Transmigrasi dan Dampak-Dampak Lingkungan

JUBI – Memang secara kasat mata kehadiran kaum transmigran di tanah Papua mampu menyuplai kebutuhan warga kota terutama sayur sayuran, buah buahan dan juga keperluan lainnya. Bahkan mereka banyak direkrut menjadi buruh pada perkebunan kelapa sawit.

Namun disisi lain tingkat adaptasi mau pun kesejahteraan penduduk asli Papua justru terpinggirkan dan terpuruk. Asimilasi dan alih teknologi yang dicanangkan pemerintah justru tak berlangsung mulus dan secara alamiah.
Menjelang jatuhnya kekuasaan pemerintahan rezim Orde Baru banyak sekali terjadi perubahan-perubahan politik, sehingga membuat bangkitnya masyarakat adat untuk menentang pengambil alihan tanah-tanah adat mereka.
Salah satu yang paling menonjol adalah ketika masyarakat Marind yang tergabung dalam Forum Masyarakat Adat Marind di Kabupaten Merauke serentak mengatakan,” Tidak ada lagi tanah untuk program transmigrasi di tanah-tanah adat suku Marind. Sudah cukup kami berikan. Kami juga memerlukan tanah untuk masa depan anak-anak dan cucu kami.”
Pernyataan di atas bukan berarti menggambarkan kemarahan atau pun ketidak senangan mereka terhadap kaum transmigran tetapi merupakan wujud keprihatinan. Pasalnya dalam pengembangan suatu lokasi pemukiman trans tidak selalu memperhitungkan kesejahteraan dan kehidupan masyarakat asli.
Sebagai salah satu contaoh adalah pengolahan tanah yang tadinya berpindah pindah terpaksa harus menetap mengerjakan lahan mereka. Padahal untuk merobah pola pola pertanian memerlukan waktu lama. Apalagi masyarakat setempat sudah mengenal bentuk tanah dan karakter sehingga tidak sesuka hati membuka hutan.
Anggapan yang mengatakan bahwa tanah hutan tropis itu sangat subur karena adanya hutan lebat, sebenarnya merupakansuatu mitos dari pada suatu kenyataan. Hanya beberapa pengecualian saja sebab hampir semua tanah hutan tropis tidak sesuai untuk kegiatan pertanian intensif termasuk penggunaan pestisida.
Kesuburan tanah di daerah tropis merupakan suatu sistem atau siklus pemanfaatan energi secara tertutup dan sangat rentan terhadap sinar matahari, produsen (tumbuhan) bahan organik yang mati pengurai (bakteri), konsumen (tumbuhan dan binatang/hewan) yang sangat terbatas,maka pengaruhnya sangat kecil terhadap siklus hutan tropis.
Pembabatan hutan menyebabkan hilangnya siklus energi,sehingga dapat menggangu kegiatan pertanian itu sendiri. Ini akan membuat banyak kegiatan pertanian di daerah tropis hanya memberikan hasil panen yang baik selama 2-3 tahun atau beberapa kali panen saja. Tanpa adanya input (berupa pupuk dan pestisida) maka kegiatan pertanian di daerah-daerah tropis akan terhenti.
Perladangan berpindah-pindah sebenarnya merupakan suatu pola pemanfaatan lahan tropis yang sesuai dengan keadaan ini. Akhirnya lahan kehilangan kesuburan maka peladang akan membiarkan lahan tersebut (follow of period) untuk memperbaiki siklus energinya. Namun sangat sulit diterapkan dalam kegiatan pertanian menetap. Jika kesuburan tanah berkurang maka petani transmigran akan menggunakan pupuk.
Persoalannya adalah ketika pemanfaatan pupuk dan pengontrol hama (pestisida, herbisida dan inteksida) yang berlebihan akan menimbulkan pencemaran. Meskipun luas lokasi trans yang terbatas, kemungkinan pencemarannya terbatas pula. Yang jelas menurut Dr Jance De Fretes telah terjadi pemusnahan pada spesies tertentu.
Kedatangan para transmigrasi biasanya diikuti dengan masuknya berbagai jenis spesies tumbuhan maupun hewan baru baik yang disengaja atau pun tidak menyebabkan terjadinya proses pembunuhan spesies lokal. Akibatnya masuknya spesies asing ke lingkungan baru. Misalnya saja jenis ikan gabus toraja,keong mas dan ikan betik/betok menjadi hama bagi jenis-jenis ikan lokal. Jadi tak heran kalau pakar lingkungan mengatakan program transmigrasi sangat berpotensi dalam proses kepunahan spesies asli di tanah Papua. Apalagi tanah Papua mempunyai keanekaragaman hayati dan tingkat keendemikan paling tinggi di Indonesia.
Di lokasi trans di Merauke telah terjadi populasi ikan-ikan jenis asli yang punah. Ikan-ikan tersebut adalah katip, olip, nambim (gabus licin). Ikan-ikan merupakan jenis ikan asli milik suku-suku Marind di Kabupaten Merauke.
Ahli lingkungan Dr Jance De Fretes menyimpulkan kegiatan dan penyiapan program transmigrasi mengakibatkan pertama perusakan dan hilangnya habitat alam. Kedua mendorong terjadinya pemanfaatan sumber daya alam yang berlebihan. Ketiga menambah kemungkinan spesies baru atau spesies asing. Keempat meningkatkan kemungkinan terjadinya pencemaran.
Selain itu menurut Drs Jhon Rahail M Kes pakar kependudukan dari Pusat Studi Kependudukan Universitas Cenderawasih (Uncen) adalah sangat tidak demokratis karena dengan sadar pelaksana transmigrasi mencoba untuk menghilang pengetahuan tradisional masyarakat translok yang sesungguhnya harus diangkat dan dikembangkan (terkandung nilai budaya), karena memang mereka harus hidup dengan budaya asing asing di negerinya sendiri. “Adalah sangat tidak manusiawi sekali, karena orang Papua harus menyesuaikan diri dengan budaya asing di tanah kelahirannya,”tutur Rahail mantan Direktur Persatuan Keluarga Berencana Indonesia (PKBI) Papua
Ditegaskan Rahail bahwa konsep pembangunan transmigrasi bukan sekadar mengubah prosentase dari 20 persen menjadi 60 persen untuk translok (APPDT) tetapi harus mempunyai makna yang mendalam.
Perbandingan antara penduduk asli di lokasi trans dengan transmigrasi umum yang berasal dari luar Papua semakin besar baik jumlah mau pun tingkat kesejahteraannya.
Hal ini bisa terlihat dari data-data dari Distrik Arso Kabupaten Keerom tercatat dari 24 kampung di sana hanya 8 kampung merupakan kampung penduduk asli.
Pertambahan penduduk di Tanah Papua menurut Dr Lapona pakar kependudukan dari Pusat Studi Kependudukan Uncen lebih banyak di pengaruhi proses migrasi masuk (inmigration) yaitu migran spontan dan transmigran, sedangkan pertambahan alami (natural increase) yang disebabkan selisih penduduk yang lahir (fertility rate) dibanding yang meninggal (mortality rate) kurang berperan.
Apabila program transmigrasi kurang lagi dikembangkan seperti kebijakan pembangunan Papua sebelumnya, maka pertambahan penduduk di daerah ini ke depan akan lebih banyak dipengaruhi oleh migran spontan asal provinsi lainnya di Indonesia.
Dr Lapona memberikan contoh tahun 1961 jumlah penduduk di Provinsi Papua diperkirakan sekitar 700.000 jiwa (Prof Dr Koentjaraninggrat dkk, 1993), tahun 1971 berjumlah sekitar 923.440 jiwa, tahun 1980 berjumlah 1.173.875 jiwa, tahun 1990 sekitar 1.648.708 jiwa dan sesuai sensus penduduk tahun 2000 2.127.523 jiwa atau sekitar satu persen dari jumlah penduduk di NKRI, sehingga selama 39 tahun jumlah penduduk hanya bertambah 1.427.523 jiwa saja.
Selain itu menurut almarhum Drs Michael Rumbiak MA setelah Pepera tahun 1969 pemerintah Indonesia menyatakan Provinsi Papua sebagai daerah terbuka (open door policy) bagi orang Indonesia lain bebas masuk Papua. Kebijakan ini jelas menyebabkan banyak orang datang berbondong-bondong ke tanah Papua. Sejak tahun 1970, an sampai dengan tahun 2000 jumlah penduduk di Tanah Papua meningkat sangat cepat dan tajam tiga kali lipat (trippled) dari jumlah 700.000 menjadi 2.5 juta pada tahun 2000 selama kurang lebih 35 tahun.
Lebih lanjut Rumbiak menjelaskan dari jumlah 2,5 juta tersebut diperkirakan orang Papua asli hanya mencapai jumlah sekitar 1,5 juta orang.
Mengenai program transmigrasi menurut Drs Michael Rumbiak kedatangan mereka justru menimbulkan kepincangan tajam dalam jumlah penduduk asli terhadap jumlah transmigran atau migran sebagai bagian penghuni. Program transmigrasi seakan-akan membatasi orang Papua tetap sedikit (minoritas) di tanah kelahirannya atau tanah leluhur mereka. Kenyataannya orang Papua bertambah sangat lambat dan tidak mengimbangi orang-orang non Papua. Bahkan di daerah transmigrasi menjadi minoritas dan tidak mampu bersaing dengan mereka sehingga dikhawatirkan bisa stress mental.
Transmigrasi dan migrasi spontan merupakan program percepatan pertambahan jumlah penduduk non Papua di tanah Papua sehingga cepat melebihi jumlah penduduk asli Papua dalam waktu singkat. Di daerah perkotaan kabupaten mau pun Kota Jayapura jumlah orang non Papua sudah melebihi orang Papua. Perbandingan jumlah penduduk yang timpang tersebut kelihatan jelas sekali pada pusat-pusat keramaian atau perkotaan.
Program transmigrasi menurut Rumbiak tanpa sadar telah memiskin masyarakat lokal. Pasalnya masyarakat lokal kehilangan hak-hak adat mereka atas tanah, hutan dengan sumber daya alamnya untuk selama-lamanya. Hak milik tanah menurut klen/suku yang masih kental menyebabkan klen-klen atau suku-suku melepaskan tanah untuk program transmigrasi tidak dapat bebas memanfaatkanm hak ulayat milik klen atau suku lainnya. Lalu mereka itu mau kemana?
Drs Michael Rumbiak MA memberikan contoh di lokasi trans di Arso sekitar tahun 1970 an jumlah penduduk asli di sana tidak lebih dari sekitar 1000 orang tetapi sekarang pada tahun 2000 jumlah penduduk Arso sudah mencapai sekitar 20.000 orang, berati ada penambahan sekitar 19.000 orang non Papua, serentak orang asli Arso menjadi minoritas dan tersisih. (Dominggus A. Mampioper dari berbagai sumber)

%d blogger menyukai ini: