Papua (Nomics) di Tengah Resesi Global

Oleh Lamadi de Lamato (*)

Perekonomian dunia terutama di Amerika Serikat kini dalam situasi goyah. Negara tersebut di kabarkan tengah mengalami situasi terburuk sejak krisis ekonomi melanda Negara Adikuasa tersebut puluhan tahun yang silam. Ekonomi Amerika akan mengalami perlambatan pertumbuhan dalam waktu yang panjang, melebihi krisis yang pernah terjadi pada akhir perang dunia ke-II. Gejolak krisis keuangan adalah pemicunya dan dampaknya telah merembes ke berbagai Negara di dunia. Tidak terkecuali di Indonesia.

APBN 2008 (Anggaran Pendapatan Belanja Negara) dengan target pertumbuhan ekonomi 6,8 persen pertahun sudah di revisi karena gejolak krisis dunia diatas. Yang masuk akal adalah 6,4 persen, tapi ada juga pengamat yang punya analisis lain yaitu 5, 0 persen sebagai acuan yang realistis. Gejolak resesi diatas memang harus di sikapi. Tapi sebaiknya jangan kita terlampau percaya diri dan juga jangan terlalu takut. Sikap yang paling pas adalah selalu peka, antisipatif atau dengan kata lain sedia payung sebelum hujan. Maksudnya jangan sampai inflasi dunia yang ditandai dengan naiknya harga barang-barang kebutuhan dasar seperti beras, minyak goreng, minyak tanah dan seterusnya akan memicu gejolak lain yang bersifat sosial di masyarakat kita.

Dari pemberitaan media – cetak maupun televisi – beberapa minggu ini, dampak krisis dunia telah memakan korban masyarakat terutama mereka yang disebut rentan. Masyarakat mulai ditemukan banyak yang makan nasi aking – nasi basi yang dikeringkan atau makanan tanpa kandungan gizi. Begitupun fenomena antri rakyat yang membeli sembako murah, dan lebih parah dari itu mereka yang tidak bisa antri atau tidak lagi mampu membeli kebutuhan makan karena tidak punya uang dan seterusnya. Mereka ini yang paling kita khawatirkan dari dampak kenaikan harga kebutuhan pokok. Berita bunuh diri, mati kelaparan hingga gizi buruk karena kemiskinan adalah potret yang bisa kita temukan dimana-mana bila bangsa ini tidak punya sens of crisis yang kuat. Lagi-lagi tidak terkecuali di tanah Papua nan kaya dan penuh masalah ketimpangan ini.

Jika korban masalah ekonomi di daerah lain sudah se demikian prihatin seperti Jakarta, Banten, Lamongan, Makassar dan mungkin masih banyak lagi di daerah lain. Maka jangan sampai hal tersebut merembes ke tanah Papua. Satu hal yang bisa dilakukan dalam mengantisipasi persoalan kemanusiaan yang bernama ketidakmampuan masyarakat memenuhi kebutuhan dasarnya adalah,

Pertama, pemerintah harus tetap menjaga kebutuhan dasar di masyarakat tetap stabil. Selanjutnya, pemerintah harus lebih pro aktif menjaga kemungkinan-kemungkinan ‘tangan-tangan’ tidak bertanggung jawab seperti para spekulan nakal. Para spekulan nakal yang sering menggunakan logika ambil untung sebesar-besarnya dari ketidakpastian pasar harus di jerat dengan peraturan dan sanksi yang berat. Kedua, pemerintah sejak dari sekarang harus memikirkan cara penanggulangan kemungkinan masalah yang tepat bila timbul masalah nantinya. Cara konversi minyak tanah ke elpiji dengan bagi-bagi kompor berbahan baku gas pada masyarakat Jakarta yang dilakukan pemerintah ternyata tidak tepat. Buktinya, banyak warga Jakarta mempersoalkan program pemerintah tersebut. Persoalannya mulai dari sosialisasi yang kurang hingga persoalan tekhnis maupun psikologi masyarakat yang belum siap dengan konversi minyak tanah ke bahan baku gas. Cara yang tidak tepat lain, yang kemudian memunculkan kritik adalah program Jaring Pengaman Sosial (JPS) dan terkhir adalah program BLT (Bantuan Langsung Tunai) bagi rakyat miskin. Kedua program ini bertujuan mulia, tapi sasaran yang dituju ternyata banyak yang salah sasaran. Salah sasarannya karena hanya membuat rakyat tergantung pada bantuan serta dalam realisasinya program ini sarat penyimpangan serta banyak yang semaput alias pingsan – juga ada yang tewas – hanya karena masyarakat berebut dalam antrian yang begitu sangat panjang dan seterusnya.

Dua program pemerintah diatas selain salah sasaran, juga sangat tidak cocok dengan spirit pembangunan pemberdayaan yang berorientasi memandirikan rakyat kecil. Filosofi memandirikan selalu menggunakan paradigma pembangunan berkesinambungan dan terukur serta tidak memanjakan rakyat. Konsep Papuanomics yang membangun rakyat lokal melalui mekanisme pemberdayaan berupa pelatihan mempunyai tujuan kelak masyarakat akan menjadi subjek dan pelaku ekonomi produktif daerah. Karena itu, jika dampak resesi menghinggapi tanah Papua, – jangan sampai krisis terjadi di Papua – maka seyogyanya cara penanganan krisis yang dilakukan pemerintah daerah ini, tidak boleh mencontoh cara-cara yang sudah-sudah yakni yang salah sasaran dan hanya membuat rakyat asli semakin tergantung kembali.

Sekali lagi cara-cara mutakhir dan mengena sasaran bisa dilakukan dengan mencontoh konsep-konsep sederhana yang sangat banyak dan masih hidup di masyarakat. Konsep-konsep yang berbau kearifan lokal seperti filosofi budaya ‘Bakar Batu’ misalnya. Dalam konsep ini, tokoh, pemimpin dan pejabat mengambil posisi paling penting dalam hal keteladanan dalam konteks mengayomi rakyat dengan hati dan nurani. Hati nuranilah yang membuat pemimpin lebih mengutamakan rakyat dalam pesta adat tersebut. Yang paling jauh yang lebih di utamakan dalam acara pesta bakar batu tersebut.

Nilai-nilai kesetiakawanan, kepedulian dan peka pada rakyat adalah nilai-nilai yang bisa kita jadikan katup pengaman dalam menghadapi resesi global yang telah membuat banyak rakyat miskin menjadi rentan masalah seperti yang sudah disebutkan diatas. Menghidupkan nilai-nilai kesetiakawanan dalam lingkungan terkecil – yang mulai hilang di negeri ini – dapat menciptakan iklim persaudaraan yang kuat serta suasana tolong-menolong dalam suasana suka maupun duka diantara sesama. Suasana ini sangat efektif menangkal terjadinya frustasi, gizi buruk, bunuh diri dan masalah sosial lainnya karena faktor ekonomi yang melilit seseorang atau masyarakat tertentu. Masyarakat bisa saling menolong dalam lingkungan sekitarnya. Tetangga yang kekurangan dan lebih bisa saling menolong dan seterusnya. Akan sangat baik bila suasana itu, juga bisa tercermin dalam tata kelola pemerintahan, mulai dari yang paling elit sampai yang paling bawah.

Kampung, desa, RT, RW, Distrik dan lain-lain. adalah pemerintahan terkecil yang harusnya mulai memainkan peran tersebut secara dini melalui pendataan warga yang rawan dan sekaligus mengantisipasinya secara dini pula. Peran demikian akan jauh lebih efektif daripada kita menunggu elitnya pemerintah. Menunggu elit adalah pekerjaan yang tidak pasti dan sangat berbahaya. Pasalnya elit biasanya baru akan datang setelah persoalan terjadi. Mereka selalu terlambat dan urusannya selalu diperdebatkan yang ujung-ujungnya saling menyalahkan saja.

Sejarah chaos dan kerusuhan sosial seringkali dipicu oleh tekanan ekonomi, semestinya bisa membuat bangsa ini semakin hati-hati dan lebih antisipatif. Kekuatan imperium Soeharto yang maha dashyat tidak bisa menghadapi amuk masa rakyat yang sedang marah karena persoalan ekonomi adalah tanda betapa wabah krisis ekonomi yang mengglobal tidak bisa dianggap remeh. Membangun kearifan-kearifan yang pernah menjadi kekuataan bangsa ini seperti semangat gotong-royong, tolong-menolong di masyarakat merupakan metode yang paling efektif meminimalisir dampak krisis ekonomi yang menakutkan diatas. Kearifan-kearifan diatas sangat mendesak dan urgen dibangun dari lingkungan terkecil. Saatnya bangsa ini jangan terlalu berharap alias tergantung terus pada elit dan pemimpinnya. Dalam konteks daerah, rakyat di tanah Papua pasti mampu berdiri sendiri dengan kekuatannya secara bersama-sama menghadapi resesi ekonomi dengan nilai-nilai diatas.

Jangan tutup mata pada tetangga kita yang susah. Jangan berdiam diri bila melihat ada anak-anak tetangga kita yang kurus karena gizi buruk. Jangan lupa membantu mereka yang susah, sakit dan lain-lain. Langkah sederhana dan masif jauh lebih jitu daripada seribu teori ,tapi nihil implementasi seperti trend yang sering diperlihatkan para orang pintar di negeri ini. Sebuah trend dimana para elit akan datang setelah rakyat benar-benar sudah sekarat. Papua memang masih ‘aman’, saking amannya beras miskin yang di Jawa diperebutkan disini malah tidak laku di jual. Antrian minyak tanah juga sudah ada disini, tapi belum ada yang pingsan karena desak-desakan seperti di Jawa. Kasus gizi buruk juga sudah ada di Papua, tapi kasus tersebut lebih disebabkan faktor pengetahuan orang tua yang rendah terhadap kesehatan. Lain halnya dengan kasus gizi buruk di Nusa Tenggara Timur yang murni karena faktor ekonomi keluarga yang miskin. Tapi bagaimanapun imbas resesi global di tanah Papua harus tetap kita sikapi dengan cara-cara jitu, tepat, cerdas dan tegas tentunya. Semoga!

(*) Direktur Lembaga Analisa Kebijakan Daerah- La-KEDA Institute, Papua. Dosen di USTJ

Iklan
%d blogger menyukai ini: