RSUD Tidak Ada, Orang Sakit Menumpuk

JUBI – Sejak Timika dikenal menjadi negeri dolar lantaran kehadiran Perusahaan raksasa emas dan tembaga terbesar dunia Perusahaan ini telah membuka rumah sakit. Hasilnya adalah sebuah sistem pelayanan kesehatan terpadu secara vertikal yang memberi pelayanan bagi karyawan Freeport mulai dari tambang hingga ke daerah pantai, bersamaan dengan sistem yang sama kompeten dan komprehensif bagi masyarakat setempat pada koridor wilayah proyek Freeport dan desa-desa bersebelahan mulai dari pantai Laut Arafura hingga masyarakat gunung di Pegunungan Tengah.

Sebuah rumah sakit besar setempat berkapasitas 101 tempat tidur yang dibiayai oleh Freeport dan dimiliki masyarakat setempat melalui LPMAK, serta dikelola oleh organisasi pelayanan kesehatan Yayasan Caritas Timika, melayani warga dari tujuh suku asli yang menghuni daerah itu. Sejumlah klinik yang terdapat di lokasi terpencil sekitar melayani ribuan pasien setiap minggunya.
Masalah kemudian adalah tidak semua orang warga Timika adalah karyawan Freeport dan juga warga tujuh suku yang dapat berobat secara gratis. Gratisnya berobat bagi karyawan sebagai kompensasi atas kekayaan alam yang dieksplorasi perusahaan asing ini.
Jika demikian Pemerintah Daerah mestinya berfikir untuk mendirikan Rumah Sakit Umum Daerah yang dapat digunakan warga negeri dolar untuk dapat berobat.
Melihat negeri dolar yang tidak memiliki rumah sakit umum daerah ini maka Pemerintah daerah telah membangun sebuah rumah sakit. Untuk Pendirian rumah sakit tersebut tak sedikit dana telah dikucurkan. Namun milyaran dana yang telah dianggarkan hilang. Hingga kini operasi rumah sakit Umum Daerah tak jelas kapan akan dibuka.Pemerintah hanya selalu janji-janji kepada warga bahwa dalam tahun ini akan beroperasi namun janji hanya tinggal janji. Melihat kondisi tersebut berbagai elemen mulai menyoroti ketidakjelasan Pemerintah Daerah dalam pembangunan RSUD.
Misalnya Lembaga DPRD Mimika kembali menyampaikan kekesalan terhadap lambatnya pengoperasian RSUD oleh Pemerintah Daerah (Pemda) Mimika. Ketidakpastian kapan diresmikan penggunaan Rumah Sakit Tipe C itu membuat para wakil rakyat bosan untuk mempersoalkannya.
“Pemda tidak serius menangani pembangunan RSUD,” ujar Ketua DPRD Mimika, Stefanus Rahangiar. Ia menuturkan jika lembaga legislatif sudah merasa bosan untuk mempersoalkan lambatnya pemanfaatan rumah sakit. Termasuk mempertanyakan tealisasi penggunaan dana yang telah menghabiskan Rp100 miliar lebih.
“Seratus miliar lebih telah dihabiskan untuk pembangunan RSUD tetapi tidak jelas akan akan diresmikan. Ini sudah ada unsur kepentingan di dalamnya karena dana yang tersedia miliaran rupiah tidak gampang. Kemungkinan saja dana tidak dipergunakan dengan efektif,”tegas Stefanus.
Menurutnya, sebelumnya dalam pertemuan dengan Sekda Mimika, Drs. Wilhelmus Haurissa, termasuk pertemuan bersama Bupati A. Allo Rafra, SH di gedung RSUD, pihaknya telah mendesak agar struktur organisasi RSUD segera dilantik. Namun kenyataanya sampai saat ini tidak jelas. Padahal, dengan pelantikan, mereka bisa melaksanakan tugasnya masing-masing.
RSUD juga merupakan salah satu lembaga teknis yang dalam tugasnya sama dengan instansi/dinas lainnya. Dalam setiap tugas yang dilaksanakan juga bertanggungjawab kepada bupati. Karena itu seharusnya pelantikan sudah dilakukan sejak awal, sehingga mereka bisa bekerja mempersiapkan segala sesuatu untuk mempecepat peresmian.
“Kalau hanya serahkan kepada Dinas Kesehatan dan KB saja kapan baru rampung RSUD,” tandasnya.
Untuk mempercepat pembangunan RSUD, DPRD dalam Tahun Anggaran (TA) 2007 dan TA 2008 telah menyetujui pengalokasian dana yang cukup besar. Namun sampai saat ini belum ada tanda-tanda kapan diresmikan. “Kita akan tegas tidak akan ada lagi penambahan anggaran untuk pembangunan RSUD. Yang dianggarkan hanyalah untuk operasional saja”.
Sementara itu, Komisi B DPRD Mimika sebagaimana disampaikan Sekretaris Komisi B, Ivodius Yeujanan, khusus pada bagian penyambungan instalasi listrik dinilai tidak beres. Banyak kabel-kabel yang masih terbuka dan tidak siap dipasangkan dengan serius oleh kontraktor.
Baginya, sekalipun semua persiapan sudah siap, tetapi kondisi listrik masih tetap seperti yang ada saat ini maka jangan pernah bermimpi RSUD akan dioperasikan dalam tahun 2008.
Ivodius juga membeberkan sehubungan dengan BAP (berita acara pemeriksaan) instalasi listrik RSUD Kabupaten Mimika, No. 596 BA/R.TMK/2008 yang ditandatangani Kepala PLN Ranting Timika, Trimanto, bahwa pada, Senin (5/5) 2008 lalu telah dilakukan pemeriksaan instalasi listrik RSUD Kabupaten Mimika pada beberapa pembangunan secara visual.
Adapun hasil pemeriksaan itu, pertama, penampang kabel tidak sesuai standart baik instalasi maupun panel. Kedua, pemasangan kabel instalasi dan panel tidak aman untuk difungsikan.
Ketiga, Sambungan kabel tidak dililit dengan baik, tidak diisolasi dan tidak rapi. Keempat, banyak kabel instalasi tidak difungsikan/tidak disambung. Kelima, sebagian fitting, stop kontak dan saklar tidak ada.
Keenam, bentangan kabel tidak rapi dan saling menyilang serta bersentuhan dengan pipa, besi, kayu dan lain-lain. Ketujuh, kabel grounding instalasi dan grounding panel tidak baik/tidak ada. Depalan instalasi dari genset melalui koridor menuju ke ruang-ruang menggunakan LVCT 3 x 70 + 1 x 50 mm, LVCT 3 x 35 = 1 x 50 mm dan TC 4 x 16 MM, serta diaftak dengan percing dan tap konektor.
Biaya pemeriksaan RSUD khusus bagian listrik sebesar Rp6.200.000 dengan rincian biaya konsumsi 400.000, biaya cetak foto Rp550.000 dan jasa pemeriksaan Rp5.250.000.
“Berita acara pemeriksaan RSUD khusus listrik ini pun ditujukan langsung kepada Kepala Dinas Kesehatan dan KB Kabupaten Mimika, dengan nomor surat 014/R.TMK/2008 dengan perihal Tagihan Biaya dan Berita Acara Pemeriksaan,” kata Ivodius.
Ivodius juga menyampaikan bahwa, lambatnya pengoperasian mengakibatkan obat-obatan yang didatangkan dengan dana cukup besar yakni, sekitar Rp3 miliar sebagiannya sudah memasuki masa kadaluawarsa. (John Pakage)

Iklan
%d blogger menyukai ini: