AJI Indonesia Dan Kota Jayapura Dukung Penolakan Pemanggilan Wartawan

JUBI-Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Indonesia dan Kota Jayapura kembali bersitegang dengan pihak Polresta guna melakukan dukungan atas penolakan pemanggilan Polresta Jayapura terhadap wartawan Trans TV bernama Chanry Andrew Suripatty sebagai saksi atas pengibaran bendera Bintang Kejora.

Dalam siaran persnya AJI Indonesia dan Kota Jayapura menyesalkan upaya pemanggilan tersebut sebagai saksi. AJI menilai upaya pemanggilan oleh instansi penegak hukum terhadap jurnalis dan karya jurnalistiknya sebagai suatu bentuk intimidasi yang mengarah pada penyensoran berita yang mengancam kebebasan pers dan melanggar UU Nomor 40/1999 tentang pers.

UU pers pasal 8 menyatakan” Dalam melaksanakan profesinya wartawan mendapat perlindungan hukum” Sementara itu pada pasal 4 ayat 4 UU pers menyebutkan “ Dalam mempertanggungjawabkan pemberitaan di depan hukum, wartawan mempunyai hak tolak” penjelasan tersebut berbunyi, tujuan utama Hak Tolak adalah agar wartawan dapat melindungi sumber informasi dengan cara menolak menyebutkan identitas sumber informasi. Hak tersebut dapat digunakan jika wartawan dimintai keterangan oleh pejabat penyidik dan atau diminta menjadi saksi.

Sedikitnya 10 orang pengurus dan anggota AJI Jayapura menandatangani nota keberatan sebelum diserahkan kepada pihak Polresta Jayapura.

Keberatan tertulis tersebut dibawa langsung oleh Ketua AJI Jayapura, Cunding Levi dan Penasehat, Frits B. Ramandey bersama rekan-rekan anggota lainnya yang tiba di Mapolresta pada Selasa (5/5) sekitar pukul 14.30 WIT.

Adapun isi pernyataan tersebut adalah:

Pertama, menolak pemanggilan yang dilakukan oleh pihak Polresta Jayapura terhadap waretawan Trans TV, Chanry Andrew Suripatty sebagai saksi atas peristiwa pengibaran bendera Bintang Kejora di halaman kantor lurah Yabansai pada 1 Mei 2008. Sebab pada saat itu wartawan tersebut sedang menjalankan tugasnya sebagai jurnalis yang melakukan peliputan.

Kedua, Seorang wartawan memiliki hak tolak untuk dijadikan saksi terdapat dalam UU Nomor 40 tahun 1999 tentang pers pada pasal 4 ayat (4) yang secara tegas menyebutkan “Dalam mempertanggung jawabkan pemberitaan di depan umum, wartawan mempunyai hak tolak”. Hak tolak wartawan untuk menjadi saksi juga terdapat di pasal 170 KUHAP yang berbunyi,” Mereka yang karena pekerjaan, harkat atau jabatannya diwajibkan menyimpan rahasia, dapat diminta dibebaskan dari kewajiban untuk memberikan keterangan sebagai saksi, yaitu tentang hal yang dipercayakan kepadanya.

Ketiga, Ketentuan pasal 170 KUHAP itu, berkaitan erat dengan substansi pasal 322 KUHAP yang isinya: Barang siapa dengan sengaja membuka suatu rahasia yang wajib disimpan oleh karena jabatan atau pekerjaannya, baik yang sekarang maupun yang terdahulu diancam dengan hukuman …” Dalam hal ini wartawan adalah jabatan atau pekerjaan yang memiliki hak istimewa sama dengan dokter, rohaniawan, notaries dan pejabat bank.

Hak tolak wartawan sebagai saksi, juga sesuai Surat Keputusan Dewan Pers Nomor 03/SK-DP/III/2006 tentang Kode Etik Jurnalistik pada pasal 7 yang berbunyi: Wartawan Indonesia memiliki hak tolak untuk melindungi narasumber yang tidak bersedia diketahui identitas maupun keberadaanya, menghargai ketentuan embargo, informasi latar belakang dan off the record sesuai dengan kesepakatan.

Penafsiran pasal 7 dalam kode etik jurnalistik itu yakni, Hak Tolak adalah hak untuk tidak mengungkapkan identitas dan keberadaan narasumber demi kemanan narasumber dan keluarganya. Embargo adalah penundaan pemuatan atau penyiaran berita sesuai dengan permintaan narasumber. Informasi latar belakang adalah segala informasi atau data dari narasumber yang disiarkan atau diberitakan tanpa menyebutkan marasumbernya. Of the record adalah segala informasi atau data dari narasumber yang tidak boleh disiarkan atau diberitakan.

Keempat, Menyesalkan pemanggilan oleh pihak Polresta Jayapura terhadap wartawan Trans TV di Jayapura dan meminta Polresta Jayapura agar menghentikan upaya pemanggilan itu secara hukum. AJI mengingatkan pihak kepolisian hanya bisa meminta copy berita dimaksud kepada kantor Trans TV di Jakarta dan bukan melakukan pemanggilan koresponden media di daerah untuk dikorek keterangannya sebagai wartawan.

Kelima, Meminta redaksi dan managemen Trans TV agar memberikan perlindungan penuh kepada jurnalisnya yang terkena tindakan hukum terkait tugas jurnalistiknya dan pemberitaan pers. AJI menyarankan agar Trans TV di Jakarta mengambil alih masalah koresponden di Jayapura serta melakukan koordinasi dengan organisasi wartawan dan dewan pers serta KPI.

Keenam, Meminta AJI Jayapura agar memantau perkembangan kasus tersebut, mengajak semua pihak agara menjaga kemerdekaan pers yang kita miliki, dan kepada jurnalis dimanapun agara bersikap adil dan independen dalam pemberitaan, senantiasa meningkatakan profesionalisme jurnalistiknya serta kode ertik jurnalisrtik (KEJ) 2006.

Sekedar diketahui bahwa kasus ini berawal dari seorang wartawan Trans TV yang meliput kegiatan adanya aksi pengibaran bendera Bintang Kejora yang dianggap sebagai symbol separatis yang kini kembali terjadi. Kejadian tersebut bertepatan dengan momen peringatan kembalinya Irian Barat ke pangkuan NKRI.

Namun menariknya lagi adalah aksi pengibaran tersebut dilakukan di kantor pemerintah yakni di tiang bendera kantor kelurahan Yabansai Distrik Heram Kota Jayapura yang sehari sebelumnya sempat diguyur hujan lebat.

Aparat kepolisian baru menurunkan bendera tersebut sekitar pukul 6 pagi dan diamankan di Mapolresta Jayapura. (Anang Budiono)

Iklan
%d blogger menyukai ini: