Kejagung Tidak Menanggapi Korban Pelanggaran HAM Wasior dan Wamena

JUBI – Meskipun Kepala Jaksa Muda Pidana Khusus Hendarman Supandji SH, pernah berjanji kepada Solidaritas Masyarakat Sipil untuk Korban Wasior dan Wamena pada 13 Februari 2006 lalu untuk menyelesaikan perdebatan prasyarat teknis formil dan materiil laporan tersebut.

Namun, dalam keterangan pers Kapuspenkum Kejagung Bonaventuran Daulat Naninggolan pada saat pengembalian berkas Wamena-Wasior mengatakan bahwa pihaknya menilai tidak ada keterangan yang menunjukkan perkembangan berarti atas kasus tersebut.
Hal ini diungkapkan dalam press release yang diterima redaksi Jubi belum lama ini dari Solidaritas Masyarakat Sipil untuk Korban Wasior dan Wamena di Jayapura.
“Hal ini jelas menunjukan bahwa Jaksa Agung tidak menanggapi hasil pertemuan dengan korban dan lembaga lembaga yang telah diberi kuasa oleh para korban pelanggaran HAM berat,”tulis press release tersebut.
Padahal setelah lima tahun Kejahatan luar biasa di Wamena ditandai dengan langkah kontraproduktif oleh Kejaksaan Agung yang mengembalikan berkas perkara kasus Wasior 13 Juni 2001 dan Kasus Wamena 4 April 2003 ke Komnas HAM. Berkas perkara Wamena-Wasior tersebut dikembalikan bersama 3 perkara lainnya yaitu Kasus Trisakti, Semanggi 1 dan Semanggi 2, serta kasus Kerusuhan Mei 1998 dan Kasus penghilangan orang secara paksa.
Langkah Kejaksaan Agung ini jelas menunjukkan ketidak profesionalan kerja yang dapat menghambat penyelesaian kasus-kasus HAM tersebut. Padahal, selain mendapat dukungan luas dari publik, Kejagung juga mendapat dukungan dari Presiden yang menginginkan kasus-kasus tersebut cepat diselesaikan.
Perdebatan prasyarat teknis formil dan materiil sebenarnya bisa diselesaikan secepatnya dengan adanya komitmen dan independensi yang kuat baik dari Komnas HAM maupun Kejaksaan Agung.
Solodaritas Masyarakat Sipil untuk Korban Wasior-Wamena menganggap berkas Komnas HAM tersebut sudah menjadi laporan bukti permulaan yang cukup atas dugaan Kejahatan terhadap Kemanusiaan. Terlebih dari aspek “meluas”nya tempat peristiwa dan masifnya korban. Jadi, Kejaksaan Agung tidak memiliki alasan untuk tidak mempercepat penyidikan. Kelemahan dakwaan yang dibuat pada tiga kasus pelanggaran HAM berat masa lalu (Tanjung Priok, Timor Leste, dan Abepura) dengan terbebasnya para pelaku baik dari TNI maupun Polri seharusnya bisa menjadi preseden buruknya kinerja Kejaksaan Agung dalam penyidikan dan penuntutan Kasus-kasus Kejahatan terhadap Kemanusiaan . Pemangkasan jumlah pelaku dan lemahnya pembuktian unsur sistematik di masa lalu semakin mempertegas sikap Kejagung untuk memperpanjang rantai impunitas.
Karena itu, Solidaritas Masyarakat Sipil untuk Korban Wasior-Wamena yang teridiri dari Syamsuddin Radjab;Ketua Badan Pengurus PBHI Nasional;Usman HamidKordinator Kontras Jakarta;Poengky IndartiDirektur Eksternal Imparsial;Septer ManufanduSekretaris Eksekutif Foker LSM PapuaMugiyantoKetua IKOHIRafendi DjaminKoordinaor HRWG.Peneas Lokbere Koordinator BUK (Forum Survivor Papua) menyatakan:
1. Mendesak Pemerintahan SBY-JK, untuk mengevaluasi Kinerja Jaksa Agung dalam penanganan kasus-kasus kejahatan berat HAM dengan mengedepankan prinsif indefendensi dan keadilan.
2. Mendesak Kejaksaan Agung untuk menyelesaikan perdebatan prasyarat teknis formil dan materiil laporan investigasi projusticia Komnas HAM atas Kasus Wasior dan Wamena dan mempertangunggjawabkannya kepada publik, khususnya masyarakat Papua.
3. Meminta Komnas HAM untuk terus melakukan upaya-upaya kooperatif dengan pihak Kejagung dalam mempercepat penyidikan.
4. Meminta TNI dan Polri untuk melakukan evaluasi eksternal atas kebijakan keamanan dan dampaknya terhadap masyarakat sipil di Papua, khususnya di wilayah Pegunungan Tengah dan Wilayah Kabupaten Teluk Wondama (Wasior) sebelum ada pembangunan infrastruktur keamanan di kabupaten baru tersebut.
5. Mendesak Pemerintah Provinsi Papua, DPRP, dan MPRP untuk mengakomodir Hak-hak reparasi dan perlindungan saksi korban kejahatan HAM dan Kejahatan HAM dalam Peraturan Daerah. (Dominggus A. Mampioper)

Iklan
%d blogger menyukai ini: