Apakah REDD Berikan Manfaat Bagi Masyarakat Papua?

JUBI – Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Papua Ir Marthin Kajoi,MM mengatakan pengelolaan hutan saat ini di Provinsi Papua belum memberi dampak peningkatan pendapatan masyarakat di sekitar secara signifikan

“Meski pun keberadaan hutan tropis Papua sangat strategis sebagai penyeimbang iklim global dan juga merupakan potensi hutan serta keanekaragaman hayati perlu dikelola secara berkelanjutan,”ujar Kajoi kepada Jubi belum lama ini di Jayapura.
Karena itu lanjut Kajoi untuk melakukan implementasi REDD di Papua adalah Sektor kehutanan mempunyai tanggung jawab besar untuk merehabilitasi hutan dan lahan yang terdegradasi dan mengelola hutan secara baik;
“Bila kita mengelola kawasan konservasi, kawasan lindung dan hutan produksi dengan baik, mencegah konversi, itu berarti sudah mengurangi emisi CO2 dan menyeimbangkan perubahan iklim,”ujar Kajoi.
Ditambahkan rehabilitasi lahan yang terdegradasi dan pengembangan hutan tanaman akan meningkatkan kapasitas hutan dalam menyerap dan menyimpan carbon dan akhirnya akan menyeimbangkan perubahan iklim.
Menurut Kajoi yang dimaksudkan dengan REDD (Reducing Emissions from Deforestration and Degradation in Developing Countries) adalah mekanisme internasional untuk memberikan insentif yang bersifat positip bagi negara berkembang yang berhasil mengurangi emisi dari deforestasi dan degradasi hutan;
REDD merupakan mekanisme internasional yang bersifat sukarela (voluntary) dan menghormati kedaulatan negara.
REDD Merupakan salah satu kegiatan mitigasi perubahan iklim di
sektor Kehutanan
Selain itu dalam seminar Sehari yang dilakukan WWF Region Sahul Tentang REDD menuturkan bahwa ada komitmen dari PEMDA Propinsi Papua & Papua Barat untuk melakukan uji coba
Untuk wilayah Provinsi Papua akan dilakukan uji coba di Kabupaten Jayapura Kabupaten Jayapura antara lain,Cagar Alam Cycloop; Kawasan Hutan Mosoali dan Kawasan Hutan Unurum Guay.
Sedangkan di Provinsi Papua Barat adalah Arguni Bay, Triton Bay dan Yamor Lake (Danau Yamor).
Apa yang harus dilakukan untuk mempersiapkan REDD, menurut Marthin Kajoi adalah
1.Peningkantan kapasitas pemantauan untuk mendeteksi perubahan cadangan karbon di Provinsi Papua
a)Penginderaan jauh (citra satelit)
b)Pemantauan udara
c)Sistem pemantauan hutan berbasis masyarakat di tingkat lapangan
d)Mendukung kegiatan pemantauan hutan dan perdagangan kayu oleh Dinas Kehutanan dan masyarakat
2.Kegiatan uji coba sistem insentif yang adil untuk perlindungan hutan
a)Penataan ruang, perubahan fungsi hutan.
b)Pemetaan hutan masyarakat adat di lokasi uji coba.
c)Membangun kelembagaan kampung untuk mengelola sistem pembayaran insentif untuk menghundari deforestasi dan membangun alternatif pendapatan ekonomi.
d)Membangun kapasitas untuk hutan kemasyaraktan (community logging) yang berkelanjutan dan bersertifikat.
e)Membangun sistem pengawasan dan perlindungan hutan partisipatif.

Marthin Kajoi juga menambahkan bahwa mekanisme pendanaan REDD di Papua antara lain,
a.Dukungan pendanaan untuk pembangunan masyarakat dengan membuka rekening kampung
b.Dukungan pendanaan untuk kelompok/ atau individu-individu untuk patroli dan perlindungan hutan berbasis masyarakat dengan rekening kelompok/individu
c.Dana simpan pinjam untuk pengembangan usaha kecil dan menegah di kampung
Sedangkan bagi pihak PEMDA adalah,
a.Dana untuk pengelolaan proyek
b.Dana untuk pemantauan karbon dan penegakan hukum
c.Dana untuk pembangunan untuk masyarakat umum (pendidikan/kesehatan/pembangunan ekonomi)

Selain dana dana di atas kata Kajoi perlu juga ada dana Pendampingan Teknis bagi kelancaran program REDD tersebut.
Kekhawatiran dari masyarakat adat bahwa REDD hanya sebuah bisnis karbon dipertegas oleh Hira Jhamtani dari Third World Network yang konsern pada masalah-masalah negara dunia ketiga.
Peneliti senior lingkungan hidup dan juga seorang biolog dari Indonesia ini mengkhawatirkan bahwa konferensi perubahan iklim ini hanya sebuah konferensi perdagangan karbon.
Dengan perdagangan karbon itu, dikhawatirkan akan menghilangkan kewajiban negara-negara maju untuk menurunkan emisinya. Negara industri penghasil emisi terbesar itu akan berdalih telah menurunkan emisinya setelah membayar proyek REDD dan CDM.
Sementara industri dan pola pembangunannya tidak berubah. Sedangkan negara berkembang dengan hutannya harus menanggung beban memelihara hutan dan menjadi pihak yang disalahkan gagal menurunkan emisi karena hutannya rusak.
Sejauh ini perundingan yang terjadi di dalam forum Konferensi Perubahan Iklim PBB hanyalah bisnis. Tak ayal hanya nuansa keuntungan bisnis yang menyelimutinya. Akankah keuntungan itu menyentuh masyarakat adat (Indigeneous People). Dalam keterangannya Tim Delegasi Indonesia menyatakan bahwa masyarakat adat yang berbadan hukum akan tetap bisa mengakses sumber daya alam di hutan tanpa menebang pohon dan mendapatkan keuntungan dari proyek Reduction Emissions from Deforestasion and Degradation (REDD) tersebut. Di sini jelas masih ada pertanyaan, masyarakat adat yang berbadan hukum? Bagaimana dengan yang tidak berbadan hukum. Kalaupun masyarakat adat bisa mendapatkan status badan hukum tersebut, bagaimana prosedurnya? Akankah semudah membalikkan sebelah tangan? (Dominggus A. Mampioper dari berbagai sumber)

Iklan
%d blogger menyukai ini: