Pemerintah dan Masyarakat Kurang Koordinasi Dalam Mengelola Parawisata Kota

Jubi – Jika berbicara mengenai potensi pariwisata, maka berbicara mengenai banyak aspek. Karena penataan pariwisata didalamnya ada aspek ekonomi, aspek sosial, aspek keamanan dan aspek-aspek lainnya. 

Pundes Tjoe, Kepala Sub Bagian Orientasi Daerah Taman Wisata (OTDW) pada  Dinas Pariwisata Kota Jayapura mengatakan berbicara mengenai pariwisata maka tidak hanya berbicara mengenai taman wisata saja, tetapi didalam pengelolaan pariwisata itu ada beberapa potensi wisata yang di kelola selama ini.
Potensi pariwisata yang di kelola selama ini oleh Dinas Pariwisata Kota Jayapura selama ini adalah Pengelolalaan benda-benda/situs  bersejarah, pengelolan perhotelan dan dalam bidang usaha seperti jualan, pengelolaan pantai, pembangunan sarana fisik penunjang usaha masyarakat. “Jadi bukan hanya satu usaha pengelolaan potensi pariwisata yang di perhatikan dan di kelola. Semua ini dikelola sesuai dengan tugas dan fungsinya masing-masing,”ujar Pendes.
“Kami secara khusus di Sub Bagian (OTDW), mengangani pengembangan usaha kecil oleh masyarakat. Pengelolaan potensi pantai, pembangunan fisik bagi masyarakat untuk mengembangkan obyek wisata yang ada,” ujar Tjoe.
Dengan adanya pengembangan potensi ini maka dapat menarik wisatawan dari luar negeri ke Papua maupun dari dalam negeri. Wisatawan semakin masuk ke papua, jelas akan menanam saham di tanah Papua. Di sisi lain akan memberikan inkam atau sumber pendapatan bagi Pemerintah Daerah. Untuk itu pengembangan potensi pariwisata ini sangat penting.
Dikatakannya,  khusus pariwisata, saat ini berkembang sangat pesat, khusus pembangunan perhotelan di Kota Jayapura. Pembangunan hotel saat ini sudah sangat banyak sekali. Ini dilakukan agar menarik minat wisatawan-wisatawan dari luar negeri yang datang ke Papua dan menanam modal di Papua. Semakin banyak Wisatawan yang yang masuk ke Papua maka semakin banyak pula pemasukan bagi Pemerintah Daerah. Selain itu, menambah pemasukan bagi daerah, dengan adanya perkembangan pembangunan yag berkembang saat ini, maka jelas akan bersaing dengan daerah lainnya khususnya di luar Papua.
Sebenarnya banyak obyek wisata yang di perhatikan saat ini, untuk Dinas Pariwisata sendiri tidak bisa bekerja sendiri. Objek wisata yang di kelola oleh OTDW saat ini yaitu membangun keindahan pantai, pembinaan usaha masyarakat kecil. “Hal ini di lakukan agar ketika masyarakat tersebut dapat menikmati suasana pariwisata yang ada,”ujar Pudes.
Untuk itu, diharapkan kepada semua warga masyarakat agar ikut membantu Dinas pariwisata untuk membangun potensi-potensi wisata yang ada. “Agar daerah-daerah yang selama ini di idamkan untuk mejadi objek wisata akan terwujud,”ujar Tjoe.
“Masyarakat dorang harus mengerti dengan program pembangunan wisata saat ini, jangan terlalu saling mempersalahkan. Terus jangan terlalu menutut ke Dinas Pariwisata menyangkut dengan pembangunan tempat wisata. Kemudian masyarakat juga jangan sembarangan minta uang kepada Dinas Pariwisata untuk membangun rumah di Pinggir Pantai,”ujar Pudes.
Harus ada kerja sama juga dengan pihak pemilik hak ulayat atau tanah. Karena kebanyakan tanah pengelolaan menjadi masalah di tengah-tengah masyarakat. Selama ini daerah pengelolaan wisata sudah di bayar lunas namun masih kuasai oleh Masyarakat  adat, atau masyarakat pemilik tanah dan mengambil kebijakan untuk melalukan pungutan kepada setiap orang memasuki tempat tersebut. Padahal, sebenarnya usaha-usaha yang di lakukan itu akan di berikan kepercayaan kepada untuk mengelolannya dengan sendiri namun tetap di monitoring oleh Dinas Pariwisata. Pendapatannya akan di kontrol dan kembali ke masyarakat untuk mengelolannya. Hal ini di lakukan agar membuka dunia kerja bagi masyarakat yang belum memiliki pekerjaan. Ujar Pudes Tjoe, alumnus STIEPAR Bandung ini.
Selain keterlibatan dari masyarakat, keterlibatan dari Dinas-dinas terkait juga sangat di perlukan dalam mengembangkan potensi wisata. Karena saat ini, belum ada kerja sama yang baik dari Dinas-dinas terkait dengan pihak Dinas Pariwisata sendiri. Karena dalam membangun suatu potensi wisata butuh dukungan dari Dinas-dinas tersebut. Terang Tjoe kepada Jubi.
Lanjutnya, pariwisata sangat membutuhkan dukungan dalam bekerja, misalkan saja rencana pembangunan pantai Holte Camp sebagai daerah wisata. Maka jelas jalannya harus di perbaiki, ini menjadi tanggung jawab Dinas Pekerjaan Umum (PU). Jika pantai itu sudah di kelola dan menjadi obyek wisata, kemudian sudah dinikmati oleh masyarakat maka yang jelas masyarakat membutuhkan keamanan dan kebersihan pantai, sudah jelas yang bertanggung jawab dalam hal keamanan adalah pihak kepolisian, kebersihan kota, maka jelas Dinas Kebersihan dan Penataan (DKP). Dengan demikian maka masyarakat yang melakukan perjalanan wisata ke pantai itu akan merasa tentram dan puas dengan pelayanan yang ada.
Tambah Tjoe, Selama ini kendala-kendala itu yang dihadapi sehingga banyak obyek wisata yang belum dibangun sampai saat ini. Dinas pariwisata sangat membutuhkan perhatian dari Pemerintah Derah dalam ranka pengembangan pariwisata itu sendiri. Karena selama ini terkesan masing-masing Dinas-Dinas yang terkait berjalan sendiri-sendiri. Tidak ada hubungan kerja sama yang baik.
Selain Pudes Tjoe, Agusta Maniagasi juga mengeluhkan kendala-kendala yang sama. Selain kendala-kendala itu, ada beberapa kendala dilapangan adalah soal pengumpulan masyarakat yang semakin susah untuk dikumpulkan diajak diskusi, demi untuk menjelaskan fungsi pembangunan wisata bagi masyarakat bagi masyarakat. Namun sangat di sayangkan ketika masyarakat hendak di kumpulkan banyak beraralasan dan tidak suka di ajak untuk berdiskusi. Padahal Dinas pariwisata sendiri mempunyai maksud dan tujuan yang sangat baik bagi masyarakat.
“Selama ini kami dari Dinas Pariwisata sendiri sudah melakukan pendekatan pendekatan pada masyarakat dan sudah beberapa kali mengadakan diskusi dengan masyarakat. Masyarakat yang sudah pernah di ajak Diskusi yaitu masyarakat dari daerah koya dan dari Holte Camph. Dalam rangkan pengembangan obyek wisata tersebut yang akan di kembangkan yaitu pengembangan kolam pemancingan dan pengelolaan pantai Holte Camp menjadi patai wisata,” ujar Agusta Maniagasi.
Agusta mengeluhkan kerja sama kebersihan tempat-tempat wisata. Karena beberapa daerah yang ada selama dan sudah digunakan oleh masyarakat sangat kotor. Bisa dilihat sebagai contoh pantai Base’G dan pantai Hamadi. Kadang masyarakat tidak merasa nyaman dengan tempat yang ada bahkan banyak sungutan dari masyarakat menyangkut dengan hal kebersihan ini.

Sehingga masyarakat adat mengambil alih tindakan sendiri untuk mengelola lahannya dan pembayaran kepada mereka. Sebenarnya ini harus menjadi tanggung jawab Dinas Kebersihan dan Penataan Kota. Namun selama ini tidak ada kerja sama yang sama baik dengan DKP. Selama ini Dinas Pariwisata bermitra dengan Perhimpunan Hotel Republik Indonesi (PHRI), dalam rangkan untuk pengembangan pengelolaan hotel, secara khusus di bidang Industri kepariwisataan di Indonesia.
“Kendala yang paling mendasar yang dialami selama ini oleh bidang pariwisata selama ini yaitu; kurangnya tenaga kerja dalam pengembangan kepariwisataan, wilayah Papua yang cukup luas, sehingga aparatur tenaga kerja dari bidang pariwisata sendiri mengalami tantangan yang besar untuk mengelola obyek wisata yang ada,” ungkap Agusta Manigasi yang juga adalah Alumni STIEPAR Bandung ini.
Selama ini belum ada kerja sama yang baik maka, harapan dari Punde Tjoe dan Agusta Manigasi, harus ada kerja sama lintas sektoral antara Pemerintah Daerah dengan Dinas-Dinas terkait untuk mengembangkan potensi pariwisata yang ada di Papua ini. Sebab daerah di Papua ini sangat luas sekali.
“Tidak mungkin orang pariwisata sendiri yang mau kelola tong punya obyek wisata ini bersama-sama. jangan torang baku lempar kesalahan dengan permasalahan yang sudah ada, tapi tong sama-sama mau cari solusinya biar tong selesaikan dengan baik jangan tambah masalah baru lagi,” ungkap Punde.
Kedunya juga mengajak agar semua elemen pemerintah dan unsur unsur yang ada untuk saling menunjang karena di dalam Pariwisata itu ada terdiri dari beberapa elemen yang ada, karena semua yang terlibat dalam membangun obyek wisata di Kota Jayapura. (Yunus Paelo)

%d blogger menyukai ini: