Bagaimana Mengawasi BOS?

IST)JUBI- Pemerintah Indonesia kini memprogramkan pemberian Bantuan Operasional Sekolah (BOS) bagi sekolah SD hingga SMP baik negeri maupun swasta sebagai bentuk lain dari pengurangan subsidi bahan bakar minyak sejak tahun 2005. Program Bantuan Subsidi Biaya Minimal Pendidikan (PSBMP) ini ada di tangan “Sang BOS”

Kebijakan pembangunan pendidikan dalam kurun waktu 2004-2009 meliputi peningkatan akses rakyat terhadap pendidikan yang lebih berkualitas melalui peningkatan pelaksanaan Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun dan pemberian akses yang lebih besar kepada kelompok masyarakat yang selama ini kurang dapat menjangkau layanan pendidikan, seperti masyarakat miskin, masyarakat yang tinggal di daerah terpencil, masyarakat di daerah-daerah konflik, ataupun masyarakat penyandang cacat.
Untuk wilayah Papua BOS telah digulirkan serentak sejak Maret bulan ini. Hampir seluruh sekolah tingkat SD dan SMP negeri maupun swasta kebagian uluran tangan dari sang bos. Masyarakat terutama orang tua murid tentu senang dan gembira. Meskipun dana bantuan tersebut hanya diperuntukkan bagi alokasi buku-buku pelajaran.
Sebab pada kenyataanya di Papua ini tidak juga ada sekolah yang benar-benar gratis.
Kepala Dinas P dan P Kabupaten Keerom,Octovianus Nasadit yang ditemui jubi baru-baru ini mengatakan bahwa penyaluran tentang dana Bos Untuk periode 2007 semuanya telah disalurkan kepada masing-masing sekolah sementara untuk penyaluran pada tahun 2008 ini pemda Keerom dalam hal ini Dinas P dan P sedang mengikutkan Tim Tehknis untuk mengikuti prosedur yang telah ditentukan dan diupayakan dalam waktu yang tidak terlalu lama segera didistribusikan
“Sebenarnya sudah harus di distribusikan hanya kami belum tuntas dalam hal persiapan, tetapi kalau kami sudah siap tentu akan segera didistribusikan alokasi dana BOS ke sekolah-sekolah.” jelas Nasadit.
Menurutnya, besarnya dana Bos yang diberikan masing-masing sekolah tentu disesuikan dengan jumlah siswa pada masing-masing sekolah namun pada tahun 2008 ini secara detail belum diketahui secara menyeluruh dan ini merupakan suatu pekerjaan Tim yang didalamnya terdapat manajer BOS dan manajer Buku yang khusus menangani bantuan opersional sekolah untuk buku.
Iuran sekolah atau biasa disingkat SPP untuk sebagian sekolah sekarang tidak ada, tetapi iuran lain seperti pembayaran gedung sekolah masih harus dibayar setiap bulan. Itu artinya nama untuk SPP hanya pindah menjadi pembayaran gedung sekolah. Memangnya setiap bulan ruangan diperbaiki sehingga harus dibayar rutin setiap bulan.
Berdasarkan data seluruh Indonesia penerima dana BOS sampai dengan tahun 2003 masih banyak anak usia sekolah yang tidak dapat mengikuti pendidikan sebagaimana diharapkan. Anak usia 7-15 tahun yang belum pernah sekolah masih sekitar 693,7 ribu orang (1,7 persen). Sementara itu yang tidak bersekolah lagi baik karena putus sekolah maupun karena tidak melanjutkan dari SD/MI ke SMP/MTs dan dari SMP/MTs ke jenjang pendidikan menengah sekitar 2,7 juta orang atau 6,7 persen dari total penduduk 7-15 tahun. Secara kumulatif jumlah siswa putus sekolah dalam kurun waktu 2 tahun terakhir mencapai 1,39 juta untuk jenjang SD/MI, 535,7 ribu untuk jenjang SMP/MTs dan 352,6 ribu untuk jenjang SMA/SMK/SMA.
Disparitas partisipasi sekolah juga masih cukup tinggi antar kelompok masyarakat. Salah satu kesenjangan terbesar adalah antara partisipasi pendidikan penduduk kaya dan penduduk miskin. Sebagai gambaran, pada saat rata-rata Angka Partisipasi Kasar (APK) jenjang SMP/MTs sebesar 81,08 persen, APK kelompok terkaya (Quintile 5) telah mencapai 99,51 persen sementara APK kelompok termiskin (Quintile 1) baru mencapai 61,13 persen. Keadaan tersebut tentu perlu terus diperbaiki sebagai bentuk pemenuhan hak setiap warga negara untuk mendapatkan pendidikan sekaligus untuk mencapai sasaran Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 Tahun yang antara lain diukur dengan tercapainya APK jenjang SMP/MTs sebesar 95 persen pada tahun 2008, serta untuk mencapai sasaran-sasaran yang ditetapkan dalam kesepakatan internasional seperti Education For All (EFA) dan Millenium Development Goals (MDGs) yaitu memberikan pendidikan yang merata pada semua anak, dimanapun, laki-laki dan perempuan, minimal sampai jenjang pendidikan dasar.
Salah satu alasan rendahnya partisipasi pendidikan khususnya pada kelompok miskin adalah tingginya biaya pendidikan baik biaya langsung maupun tidak langsung. Biaya langsung meliputi antara lain iuran sekolah, buku, seragam, dan alat tulis, sementara biaya tidak langsung meliputi antara lain biaya transportasi, kursus, uang saku dan biaya lain-lain. Sejak tahun 1998, untuk mencegah dampak negatif krisis ekonomi bagi masyarakat miskin dalam mengakses pendidikan, melalui program Jaring Pengaman Sosial (JPS) Bidang Pendidikan Pemerintah memberikan beasiswa secara besar-besaran kepada siswa dari keluarga miskin yaitu sebanyak 1,8 juta siswa SD/MI, 1,65 juta siswa SMP/MTs, dan 500 ribu siswa jenjang sekolah menengah. Sejak tahun 2001 jumlah penerima beasiswa terus ditingkatkan dengan adanya tambahan sumber biaya dari Program Kompensasi Pengurangan Subsidi BBM (PKPS-BBM). Meskipun program JPS telah berakhir pada tahun 2003, Pemerintah tetap melanjutkan pemberian beasiswa tersebut melalui PKPS BBM. Kenaikan harga BBM mulai tanggal 1 Maret 2005 dikhawatirkan akan menurunkan kemampuan daya beli penduduk miskin. Hal tersebut lebih lanjut dapat menghambat upaya penuntasan Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun karena penduduk miskin akan semakin sulit memenuhi kebutuhan biaya pendidikan. Oleh sebab itu program PKPS-BBM bidang pendidikan perlu dilanjutkan.
Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistim Pendidikan Nasional mengamanatkan bahwa setiap warga negara yang berusia 7-15 tahun wajib mengikuti pendidikan dasar. Konsekuensi dari amanat undang-undang tersebut maka pemerintah wajib memberikan layanan pendidikan bagi seluruh peserta didik pada tingkat pendidikan dasar (SD/MI dan SMP/MTs serta satuan pendidikan yang sederajat). Dikaitkan dengan penuntasan wajib belajar pendidikan dasar 9 tahun, maka peserta didik tingkat pendidikan dasar akan dibebaskan dari beban biaya operasional sekolah. Biaya operasional sekolah yang langsung dikelola oleh sekolah meliputi biaya untuk pendaftaran, iuran bulanan sekolah, biaya ujian, bahan dan biaya praktek. Biaya tersebut di atas tidak termasuk untuk biaya investasi seperti penyedian sarana dan prasarana sekolah, gaji guru dan tenaga kependidikan lainnya, serta biaya untuk peningkatan mutu guru.
Berkaitan dengan pengurangan subsidi bahan bakar minyak, sejak tahun 2005 Pemerintah Indonesia memprogramkan pemberian Bantuan Operasional Sekolah (BOS) bagi sekolah SD/MI/SDLB/SMP/MTs/SMPLB baik sekolah negeri maupun swasta serta Salafiyah maupun sekolah non-Islam setara SD dan SMP. (Selanjutnya akan disingkat dengan Sekolah/Madrasah/Salafiyah)
Program pemberian Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dimaksudkan sebagai bantuan kepada sekolah/madrasah/salafiyah dalam rangka membebaskan iuran siswa namun sekolah tetap dapat mempertahankan mutu pelayanan pendidikan kepada masyarakat.
Sementara itu sasaran program BOS adalah semua SD/MI/SDLB/SMP/MTs/SMPLB dan Salafiyah setara SD dan SMP (termasuk sekolah keagamaan non Islam), baik negeri maupun swasta di seluruh kabupaten/kota dan propinsi di Indonesia. Program Kejar Paket A, Paket B, dan SMP Terbuka tidak termasuk sasaran dari PKPS BBM, karena ketiga program tersebut telah dibiayai secara penuh oleh Pemerintah. Besar biaya bantuan operasional yang diterima oleh sekolah penerima BOS dihitung berdasarkan jumlah siswa. (Anang Budiono)

%d blogger menyukai ini: