Jelang Pilkada Di Bumi Amungsa

JUBI – Pilkada calon bupati dan wakil bupati di bumi Amungsa akhirnya mulai dipersiapkan. Kampanye yang siap digelar mulai tanggal 28 April lalu. Meski pun dua bulan sebelumnya baliho para calon sudah dipasang di sekitar kantor tim sukses.

Bahkan di tempat strategis di Kota Timika yang sempat diplesetkan Tiap Minggu Kacau (Timika). Meski terkesan ada pembiaran pemasangan baliho tetapi pihak Panwas tetap mengimbau agar ditaati. Bahkan pihak Panwas juga meminta warga Mimika Baru untuk segera mendaftarkan diri guna ikut berpartisipasi dalam Pilkada nanti.
Keterlambatan proses tahapan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Pemilukada) diharapkan tidak menyebabkan molornya pencoblosan yang telah ditetapkan tanggal 19 Mei 2008.
Kabupaten Mimika yang seharusnya sudah memiliki pimpinan legislatf sejak beberapa tahun lalu, tidak boleh kembali terusik dengan adanya kejadian-kejadian yang menyebabkan bergesernya tahapan Pemilukada.
Hal itu disampaikan oleh perwakilan empat koalisi yang menghadiri presentasi data pemilih sementara di Hotel Amole 2, Rabu (2/4) lalu. Empat koalisi tersebut diwakili oleh A. Kadir Kaliky dari Koalisi Mimika Untuk Semua, Karel Gwijangge dari Koalisasi Suara Rakyat, Johan F.W dari Koalisi Mimika Bangkit dan T.M Pardosi dari Koalisi Membangun Dalam Kasih.
Menurut mereka secara umum langkah yang telah dilakukan semua pihak dalam persiapan Pemilukada sudah dianggap baik. Karenanya para pimpinan koalisasi berharap agar semua agenda yang telah ditetapkan dapat berjalan sesuai rencana sehingga tidak menunda waktu pencoblosan.
Perwakilan Koalisi Mimika Untuk Semua dan Koalisi Suara Rakyat dalam kesempatan itu sempat menyampaikan rasa kekecewaan karena belum ditetapkannnya pemilih tetap pada Pemilukada nanti.
Namun sebagai komponen politik di daerah ini pihak koalisi tetap memberikan dorongan untuk kelancaran Pemilukada. Dihadapan pihak DPRD, KPU, Panwas, PPD dan Kepolisian, mereka mengharapkan agar bersama-sama menciptakan kondisi yang aman, demi kelancaran pemilihan kepala daerah. Sebab semua itu erat kaitannya dengan masa depan daerah ini.

Banyak yang Melanggar Ketentuan
Masa kampanye terbuka tanggal 28 April 2008. Namun sejak dua bulan terakhir kota Timika dan sekitarnya sudah dipenuhi banyak gambar pasangan calon bupati dan wakil bupati yang akan berlaga dalam Pemilukada 19 Mei mendatang. Pemasangan yang sporadis tersebut jika ditinjau dari kesepakatan Panwaslu bersama perwakilan empat koalisi bisa terindikasi menyalahi ketentuan.
Jika ada yang mencoba menghitung baliho calon kepala daerah dan wakilnya, mungkin bisa mencapai puluhan buah. Jumlah ini memang terlihat sedikit, namun untuk kota Timika yang luasnya lebih kecil dari Taman Mini Indonesia Indah (TMII), dengan jumlah yang ada sepertinya jelas memenuhi sudut pandang warga.
Belum lagi ditambah dengan papan reklame komersial yang di pasang para pebisnis. Kalau dibandingkan dengan jumlah papan reklame milik Pemda Mimika yang berisi iklan layanan masyarakat, jelas lebih banyak baliho para calon orang nomor satu di kabupaten ini.
Satu pasangan calon rata-rata memiliki jargon politik lebih dari satu, yang dilengkapi dengan nomor urutnya. “Mimika warna warni semua saudara kita,” lalu “mewujudkan masyarakat berkesejahteraan di Kabupaten Mimika,” hingga “Biarlah tangan tuhan memberkati Mimikaku.”
Meskipun secara estetika ada yang menganggap masih bisa diperdebatkan, namun berdasarkan berita acara dari Panwas Kabupaten, No 01/PNWS/MMK/II/2008 kesepakatan bersama, yang ditandatangani oleh empat ketua koalisi, Ketua Panwas, Ketua KPU Mimika, dan Ketua Pansus DPRD tanggal 4 Februari 2008 lalu, bisa masuk dalam kategori pelanggaran.
Pada poin keempat dari tujuh poin yang disepakati jelas mengatur bahwa, jarak kantor koalisi, kantor tim kampanye, yang tentu saja memasang gambar pasangan calon masing-masing, antara satu sama lain berjarak sekurang-kurangnya 500 meter. Yang terjadi bisa dilihat oleh warga secara langsung, jaraknya jelas sangat berdekatan.
Pelanggaran ini sudah semestinya bisa segera diambil langkah setrategis dari institusi yang diamanatkan oleh undang-undang. Jangan pelanggaran ini menjadi pembiaran, kemudian timbul riak kecil dipermukan, lalu merembet pada pertikaian yang menyulut kerusuhan.
Pelaksanaan Pemilukada Mimika kian dekat. Faktor pengamanan menjadi salah satu kunci sukses. Untuk keperluan itu, Polres menggelar apel pasukan.Apel itu melibatkan 850 personil aparat keamanan dari unsur Polri dan TNI.
Kapolres AKBP Godhelp C. Mansnembra mengatakan, apel kesiapan pengamanan Pilkada yang digelar merupakan wujud kepedulian aparat keamanan dalam rangka memberikan jaminan keamanan pada Pemilukada. Selain itu membuktikan seluruh komponen aparat keamaan selalu bersama masyarakat.
Menjelang Pemilukada, Kapolres menghimbau semua pihak saling menjaga keamanan, terutama memberi rasa nyaman kepada masyarakat. Kapolres menilai meskipun suhu politik meninggi, namun secara umum situasi Kamtibmas di Kota Timika dan sekitarnya masih aman dan kondusif. Namun demikian aparat harus serius dan mengambil langkah-langkah agar situasi aman tetap terjaga.

Disiapkan 121 TPS
Jumlah pemilih di Distrik Mimika Baru mencapai 74.222 orang, terbanyak dibandingkan 11 distrik lainnya di Kabupaten Mimika. Untuk mengakomodir pemilih sebanyak itu, akan dibangun 121 Tempat Pemungutan Suara (TPS).
Demikian disampaikan Anggota KPU Kabupaten Mimika, Pdt. Wilem Itaar, S.Th., kepada wartawan di Hotel Timika Raya disela-sela acara sosialisasi Pemilukada kepada PNS di lingkungan Kabupaten Mimika, belum lama ini.
Pdt. Itaar mengatakan bahwa jumlah pemilih di seluruh Kabupaten Mimika sesuai data yang telah ditetapkan KPU mencapai 120.090 orang. Dimana di Distrik Mimika Baru sendiri terjadi penambahan 20 lebih TPS setelah KPU menetapkan jumlah pemilih lalu.
Lanjut Pdt. Itaar, jumlah pemilih di Distrik Tembagapura berada di urutan kedua sebanyak 16.737 orang yang akan ditempatkan pada 32 TPS. Sedangkan Distrik Kuala Kencana berada diurutan ketiga dengan jumlah pemilih 11.884 orang untuk 20 TPS.
Sesuai aturan, kata Pdt. Willem Itaar, setiap TPS akan menampung 600 pemilih, yang mana sebelum aturan lama direvisi jumlah yang diakomodir 300 per TPS.
Sementara itu pendirian TPS merupakan tanggung jawab Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS). “Salah satu syarat yakni TPS dibuat di lokasi yang gampang dicapai atau berada dekat dengan jalan umum, sehingga masyarakat tidak kesulitan masuk ke lokasi TPS,” katanya.
Menyikapi banyaknya jumlah pemilih di Distrik Mimika Baru serta lokasi TPS-nya, menurutnya menyedot perhatian lebih banyak dari KPU dan pihak keamanan. Apalagi Distrik Mimika baru masuk dalam kategori rawan konflik yang berpengaruh kepada masalah keamanan.
“Kerjasama dari semua pihak sangat diharapkan dalam mensukseskan Pemilukada 2008 mendatang. Sukses tidaknya tergantung semua pihak, dan dalam hal ini adalah seluruh komponen dari masyarakat yang ada,” pungkasnya. (John Pakage Timika)

%d blogger menyukai ini: