Kehadiran Tambang Nikel Dianggap Memicu Konflik

Musa Abubar)JUBI – Pada Selasa (1/4), bertempat di Aula Kantor Distrik Depapre, masyarakat Kampung Tablasupa dan Kampung Yepase kembali melakukan pertemuan untuk membicarakan kehadiran tambang nikel yang kini sudah beroperasi di dekat permukiman mereka. Pertemuan tersebut merupakan lanjutan dari pertemuan yang sudah pernah di buat oleh masyarakat kampung Tablasupa di para-para adat , 4 Maret lalu.

Meski beberapa waktu lalu Ketua dewan Adat Kampung Tablasupa Yosias Sorontouw yang juga wakil pemilik hak ulayat jelas jelas menegaskan aktivitas PT Sinar Indah Persada (SIP) tetap berjalan.
Alasannya karena PT SIP telah memegang Kuasa Pertambangan (KP) dari Dinas Pertambangan Provinsi Papua dan juga telah melakukan pendekatan dengan warga. Bahkan menurut Yos dukungan dari pihak keluarga pada 31 Juli 2007 kepada pihak pengusaha tidak dipaksakan tetapi benar benar dan dari hati ke hati.
Pernyataan itu kelihatannya tak menimbulkan masalah tetapi akhirnya ada warga yang tidak puas dan memalang aktivitas perusahaan. Bahkan pihak Polres Jayapura pun ikut mengamankan dan menahan beberapa pelaku yang diduga melakukan penyerangan.
Apapun alasannya kehadiran sebuah investasi tambang atau pun sejenisnya jangan sampai memberikan dampak buruk bagi masyarakat asli Papua yaitu konflik antar klen. Pengalaman di Kabupaten Mimika agaknya bisa menjadi pelajaran bagi warga masyarakat Suku Tepera di Distrik Depapre Kabupaten Jayapura.
Untuk melerai pihak yang berkonflik dan berseberangan perihal proyek tambang nikel di Kampung Tablanusu Depapre Dewan Persekutuan Masyarakat Adat Deponsero Utara (DPMADU) memrakarsai dilakukannya dialog atau duduk bicara di atas para-para adat belum lama ini di Depapre.
Pertemuan yang berlangsung alot itu dihadiri oleh masyarakat Depapre, Kepala Distrik Depapre, Kapolsek Depapre, Dewan Persekutuan Masyarakat Adat Deponsero Utara (DPMADU), serta para ondoafi dari kampung Tablasupa, Yepase, Ormu dan Sorontou. Turut hadir dalam pertemuan tersebut Majelis Rakyat Papua (MRP), Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) Kabupaten Jayapura, Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Papua, Forum Kerja Sama Lembaga Swadaya Masyarakat (FOKER LSM) Papua, dan Aliansi Demokrat untuk Papua (ALDP) Papua.
Sekretaris DPMADU mengawali pertemuan atau dialog para para adat dengan doa bersama yang dilanjutkan dengan beberapa arahan yang disampaikan Ketua DPMADU dan Kepala Distrik Depapre.
Ketua DPMADU Filips Melkias mengawali arahannya dengan memberikan penjelasan singkat mengenai awal masuknya PT. SIP yang mengelola nikel di Kampung Tablasupa ini.
Perusahaan ini sudah beroperasi sebelum memperoleh ijin dari masyarakat hingga akhirnya terjadi konflik. Konflik yang terjadi selama ini adalah masyarakat di Kampung Tablasupa sendiri tidak saling senang sehingga sebagian menyita barang-barang milik perusahaan. Saat ini sudah ada di Kantor Polsek Depapre selain rumah ondoafi yang sudah dibongkar oleh pemuda dan masyarakat. Karena selama ini tidak ada tindakan dari Ondoafi untuk menyelesaikan persoalan ini. Selain itu ada indikasi bahwa ada sebagian kecil masyarakat yang setuju dengan ondoafi untuk mengijinkan PT. SIP beroperasi melalui surat yang dibawa ke Bupati. Ini yang menjadi pertanyaan dan akar konflik bagi masyarakat sekarang.
“Perusahaan PT. SIP ini awalnya meminta ijin kepada saya secara pribadi sebagai ketua DPMADU. Direktur mereka datang berbicara soal lokasi tambang namun saya tidak langsung memberikan ijin kepada mereka untuk beroperasi di kampung Tablasupa. Waktu itu saya membawa mereka ke Ondoafi kampung Tablasupa untuk berdiskusi dengan beliau. Diskusi ini membuahkan hasil kesepakatan antara kedua belah pihak membuahkan hasil bahwa mereka siap beroperasi di daerah dengan syarat dan janji-janji dari pihak perusahaan yaitu akan memberikan uang atau dana kepada masyarakat,” ujar Filips Melkias selaku ketua DPMADU.
Lanjut Filips menegaskan bahwa dari hasil kesepakatan itu, sebelum PT. SIP beroperasi, DPMADU melanjutkan kesepakatan tersebut kepada Bupati Kabupaten Jayapura. Namun kata Bupati Jayapura Habel Suwae jangan dulu memberikan kesempatan kepada perusahaan untuk beroperasi sebelum mempresentasikan apa yang hendak di kerjakan oleh perusahaan tersebut dan manfaat serta keuntungan apa yang diberikan oleh pihak perusahaan.
Selain itu, masyarakat kampung Tablasupa sendiri telah membentuk tim 16 sesuai dengan enam mata rantai keluarga yang ada di kampung tersebut untuk bersepakat bahwa perusahaan tersebut boleh beroperasi atau tidak. Lewat beberapa lama kemudian Bupati memberikan undangan kepada masyarakat dan mengundang perusahaan yang ingin beroperasi di Daerah Depapre. Ternyata bukan hanya satu perusahaan saja yang mau beroperasi, tetapi ada sebelas perusahaan yang hendak beroperasi di daerah ini. Dalam undangan tersebut Bupati meminta kepada masyarakat untuk mengikuti presentasi dari tiap perusahaan yang ingin beroperasi di daerah Depapre ini.
Ternyata dari hasil presentasi yang dilakukan oleh kesebelas perusahaan tersebut di Aula Kantor Bupati Jayapura, hanya ada enam perusahaan saja yang diijinkan oleh Bupati Kabupaten Jayapura untuk beroperasi salah satunya adalah PT. SIP sekaligus dengan pembagian lokasi mereka masing-masing.
Bagi PT. SIP sendiri lokasi operasinya bukan di daerah Tablasupa tetapi di daerah kampung Ormu. Tetapi kenyataan PT. SIP tidak beroperasi di kampung Ormu hingga akhirnya menimbulkan konflik. Selain itu belum ada hasil yang diputuskan oleh tim 16 untuk mengijinkan perusahaan tersebut beroperasi di daerah mereka. Hal ini yang menimbulkan konflik di tengah-tengah masyarakat kampung sendiri.
Yakob Suwae selaku Kepala Distrik Depapre dalam dialog para-para adat mengatakan masalah ini harus diselesakan dengan baik agar tidak menimbulkan konflik. “Bahkan tidak menimbulkan hal-hal yang tidak kita inginkan bersama,” ujar Kadistrik. Ditegaskannya perusahaan ini masuk dan beroperasi di daerah Depapre tidak meminta ijin kepada pihak pemerintah. “Ketika sudah terjadi konflik di tengah-tengah masyarakat barulah kami tahu bahwa ada perusahaan yang masuk mengolah tambang nikel Saya selaku Kepala Distrik tidak tahu sama sekali mengenai perusahaan ini masuk dan beroperasi. Kalau digambarkan seperti orang pencuri yang masuk rumah tanpa mengetok pintu tetapi langsung tabrak sampai ke pintu belakang rumah tanpa meminta ijin kepada pemilik rumah,” ujar Yakob dengan tegas.
Selain itu, tambah dia pihak perusahaan bahkan pemerintah tidak memberikan kesempatan kepada mereka untuk menentukan hak-haknya atas daerahnya. Sehingga konflik ini bisa terjadi seperti ini, oleh sebab itu konflik ini harus di selesaikan secara bersama-sama oleh masyarakat atau di bawa ke para-para adat untuk di selesaikan, kemudian PT. SIP sendiri harus berhenti.
Setelah penyampaian arahan dari Kepala Distrik dan Ketua DPMADU, pertemuan tersebut berkembang dengan diskusi bersama untuk menyelesaikan permasalahan yang terjadi. Dalam perkembangan diskusi tersebut terjadi debat pendapat mengenai Ondoafi besar kampung Tablasupa yang tidak hadir dalam pertemuan tersebut. Pembahasan menyangkut surat yang dikeluarkan oleh Ondoafi dan SK Bupati yang mengijinkan perusahaan tersebut beroperasi di Ormu namun SK Gubernur yang mengijinkan perusahaan tersebut beroperasi di kampung Tablasupa. Karena perdebatan semakin keras dan memanas, akhirnya moderator pertemuan antara masyarakat ini memberikan kesempatan kepada pihak LSM untuk memberikan pandangan kepada masyarakat. Dari beberapa arahan yang di sampaikan oleh LSM maka masyarakat pun mengerti, tapi masih ada beberapa yang masih berdebat dan menyampaikan pendapatnya.
Ada empat kesimpulan dalam rapat tersebut antara lain, (1) Berikan kesempatan kepada masyarakat untuk menentukan profil lokasi, (2) Pihak Pemerintah dan Perusahaan tidak perlu campur tangan dengan masyarakat, (3) Menghentikan operasi PT. SIP dan (4) PT. SIP harus diproses secara hukum.
Ketua DPMADU secara terpisah kepada Jubi mengatakan bahwa selama ini pihak PT SIP beroperasi sesuai dengan SK Gubernur Nomor 158 tertanggal 10 November 2007 untuk beroperasi di Tablasupa.
“Oleh sebab itu mereka akan berusaha untuk menggugat surat tersebut dengan berharap bantuan kepada pihak LSM untuk membantu mereka. Kemudian mengenai surat yang di keluarkan dari Ondoafi itu sudah ditarik kembali,” ujar Ketua DPMADU. (Musa Abubar)

Iklan
%d blogger menyukai ini: