Pendaftar Anggota Perwakilan Komnas HAM Papua Belum Penuhi Target

JUBI – Meski sudah diperpanjang hingga akhir Mei ini para pendaftar anggota Perwakilan Komnas HAM Papua belum memenuhi target, padahal  sudah diperpanjang sampai tiga kali. Jumlah pendaftar ini sangat minim jika dibandingkan pendaftar calon anggota Komisi Pemilihan Umum baik Provinsi mau pun Kabupaten dan Kota.

“Pendaftaran sudah kami buka sejak tanggal 27 Februari hingga 31 Maret, namun yang mendaftar hanya 16 orang. Lalu kami perpanjang lagi 17 April dan pendaftar hanya meningkat menjadi 26 orang. Dan hari ini jumlah pendaftarnya hanya 27 orang,” ujar Weynan Watori, Ketua tim seleksi anggota perwakilan Komnas HAM Papua di Jayapura belum lama ini.
Menurut Weynan sangat disayangkan  dari 27 orang pendaftar, yang dianggap credible dan cukup memahami persoalan HAM di Papua hanya sekitar dua orang saja Dengan alasan ini panitia kemudian memutuskan untuk membuka pendaftaran ketiga kalinya, kemudian tim panitia merasa perlu melakukan konsultasi lagi kepada komnas HAM Jakarta di Jayapura.
Minimnya pendaftar ini menurut Watori yang juga ketua Komisi F DPR Papua dikarenakan kurang adanya kepercayaan masyarakat, aktivis LSM ataupun akademisi terhadap kinerja lembaga ini di masa kerja sebelumnya. Saat itu perwakilan Komnas HAM Papua terkesan hanya menerima laporan laporan komnas HAM, namun tidak menyelesaikan satu permasalahanpun, baik itu permasalahan ekonomi, sosial budaya ataupun politik dan keamanan. Kinerja Perwakilan Komnas HAM Papua dinilai begitu lambat menyelesaikan permasalahan, dibandingkan kejadian kejadian baru yang terus terjadi.
Menurut Budi Setyanto, SH Direktur Institute Civil Strengening (ICS) Papua, ada dua permasalahan perwakilan komnas HAM di masa lalu, yang menyebabkan lembaga ini tidak bekerja efektif dan mengakibatkan minimnya minat masyarakat menjadi anggota lembaga ini. “Yang pertama karena masalah kelembagaannya dan kewenangannya. Dalam urusan kelembagaan, dalam aturan UU.No.21/2001 tentang Otsus, statusnya hanya perwakilan, sehingga segala kewenangannya terbatas, sedangkan tuntutan masyarakat adalah komisi daerah yang memiliki kewenangannya sendiri,” ujar Budi Setyanto, yang juga mantan Direktur LBH Papua ini.
Tuntutan masyarakat mengenai komisi daerah (Komda) bukan perpanjangan tangan dari Komnas HAM Jakarta, demikian juga soal kewengangan. “Tentu tidak dapat diselesaikan dalam dua hari. Tetapi menurut saya ini PR bagi kita aktivis HAM juga bagi korban-korban HAM yang ada di Papua yang harus didiskusikan terus hingga nanti hingga menghasilkan kritalisasi tentang persoalan kelembagaan dan kewenangan Komas HAM Papua seperti harapan masyarakat Papua,” ujar Budi. Permasalahan lain terkait dengan keengganan aktivis atau pekerjaa HAM di Papua karena permasalahan pembiayaan. Tidak adanya pos dana yang transparan dari APBN maupun APBD bagi perwakilan Komanas HAM Papua membuat lembaga negara ini seperti bonsai.
Menurutnya masalah ini sangat subtansional dan tidak dapat diselesaikan dengan segera, namun jika tidak diselesaikan maka tujuan awal pembentukan perwakilan Komnas HAM Papua, yaitu mengungkap, menghakimi, pelanggaran HAM di masa lalu dan mencegah jangan sampai terulang lagi di masa yang akan datang tidak dapat tercapai. Untuk itu pihaknya meminta Komnas HAM Jakarta, agar proaktif untuk menjaring masukan dari masyarakat dan meminta masyarakat untuk mengirimkan perwakilannya.
Yoseph Adi Prastyo, anggota Komnas HAM Jakarta saat melakukan dengar pendapat dengan tim seleksi dan perwakilan masyarakat di gedung DPR Papua, Kamis 22 Mei lalu menerangkan bahwa tim seleksi Perwakilan komnas HAM Papua terdiri dari gabungan tim dari Jakarta maupun Papua. Mereka berasal dari lembaga swadaya masyarakat (LSM) maupun anggota DPR. Tugas tim seleksi ada empat, yaitu melakukan seleksi administratif, Proses pembuatan Makalah, wawancara dan uji publik, ”Dari nama-nama yang masuk, kami masih berharap masih bisa bertambah, entah tampungan dari orang-orang yang tidak lolos KPU ataukah ada nama-nama lain. Tapi siapapun itu mereka, saya harapkan mereka adalah orang-orang terbaik yang dapat membantu penegakkan HAM di Papua,” ujar Yoseph Adi Prastyo atau akrab disapa Stenly.
Prosedur satu hingga tiga biasa saja, namun untuk uji publik, seleksi anggota perwakilan Komnas HAM Papua sedikit berbeda, “Setiap calon kami harapkan tampil didepan publik dan publik dapat mengujinya. Termasuk hal hal yang bersifat pribadi seperti pernah melakukan kekerasan dalam rumah tangga dan seterusnya, silahkan digugat pada saat itu,” ujarnya. Nantinya jumlah ini akan semakin mengecil dan nantinya saat masuk di DPRP untuk dilakukan fit and propert test jumlahnya sekitar 15 orang, dan sepenuhnya hak DPRP. Dari sini, dan akan diambil 5 nama yang akan disodorkan ke panitia seleksi dan akan di bawa di Jakarta, melalui sidang pleno yang sifatnya hanya pengesahan saja, dan kemudian dilakukan pengangkatan melalui SK Komnas HAM.
Kewenangan Komnas HAM Papua jika ditinjau melalui UU.No.39/1999 ada empat fungsi, yaitu :Pemantauan, Pengkajian, mediasi,Pendidikan dan penyuluhan dan Mediasi. UU No.26/… juga memberikan kewenangan komnas HAM untuk melakukan penyelidikan. Namun permasalahannya sekarang, bagaimana dengan kewenangan perwakilan komnas HAM  Papua yang ada di daerah terhadap penyelidikan?  “Menurut saya, sebaiknya ini memang bagian dari Komnas, karena Komnas itu lembaga negara. Apakah ada kemungkinan perwakilan Papua ini memiliki kewenangan penyelidikan, ataukah kewenangan itu melalui pembentukan SK tentang pembentukan tim khusus gabungan Jakarta dengan Papua.  Karena sebanarnya sesuai aturan untuk menjalankan fungsi penyelidikan, Komnas HAM dapat merekrut tokoh masyarakat, selain orang-orang Komnas sendiri. Sebab jika menyangkut bintang 3 atau 4, apakah Komnas HAM Papua dapat mengejar mereka sampai ke wilayah dimana mereka masih aktif,” ujar Stenly. Misalnya para jenderal ini dahulu pernah bekerja di Papua, namun sekarang sudah dipindahkan ke Mabes TNI di Jakarta, pertanyaannya apakah Komnas perwakilan Papua dapat mengejar? Karena kewenangan di tingkat provinsi hanya bintang 2.
Wacana ini kemudian sudah menaifkan kemungkinan pembentukan Komda, karena Komda nanti subordinasi dari Pemda. “Menurut saya bentuknya sebaiknya gabungan, jadi komnas HAM bersama perwakilan membentuk satu tim sehingga dapat mengejar hingga bintang 4 sekalipun,” lanjutnya. Namun menurutnya walaupun erwakilan Komnas HAM Papua berdiri atas dasar UU No.21/2001 tentang otonomi khusus (otsus), namun undang undang ini hanya menyebut satu kata spesifik, yaitu pembentukan perwakilan komnas HAM, namun tidak menyebut kewenangan.  Padahal pengaturan kewenangan ini penting, karena jika diatur maka dapat dimasukkan dalam APBD dan dapat mendukung kerja komnas HAM perwakilan Papua.
“Kendala lembaga ini di masa lalu sehingga ada kesan pembonsaian dengan komnas HAM perwakilan Papua. Saya perlu jelaskan bahwa secara program, sudah seharusnya menjadi bagian dari komnas HAM, tapi ketika diajukan ke APBN, departemen keuangan memberikan tanda bintang kepada seluruh program komnas perwakilan karena tidak ada cantolan hukumnya. Di UU No.39 juga tidak dijelaskan tentang penggunaan dan untuk komnas HAM perwakilan, sehingga dana itu tidak bisa cair, sehingga di jaman komnas HAM yang lama dibawa pimpinan saudara Abdul Hakim Garuda Nusantara, dibuat satu SK yang dipayungi dengan SK Sekjen dan akhirnya perwakilan kommas HAM Papua bentuknya kelompok kerja saja,” katanya.
Sedangkan seluruh dana diambil dari dana yang merupakan dikelola oleh kesekjenan. “Itu yang kemudian menjadi keluhan teman teman dari Papua sebagai dana yang tidak jelas. Menurut saya, harus ada perpaduan, kesekjenan dibiayai oleh APBN, tapi untuk biaya biaya yang lain seperti honor dan seterusnya harus dari Pemda. Untuk itu penting sekali pembuatan perdasus mengenai komnas HAM,” ujarnya.
Yang lain adalah model-model kewenangan yang ada : seperti fungsi mediasi dapat dilakukan oleh komnas Papua, ini masih pertanyaan dan harus dikaji lebih lanjut. Karena fungsi mediasi hanya dapat dilakukan oleh orang yang sudah mewlalui fit and propert melalui DPR. ”Kalau pendidikan penyuluhan, pemantauan tidak ada masalah. Tetapi mediasi dan penyelidikan dan berdasar UU No.26, harus melibatkan orang yang lolos fit and propert oleh DPR Jakarta. Kita memang masih harus mendiskusikan lebih lanjut agar dalam menyusun Perdasi atau perdasus point-point ini harus jelas, supaya tidak ada kewenangan-kewenangan yang tanggung dan diberikan kepada lembaga dan kemudian justru menghambat pekerjanya,” katanya. Sebab dirinya sangat berharap Komnas Papua bisa menjadi pengawal penegakkan HAM di Tanah Papua seperti apa yang dimandatkan dalam pembukaan UU Otsus.
Di Indonesia, hanya ada 2 provinsi yang memiliki Perwakilan Komnas Ham, yaitu Provinsi Nangroe…… Aceh Darusalam dan Papua. Kedua pernah diberlakukan DOM dan pelanggaran HAM berat masa lalu belum diungkap sama sekali. Sementara jika merujuk keputusan MPR yang meminta untuk menuntaskan pelanggaran HAM masa lalu melalui UU Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi. Namun sampai sekarang KKR belum terbentuk. “Untuk itu mungkin Komnas HAM dapat melakukan berbagai pekerjaan sambil menunggu terbetuknya KKR secara nasional maupun di daerah seperti Papua dan Aceh dengan melakukan kajian2 pelanggaran HAM berat di masa DOM,” katanya. Saat itu anggota Komnas Ham yang hadir pada saat melakukan dengar pendapat ini adalah Yoseph Adi Prasetyo,  M Ridaa Saleh dan Sriyana.
Septer Manufandu, anggota tim seleksi yang juga Sekretaris Eksekutif Forum LSM Papua sedikit pesimis, “Biar orang seproduktif apapun, jika masuk lembaga yang tidak memiliki instrumen yang baik, pekerjaannya menjadi tidak jelas dan akhirnya  ia merasa terlecehkan. Hal ini yang menyebabkan beberapa LSM pekerja HAM di daerah melayangkan surat kepada tim seleksi untuk menunda pendaftaran hingga jelas masalah kelembagaan dan kewenangan perwakilan Komnas HAM Papua,” ujarnya
Namun waktu terus bergulir dan pembentukan komisi ini tidak dapat terus menerus ditunda “Jika sampai tanggal 30 Mei nanti tidak ada penambahan, terpaksa kami melakukan seleksi. Andai kata ada teman-teman keberatan saya mohon ajukan sekarang secara resmi, karena untuk mencari yang ideal mungkin hanya ada di surga,” ujar Weynan Watori berseloroh. (Angel Flassy)

Iklan
%d blogger menyukai ini: