Panen Raya Padi Di Kota Jayapura

JUBI – 230 Hektar sawah di Kelurahan Koya Barat Distrik Muara Tami Kota Jayapura, hari ini melakukan panen raya. Dengan hasil sekitar 6 ton per hektar, diperkirakan akan menghasilkan sekitar 1.380 ton pada panen kali ini.

“Saya tidak menyangka Kota Jayapura mempunyai lahan sawah seluas ini. Selama ini kami fokus pada Merauke, padahal Koya juga dapat menjadi penyanggah pangan Papua,” ujar Apri Sukandar, anggota DPR RI yan tengah melakukan kunjungan kerja ke Papua.
Menurutnya Tahun ini Departemen pertanian mendapatkan anggaran sebesar Rp. 9 Trilyun yang dapat digunakan untuk membantu perluasan lahan sawah di daerah ini karena masih sangat dimungkinkan. “Departemen pertanian memiliki program pengembangan agrobisnis pedesaan yang besarnya Rp.100 juta per desa, juga bantuan Hand Tractor. Petani tinggal mengusulkan saja,” lanjut Sukandar.
Walaupun tidak sebesar Kabupaten Merauke yang membuka kurang lebih 30.000 hektar lahan sawah dalam program Merauke Integrated Rice Estate (MIRE)yang di danai oleh APBN namun dengan perluasan lahan sawah hingga ke Kelurahan Koya Timur, Kota Jayapura menargetkan swasembada beras untuk Kota Jayapura dalam duatahun mendatang. “Selama ini Koya Barat mampu melakukan panen dua kali dengan total panen sekitar 2.760 ton per tahun. Dengan kebutuhan sekitar 12 ribu ton per tahun, dua tahun lagi kami dapat swasembada beras,” ujar wakil Walikota Jayapura, Sudjarwo saat melakukan panen raya.
Ketua Kelompok Tani Karya Jaya, Joko Lelono (38) menyatakan sanggup memenuhi target yang diberikan walikota. “Kami sanggup menanam padi hingga tiga kali setahun, asalkan saluran irigasi sekunder sepanjang 4 kilometer diperbaiki. Agar dapat menjangkau seluruh sawah,” kata lelaki asal Blitar, Jawa Timur yang pindah ke Koya Barat lewat program trasmigrasi sejak tahun 1982. Saluran Irigasi sekunder ini sebagian besar tidak permanen (tidak di plester), sehingga terdapat banyak endapan lumpur dan rumput yang sangat menghambat aliran air.
Selain itu kelompok tani di Koya Barat kesulitan dalam permodalan, karena koperasi unit desa di daerahnya sudah lama macet dan permohonan kredit dari Bank Papua sejak setahun lalu belum juga disetujui hingga saat ini. “Selama ini kami bertahan dengan modal sendiri, kadang kadang meminjam dari tetangga,” ujarnya.
Dana Rencana Strategis pembangunan Kampung (RESPEK) sebesar Rp. 100 juta dari Provinsi Papua, begitu juga dana Rp. 100 juta per kampung yang dianggarkan Kota Jayapura yang sudah dikucurkan oleh distrik distrik lain di Kota Jayapura ternyata belum dirasakan oleh warga distrik ini. “Dana Respek? Belum –belum, saya belum pernah tahu ada yang menerima dana itu di daerah sini,” ujarnya. (Angel Flassy)

Iklan
%d blogger menyukai ini: