Asal-Usul Dana Satu Persen

Victor M)JUBI, Timika – LPM IRJA Maret tahun 1999 telah hadir untuk mengelola uang Darah yang disebut dana satu Persen hasil pendapatan kotor yang diberikan kepada warga Papua). Disebut uang darah lantaran dana dikucurkan dari PTFI kepada Masyarakat local untuk membayar darah yang mengalir di tanah Amungsa pada peristiwa protes atas kerakusan PTFI yang tutup mata terhadap pemilik hak ulayat’ tegas Paulus Kemong dari LEMASA.

Lembaga Pengembangan Masyarakat Irian Jaya LPM-IRJA), merupakan lembaga yang mempunyai kewenangan mengelola Dana Kemitraan Freeport bagi Pembangunan Irian Jaya (Freeport Found for Irian Jaya Development/FFIJD) atau lebih dikenal dengan nama dana 1%. Lembaga ini dibentuk bersama oleh Pemerintah; Lembaga Musyawarah Adat Suku Amungme(Lemasa); Lembaga Musyawarah Adat Suku Kamoro (Lemasko); Lembaga Gereja besar yang ada di Kabupaten Mimika dan PT. Freeport Indonesia.
Pada awal pelaksanaan kegiatan kelembagaan dan program kerjanya, LPM-IRJA dihadapkan pada tantangan yang begitu keras dan mendesak. Secara internal, Pengurus Harian telah menerima mandat dan garis besar program dari Badan Pengurus. Akan tetapi tanpa disertai kelengkapan organisasi lainnya seperti petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan serta Standar Operasional Prosedur khususnya dalam bidang keuangan, personalia dan kegiatan program dalam pelaksanaan tugas sehingga kami kesulitan untuk serta merta menangani desakan masayrakat.
LPM-IRJA dalam melaksanakan kegiatan program pengembangan masyarakat menggunakan konsep (PRA) Participatory Rural Appraisal dan P3MD (Perencanaan Pembangunan Partisipatif Masyarakat Desa) dan ternyata penerapan konsep ini banyak mengalami hambatan, sebab masyarakat masih menganggap bahwa pengalokasian Dana FFIJD atau 1% ini dari PT.FI merupakan hasil kerusuhan yang terjadi di areal perusahaan pada tanggal 10 dan 13 Maret 1996. Walau pada tanggal 14 Agustus 1998 PT.FI telah mengeluarkan surat penjelasan mengenai maksud serta tujuan dana ini namun demikian masyarakat masih tetap pada pendapat semula.
Laporan ini memaparkan pertanggungjawaban Direktur Eksekutif terhadap pengelolaan dan pelaksanaan kegiatan program pengembangan masyarakat yang dilaksanakan oleh LPM-IRJA sejak Februari 1999 sampai dengan September 2001. Adapun tujuan dari pembuatan laporan ini adalah 1). Sebagai pertanggungjawaban LPM-IRJA kepada pemerintah, PT. Freport Indonesia dan lembaga-lembaga terkait lainnya; 2). Sebagai informasi, masukan data, dan rekomendasi-rekomendasi penting dan dapat digunakan secara luas oleh pihak-pihak yang berkepentingan untuk kelangsungan pengelolaan dan pelaksanaan program pengembangan masyarakat di Kabupaten Mimika.
Data yang digunakan untuk penyusunan pelaporan ini berasal dari :
a. Hasil monitoring pelaksanaan kegiatan program di lapangan yang dilakukan atas kerjasama antara LPM-IRJA dan Departemen ITD PT. Freeport Indonesia;
b. Hasil audit keuangan yang dilakukan atas kerjasama antara LPM-IRJA dengan Arthur Anderson;
c. Hasil penjajagan kegiatan program pengembangan masyarakat yang dilakukan atas kerjasama antara PT. FI-LPM-IRJA dan Yayasan Indonesia Sejahtera (YIS); dan d. Hasil audit yang dilaksanakan oleh PT. Chemonic Indonesia.

Dalam perjalanannya, LPM-IRJA telah melakukan kegiatan pengembangan masyarakat sesuai dengan kemampuan yang dimiliki. Kegiatan program dengan hasil yang sangat membanggakan, seperti pendirian dan pengoperasian RSMM (Rumah Sakit Mitra Masyarakat) di Timika, Rumah Sakit yang di dirikan dilahan seluas 8 Ha ini dilengkapi oleh berbagai fasilitas modern dan dilayani oleh dokter-dokter yang berpengalaman. Rumah sakit ini telah dapat memberikan pelayanan pengobatan, baik untuk rawat inap dan rawat jalan setiap harinya sebanyak 200 pasien. Namun demikian, masih berpusat di kota sehingga pelayanan di kampung-kampung belum maksimal dilakukan. Pemberian dan penyaluran biaya beasiswa serta penunjang pendidikan sampai laporan ini dibuat LPM-IRJA telah menyalurkan kurang lebih 6000 peserta, yang terdiri dari level pendidikan SD, SMP, SMU (khusus Kabupaten Mimika); Diploma, S1, S2 dan S3. Semua peserta tersebut hampir berada pada kota-kota studi baik yang di Jawa, Sumatra, Sulawesi dan Papua sendiri. Penyaluran beasiswa ini untuk beberapa kota studi disalurkan melalui kantor perwakilan LPM-IRJA, Lembaga Mitra Kerja, seperti Yayasan Binterbusih di Semarang, Unipa untuk Manokwari dan PT. POS INDONSEIA. Untuk program pengambangan ekonomi dan sarana umum desa, termasuk pembangunan perumahan masyarakat, LPM-IRJA telah melaksanakan kegiatan ini di kurang dari 60 desa di wilayah Kabupaten Mimika. Kegiatan ini langsung dilakukan oleh TPPD (Tim Pengelola Program Desa) dan juga tim yang dibentuk bersama di desa, terutama untuk daerah SP (Satuan Pemukiman) transmigrasi. Dalam program ini masyarakat mulai mengenal bagaimana merencanakan program, melaksanakan dan mengorganisasikan program dan juga termasuk mengelola dana dan lembaga.
Disamping itu LPM-IRJA juga memberikan bantuan bagi Lembaga Adat (Lemasa dan Lemasko) dan Lembaga Agama untuk mendukung pelaksanaan kegiatan program dari lembaga tersebut. Pada periode ini juga LPM-IRJA telah memberikan bantuan kepada masyarakat di wilayah Kabupaten Paniai dan Puncak Jaya, yang penyalurannya melalui POKJA LPM-IRJA yang terbentuk dimasing-masing Kabupaten tersebut. Pembentukan POKJA ini difasilitasi oleh LPM-IRJA yang dibentuk bersama seluruh perwakilan masyarakat yang hadir.
Banyak pelaksanaan kegiatan program yang tidak mencapai target, mengalami hambatan dan perlu dilakukan beberapa perbaikan teknis untuk pelaksanaan selanjutnya. Keadaan ini disebabkan oleh :
1. Begitu LPM-IRJA dibentuk langsung melaksanakan program kerjanya, tanpa terlebih dahulu mempersiapkan kelengkapan organisasi serta SDM karyawannya secara terencana
2. Masih terbatasnya kemampuan dan pengalaman masyarakat pedesaan dalam pengambilan keputusan-keputusan pelaksanaan kegiatan program mudah dipengaruhi oleh pihak ketiga/oknum tertentu termasuk diantaranya beberapa kontraktor lokal;
3. Secara kuantitas dan kualitas karyawab LPM-IRJA masih jauh jika dibandingkan rentang kendali pelaksanaan program yang akan di control;
4. Masih sangat keras desakan dari masyarakat untuk segera mendapatkan pelayanan sampai-sampai melupakan tujuan mulia dari pengalokasian dana yang dikelola oleh LPM-IRJA;
5. Lembaga mitra kerja yang diharapkan mampu untuk melaksanakan program, ternyata masih belum sepenuhnya dapat menampilkan kemampuannya;
6. Gangguan fisik dan teror terhadap beberapa karyawan dan fasilitas kerja LPM-IRJA;
7. Belum adanya dukungan yang konkrit dari Pemerintah Daerah; Lembaga Agama dan Lembaga Adat dalam mengkorrdinasikan pelaksanaan program dilapangan.

Persoalan lain lebih subtansial berkaitan dengan mekanisme keuangan. Pengelolaan keuangan masih terus terpaut secara administratif dan kewenangannya antara LPM-IRJA dengan PT. Freeport, sehingga LPM-IRJA tidak secara lengkap mengetahui keseluruhan aliran keuangan yang terjadi, terutama pengalokasian dana pada bidang Kesehatan dan Bidang Pendidikan yang menggunakan fasilitas PT.FI seperti helicopter dan pelayanan kesehatan oleh AEA dan Malaria Kontrol-PT.FI; pelayanan beasiswa, terutama untuk transportasi siswa. Rencana pengelolaan keuangan secara terpisah dari sistem pengelolaan keuangan PT.FI yang telah direncanakan sampai saat ini belum bisa diwujudkan secara konkrit. Prosedur pengelolaan dan pemanfaatan dana FFIJD ini telah menjadikan LPM-IRJA kehilangan independensinya sebagai suatu lembaga yang milik masyarakat. LPM-IRJA selama ini telah menjadi semacam salah satu departemen PT. Freeport yang sangat tergantung kepada kebijakan pimpinan PT. Freeport. LPM-IRJA juga sama sekali tidak mengetahui secara jelas seberapa besar dana yang digunakan secara langsung oleh Freeport, misalnya untuk belanja kesehatan, penerbangan helicopter, maupun program-program pengembangan masyarakat lain dibiayai secara langsung oleh Freeport tanpa melalui LPM-IRJA. Bahkan secara total berapa besar dana FFIJD per tahun pun tidak diketahui secara pasti.
Beberapa hal yang sangat penting untuk diketahui oleh Badan Pengurus LPM-IRJA, berkaitan dengan pokok-pokok pengalihan tugas dan tanggung jawab Direktur Eksekutif LPM-IRJA adalah :
a. Seluruh karyawan yang ada telah akan di PHK-kan pada akhir bulan Oktober 2001, sehingga BP LPM-IRJA diharapkan mencari jalan keluar yang terbaik bagi pelaksanaan kelanjutan program yang sedang berjalan;
b. Pengamanan aset-aset LPM-IRJA baik yang berada di beberapa kantor cabang LPM-IRJA maupun yang berada di kantor Timika serta yang masih dimanfaatkan oleh lembaga mitra kerja, seperti di Rumah Sakit Mitra Masyarakat;
c. Beberapa program yang sedang berjalan yang belum diselesaikan dengan baik oleh LPM-IRJA seperti pembangunan berbasis desa di HL dan Kwamki Lama;
d. Diharapkan bagi direktur yang baru atau lembaga yang baru nantinya akan meneruskan hal-hal tersebut di atas.

Dalam turut memberikan sumbangan pemikiran bagi perbaikan pengelolaan dana 1% yang akan dikelola oleh anggota kepengurusan berikutnya, dibawah ini adalah pokok-pokok rekomendasi yang penting untuk ditindak lanjuti, yakni :
a. Pengelolaan dana FFIJD sebaiknya dilaksanakan dengan memberikan independensi luas kepada LPM-IRJA. Adalah sangat baik bila dana diserahkan seluruhnya kepada LMP-IRJA dan LPM-IRJA-lah yang kemudian mendistribusikannya sesuai usulan program dan tagihan. Dalam kerangka itu sebaiknya…… juga LPM-IRJA diperkuat oleh tim akuntan yang profesional sehingga dapat melaksanakan administrasi keuangannya sendiri dan bertanggung jawab yang akhirnya lembaga ini mempunyai eksistensi yang utuh;
b. Organisasi pengelola FFIJD selalu berubah-ubah, baik mulai PWT2 maupun LPM-IRJA, oleh sebab itu disarankan bahwa sebaiknya organisasi pengelola FFIJD tetap dipertahankan organisasi seperti LPM-IRJA dengan mengadakan perbaikan-perbaikan yang relevan berdasarkan hasil audit Arthur Andersen dan hasil need assignment Chemonics serta YIS (Yayasan Indonesia Sejahtera);
c. Karena seluruh karyawan LPM-IRJA akan di PHK bulan Oktober ini, diharapkan BP LPM-IRJA membentuk Caretaker yang bertanggung jawab menjalankan fungsi-fungsi operasional organisasi, terutama dalam melaksanakan program yang sedang berjalan dan mensosialisasikan hal-hal yang terjadi dan yang akan terjadi, sampai terbentuknya kepengurusan yang baru;
d. Mengingat kompleksitas kegiatan program yang dilaksanakan oleh LPM-IRJA dari dana FFIJD ini disarankan pada masa mendatang dalam perekrutan karyawan perlu memperhatikan aspek kualitas pengetahuan dan ketrampilan dari calon karyawan. Sebaiknya sikap tertutup (eksklusif) dari LPM-IRJA terhadap keterlibatan dari suku-suku yang lain perlu dikaji ulang;
e. Saya menganjurkan agar Badan Pengurus menghentikan pembangunan rumah dalam pengembangan pra-sarana fisik pada program berbasis desa oleh karena ternyata justru menguntungkan pihak-pihak yang seharusnya tidak menerima bantuan ini. Sebagai gantinya, program ini diperuntukkan untuk penunjangan kegiatan ekonomi. (John Pakage/Victor Mambor)

Iklan
%d blogger menyukai ini: