FNMPP Minta Referendum

Musa Abubar)JUBI – Setelah hampir dua tahun Kota Jayapura tak ada lagi demonstrasi yang meminta Referendum, Senin 3 Maret di tengah Kota Abepura, tepatnya di halaman kantor Pos Abepura, belasan mahasiswa berdemonstrsi yang menamakan dirinya Front Nasional Mahasiswa Pemuda Papua (FNMPP).

Mereka melakukan orasi dan membentangkan spanduk juga poster yang berisi penolakan terhadap otonomi khusus dan permintaan dilakukannya Referendum bagi Tanah Papua. Demonstrasi juga berlangsung di depan halaman kampus lama universitas Cenderawasih yang melibatkan 20 orang demonstran. ini hanya berlangsung beberapa menit dan langsung dibubarkan pihak kepolisian dengan mendatangkan satu truk dalmas dan dua truk Brimob Polda Papua.
Pada saat itu dua Mahasiswa, Marthen Manggaprouw dan Franky Inekep dimintai keterangan oleh Polresta Jayapura dan dilepaskan keesokkan harinya. Pada saat yang sama di Kota Manokwari juga dan beberapa kota lainnya para pemuda dan mahasiwa melakukan demonstrasi dengan maksud yang sama. Di Kota Manokwari demonstrasi juga dilakukan pembentangan bendera Bintang Kejora.
13 Maret, Kota Manokwari digunjang demonstrasi besar-besaran lagi. Mereka menamakam dirinya West Papua National Autority (WPNA) wilayah II Manokwari dan Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) se Manokwari. Pada demonstrasi kali ini juga dilakukan pembentangan bendera Bintang Kejora dan 12 pendemo kemudian ditangkap.
Demonstrasi tersebut masih berlanjut sampai 14 Maret dan cukup menggemparkan kota Manokwari, karena dalam demonstrasi tersebut situasi sempat memanas dan terjadi bentorok antara aparat keamanan dengan para demontrasi. . Kali ini Mahasiswa yang menamakan dirinya West Papua National Autority (WPNA) wilayah II Manokwari kembali mengunjang kota Manokwari dengan aksinya bersama-sama dengan BEM.
Meskipun dalam demonstrasi pertama 12 orang teman mereka ditangkap namun mereka terus membentangkan bendera bintang kejora. Dalam demostrasi tersebut mereka meminta agar menolak Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 77 tahun 2007 yang mengatur tentang lambang daerah dan melarang penggunaan bendera bintang kejora. Selain menuntut PP Nomor 77 tahun 2007, Mereka juga menyampaikan pernyataan sikap mereka kepada DPRP Manokwari yang di sampaikan oleh Ketua Forum Komunikasi Pemuda dan Mahasiswa (FKPM) wilayah Manokwari Abner Arie Aisoki.
Pernyataan sikap yang pertama mereka meminta Majelis Rakyat Papua (MRP) di bubarkan. Karena selama ini kinerja MRP di nilai tidak melaksanakan fungsinya dengan baik bahkan ketidak jelasan dari prosedur kerja mereka. Apa yang selama ini di kerjakan oleh MRP. Kedua merek meminta meminta kepada Pemerintah agar menjalankan UU Nomor 21 tentang Otonomi Khusus bagi Papua secara merata dan berjalan dengan baik. Karena selama pemberlakuan otonomi khsus di papua selama ini belum di rasakan oleh semua orang Papua . Banyak masyarakat Papua yang masih hidup dibawah garis kemiskinan bahkan tidak mendapat kesempatan usaha. Banyak orang papua tidak diberdayakan secara merata baik di kota maupun di daerah pedesaan. Lebih banyak di Daerah pedesaan. Misalnya sebagai bukti, banyak mama mama Papua yang tidak mempunyai tempat jualan sehingga setiap harinya harus berjualan di atas Trotoar dan pinggiran jalan sampai ini. mem ketiga mereka menolak dengan tegas PP Nomor 77 tahun 2007.
Keempat mereka meminta kepada Pemerintah Negara Republik Indonesia (NKRI) agar segera berdiskusi, dan sesegera mungkin melakukan perundingan mengenai harkat dan martabat semua komponen rakyat papua dan mendesak PBB agar segera mengintervensi tanah Papua demi kemanusiaan dengan memberikan referendum bagi bangsa papua. Karena selama ini kelihatanya pemerintah NKRI menutup diri dan selalu menutup masalah papua dengan menjawabnya dengan berbagai macam program yang di tawarkan bagi orang Papua.
Kamis 13 Maret. Front Nasional Mahasiswa Pemuda Papua (FNMPP) melakukan konferensi Pers, meminta aparat kepolisian Polres Manokwari dan Polresta Jayapura hendaknya melepaskan kawan-kawan mereka yang hingga saat ini masih ditahan akibat melakukan demonstrasi damai tanggal 6, 13 dan 14 Maret lalu di Jayapura maupun Manokwari. Khsusnya Demostrasi yang di lakukan di Manokwari 14 maret lalu yang mengakibatkan 12 orang ditangkap.
Juru bicara FNMPP Marthen Singgir menjelaskan bahwa aksi damai ini sebenarnya dilakukan di beberapa kota seperti di Sorong, Serui, Manokwari, “Hasil evaluasi kami semua aksi berlangsung dengan dengan baik, aman dan tidak anarkis. Sebab itu kami meminta aparat melepaskan mereka tidak melanggar aturan hukum,” ujar Singgir. Selain di beberapa kabupaten di Papua, demonstrasi yang sama juga berlangsung di Jawa dan Bali pada hari yang sama, 6 dan 13 Maret dan aksi diluar Papua boleh berjalan dengan baik dari awal sampai akhir. Namun aksi demonstrasi yang di lakukan oleh teman mereka di manokwari dari 13-14 maret harus ditindak lanjuti oleh Aparat keamanan terkait dengan penangkapan 12 teman mereka. Singgir mengharapkan kepada Aparat kemanan agar bisa memahami tujuan pelasanaan aksi yang di lakukan.
Tujuan dari pelaksanaan aksi damai itu sendiri adalah meminta Pemerintah Republik Indonesia agar memenuhi kewajiban Undang-udnang No. 21 Tahun 2001 tentang otonomi khusus bagi Provinsi Papua. Kewajiban yang diberikan yaitu memberikan perlindungan dan penghargaan terhadap hak-hak dasar orang Papua, juga hak asasi manusia. Berdasarkan pasal 38 dan pasal 39 UU No. 21/2001 trntang otonomi khusus bagi provinsi Papua. Dimana pasal 38 ayat (1) menyatakan perekonomian Papua yang merupakan bagian dari perekonomian nasional dan global harus diarahkan dan diupayakan untuk menciptakan sebesar-besarnya kemakmuran dan kesejahteraan seluruh rakyat papua dengan menjujunjug tinggi prinsip-prinsip keadilan dan pemerataan. “Saya lihat banyak mama-mama papua yang masih berjualan diatas trotoar, depan toko, bahkan dipinggiran jalan karena tidak mempunyai tempat jualan. Mereka seiring diusi-usir oleh aparat kepolisian maupun polisi pamong praja seperti binatang, hanya karena berjualan diatas jalan dan trotoar, misalnya seperti yang pernah terjadi pada mama yang berjualan di depan toko Gelael Jayapura dan jalan Matahari”. ujar Marthen dengan nada kesal.
Oleh sebab itu berdasarkan dasar tersebut dalam jumpa pers ini, FNMPP mewakili Rakyat Papua Barat yang terdiri 312 suku yang merupakan rumpun bangasa Melanesia berusaha meminta kepada Pemerintah Republik Indonesia agar dapat memperhatikan hal-hal sebagai berikut :
1. Pemerintah Republik Indenesia telah gagal memenuhi kewajibanya sesuai amanat UU No. 21 Tahun 2001 untuk memberikan perlindungan dan penghargaan terhadap hak-hak dasar penduduk asli, Hak Asasi Manusia, Supremasi hokum, serta etika dan moral di alam demokrasi.
2. Pemerintah Republik Indenesia telah gagal mewujudkan masyarakat asli Papua yang Adil, Makmur dan Sejahtera berdasarkan pembukaan UUD 1945 dan Pancasila.
3. Pemerintah Republik Indonesia, Belanda, USA dan PBB telah menciptakan petaka kemanusiaan di tanah air bangsa pribumi Papua Barat selama 46 tahun.

“Berdasarkan hal-hal tersebut diatas maka kami meminta dan menyuarakan kepada pemerintah Republik indonesia segera mencabut keabsahan pemberlakuan UU No. 21 Tahun 2001 tentang : Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua, bersama dengan perangkat-perangkat serta produk hukum lainya. Kami juga meminta Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) harus mereviuw The Act Of Free Choise atau penentuan Pendapat Rakyat (PEPERA) tahun 1969 dan mencabut resolusi majelis umum PBB No. 2504, 19 November 1969, PBB segera mendaftarkan masalah papua barat kedalam anggota PBB menjadi negara merdeka resmi yang yang kini disponsori oleh Negara Republik kepulauan Vanuatu, Irlandia dan beberapa negara lainnya. “ujar Marthen.
Singgir berharap dengan adanya aksi damai yang dilakukan tanggal 6 maret lalu dan tanggal 13 dan 14 Maret dapat dimengerti oleh semua pihak, walaupun banyak teman-teman yang ditahan oleh pihak kepolisian. Menurutnya semakin banyak teman-teman mereka yang ditahan maka akan memepercepat proses kejelasana dari maksud dan tujuan yang dingignkan. Kami menginginkan agar masayarkat kecil di berdayakan dengan baik sesuai dengan pasal 38 UU Otonomi Khusus Papua.
Dikatanya kami berharap agar lewat aksi damai yang kami lakukan ini, Pemerintah Jakarta dan PBB bisa membuka diri untuk duduk bersama dengan Pemerintahan Transisi Papua Barat untuk mendiskusikan bersama-sama permasalahan Papua. Sebab selama ini tidak ada diskusi yang baik anatara pemerintah Jakarta maupun PBB, masih menutup diri. Karena otonomi khusus bukan solusi bagi Papua karena otonomi khsus bagi Papua sudah pada 1962 yaitu adanya Pepera. Namun Pemerintah NKRI tidak menyetujuinya karena bisa melepaskan Irian Jaya pada waktu itu terlepas dengan begitu saja. Permasalahan ini pun tidak di seriusi oleh PBB dan Nederlanda atau Belanda pada waktu itu. Mereka hanya mengijinkan dengan alasan yang tidak jelas menyerahkan Irian Jaya ke pangkuan pertiwi Pemerintah NKRI dengan begitu saja. Untuk itu kami merasa bahwa sudah saatnya bagi pemerintah NKRI dan masayarakat Papua untuk meminta kejelasan. (Musa Abubar/Angel Flassy)

Iklan
%d blogger menyukai ini: