maupun sosial hukum negara tidak mempunyai kewenangan untuk melakukan pembekuan terhadap DAP. Negara Indonesia di dasarkan atas proses demokrasi berarti kedaulatan sepenuhnya ada ditangan rakyat. Rakyat sebagai yang berdaulat menentukan arah dan kebijakkan dalam negara ini. Tentunya negara tidak bisa menolak ini.
Kalau sampai DAP dibekukan atau dibubarkan. Yang menjadi pentanyaan? Proses demokrasi mana yang sedang pemerintah dorong sekarang ini.

Bagaimana bentuk dan sistem kelembagaan DAP ?
Dewan adat adalah suatu lembaga yang lahir karena pengalaman penderitaan masyarakat adat selama bertahun-tahun. Penderitaan masyarakat adat sengaja dibiarkan negara sejak Papua masuk ke pangkuan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).
Melalui proses penderitaan komposisi dewan adat sampai saat ini ada empat bagian :
1.    Dewan Adat Papua.
2.    Dewan Adat Wilayah.
3.    Dewan Adat Daerah.
4.    Dewan Adat Suku.
Pemegang otoritas tertinggi berada ditangan Dewan Adat Papua, sehingga apa yang dilakukan oleh Dewan Adat Papua, wilayah, daerah dan suku adalah melaksanakan mandat yang telah diberikan oleh masyarkat adat yang melalui kesepakatan  dalam forum-forum resmi dan pengambilan keputusan selalu ada pada Dewan Adat Papua.

Kegiatan apa saja yang pernah DAP lakukan?
Kegiatan yang dilakukan adalah konsilidasi kepada masyarkat adat untuk memastikan bahwa hak-hak kepemilikan atas tanah, laut dan udara bisa diperoleh sesuai dengan hukum adat. Serta menjaga sumber daya alam Papua jangan sampai dirusak oleh orang luar.
Papua selama 40 tahun berada dalam kekacauan negara Indonesia, ada proses yang sengaja dibuat untuk menghancurkan struktur dan tatanan adat orang Papua. Karena itu salah satu tugas DAP adalah untuk melakukan idetifikasi dan mengembalikan posisi struktur masyarakat adat.
Barulah masyarakat menyadari bahwa masyarakat adat harus menjadi subjek.  Itu merupakan tugas DAP untuk menfasilitasi, agar posisi masyarkat adat sebagai subjek dapat dilakukan. caranya adalah mendorong masyarakat dalam suatu proses yang demokrasi untuk terus menerus melakukan indetifikasi terhadap wilayah-wilayah adat terhadap sumber daya alaml yang dimiliki oleh masyarakat adat itu sendiri.
Yang terjadi sekarang ini, di mana orang Papua cenderung menjual tanah dan sebagainya, karena adanya kerusakan struktur adat. Norma-norma adat di daerah perkotaan lambat laun dilupakan, lebih banyak berpihak pada kepentingan-kepentingan tertentu. Semakin hari ikatan-ikatan norma dan struktur yang mengatur posisi masyarakat adat  semakin tergeser.
Selama ini ada suatu tindakan refleksi yang telah dilakukan kepada masyarakat pada masa lalu. Di mana tokoh-tokoh vokal dari pimpinan-pimpinan adat berjuang mempertahankan norma dan nilai adat yang saat itu berada dalam situasi yang membungkam. Dalam proses konsentralisasi masyarakat adat bearada pada situasi dan posisi yang lemah dalam proses penguatan tatanan adat.

Sampai saat ini, definisi mengenai Masyarakat Adat masih belum tegas. Dalam berbagai produk hukum, masyarakat Adat dijelsakan dengan istilah yang berbeda, misalnya antara istilah masyarakat adat dan masyarakat hukum adat. Apakah masyarakat adat perlu diperjelas melalui sebuahUU tentang Masyarakat Adat?
Pernah dibahas waktu sidang Dewan Adat Papua ke II di Pulau Biak tentang persoalan apakah maasyarakat adat sudah melahirkan beberapa pokok-pokok pikiran yang DAP pahami tentang masyarakat adat. Yang berhak  menetukan siapa itu masyarakat adat dan siapa yang bukan masyarakat adat adalah masyarakat adat itu sendiri yang berada dalam itu sendiri.
Sehingga tidak perlu pemerintah membuat UU untuk masyarakat adat, tapi masyarkat sudah memiliki UU adat di masing-masing suku.
Karena masyarakat adat mempunyai mekanisme insternal sendiri untuk menentukan hubungan dengan tanah, garis leluhur dan hubungan dengan praktek-praktek yang dilakukan.
Dalam masyarakat adat tertentu ada yang disebut kawin masuk dan biasanya itu dihitung secara materialistik. Tapi dalam proses adat atau marga tertentu perempuan juga berhak mendapat pembagian. Contonya “Saudara perempuan saya kawin dengan orang luar, tapi anak-anaknya masuk dalam marga marga saya. Maka anak-anaknya dihitung sebagai orang Papua,” itu dalam prakter-prektek tertentu disuatu daerah.
Di Papua ada suatu suku yang strukturnya secara lengkap berada dalam komando struktur suku. Tapi ada yang hanya berada pada tingkatan marga yang mengambil keputusan. Dikawasan Teluk Cenderawasih struktur adatnya adalah marga yang tertua yang mengambil keputusan  hak tanah.  Selain itu di daerah Waropen Atas ada juga dijumpai suku yang menganut komando struktur suku.
Selain itu semuanya dikembalikan pada posisi negara dan masyarakat. Negara Indonesia mengakuai adanya kebinekaan dan itu merupakan kekayaan bangsa ini. Tapi dalam realitanya masyarakat adat tidak menuju pada kebinekaan itu. Masyarakat adat sedang menuju kepada keseragaman dan proses ini terus menerus dipaksakan demi kepentingan politik penguasa.
Jadi kalau memang DAP mau dibekukan itu adalah hak negara, tapi satu hal yang harus diingat DAP mempunyai hak untuk tidak dibekukan oleh siapa pun.

Apakah perlu UU khusus untuk masyarakat, kalau berbicara dalam konteks negara ?
Yang dikuatirkan kalau sampai ada undang-undang khusus mengenai masyarakat adat, itu akan menjadi suatu undang-undang yang sektoral. Artinya, mempunyai departemen sendiri. Padahal masyarakat adat berhubungan dengan dealintas departemen lintas sektoral.
Kalau berbicara mengenai undang-undang, UU Otsus merupakan satu undang-undang dalam suatu negara yang memiliki posisi sangat kuat dalam rangka menjamin kepentingan masyarakat adat. Karena UU Otsus tidak mengatur  undang-undang sektoral dan tidak sama dengan undang-undang sektoral. Status Otsus dalam pemahaman DAP, adalah suatu undang-undang yang mengatur hukum Papua dalam Republik Indonesia. Jadi sebenarnya Otsus harus menjadi suatu undang-undang yang menghubungkan lintas sektoral. Sehingga departeman kelautan……
kehutanan pertambangan dan perikanan semuanya harus mengacu pada UU Otsus.
Sebenarnya semuanya itu tidak terletak pada undang-undang. Sesungguhnya terletak pada kemauan politik pemerintah dalam rangkah mengakui keberadaan masyarakat adat dan kemauan politik juga bersedia untuk proteksi masyarkat adat. Itu merupakan intinya. Seberapa pun undang-undang yang dilahirkan, kalau tidak pernah ada kemauan politik itu tidak akan  menolong masyarakat adat.

Apakah DAP bisa diubah status menjadi LMA ?
Yang jelas Dewan Adat Papua tidak bisa diganti atau diubah namanya menjadi LMA. Karena DAP dimiliki oleh masyarakat adat sebelum zending dan pemerintah masuk di tanah Papua.
Mengenai hal itu, DAP sudah mendapat laporan resmi dan dalam laporan itu disampaikan bahwa pada tanggal 21 april pukul 8 pagi, Dandim Manokwari memanggil Ketua Dewan Adat Wilayah III (Manokwari) Barnabas Mandacan  dan memintanya untuk :
1. Mengibarkan bendera merah putih di kantor dewan adat.
2. Di ubah nama Dewan Adat menjadi LMA.
Ketua dewan adat wilayah III Barnabas Mandacan, menyampaikan bahwa keputusan perubahan nama itu bukan keputusan Barnabas Mandacan semata. Tapi itu harus melalui keputusan masyarakat adat dalam mekanisme forum untuk mengambil keputusan. Sehingga permintaannya akan dilanjutkan ke DAP untuk dibahas di masyarakat adat yang ada di Manokwari dan juga akan didorong di DAP untuk diputuskan bersama.

Apakah  permintaan  untuk mengubah nama itu cukup masuk masuk akal ?
Seperti yang ditulis dalam konfrensi pers, ini merupakan tindakan arogansi negara yang dilakukan aparat negara terhadapa proses-proses demokrasi yang dibangun. Tapi ini juga satu signal bahwa sebenarnya nagara tidak pernah mau belajar dari kesalahan-kesalahan di masa lalu untuk memperbaiki kebijakan-kebijakan sekarang ini.
Sebenarnya kerugian tidak hanya pada orang Papua, tetapi kerugiaannya juga ada pada pihak negara. Sebab arogansi seperti ini akan mendorong sikap defensif yang besar dari pihak masyarakat Papua. Bukan hanya masyarakat Papua, pihak Internasional akan menekan habis-habisan Negara Indonesia.
Dan satu hal yang kadang kala membuat DAP bingung adalah setiap kali ada tekanan yang diberikan Dunia luar kepada indonesia. Negara ini tidak pernah melakukan koreksi internal terhadap kebijakan-kebijakan yang dilakukannya. Justeru mencari kambing hitam diluar kebijakan negara dan ini menurut saya ini tidak menyelesaikan masalah, malah menambah konflik yang dihadapi oleh negara ini. Dengan membesarnya konflik tersebut, maka kondisi-kondisi seperti ini justeru makin hari makin besar dan membuka ruang untuk suatu proses yang lebih buruk bagi Negara Kesatuan Republik Indonesia. (Carol Ayomi)

Iklan
%d blogger menyukai ini: