Moratorium Otsus

Oleh Lamadi de Lamato
Direktur Lembaga Analisa Kebijakan Daerah – La-KEDA Institute, Papua.
Staf Pengajar ilmu Pemerintahan di USTJ

Moratorium otonomi khusus (Otsus) adalah sebuah istilah yang kurang lebih artinya adalah istirahat atau jedah sejenak dari situasi penat dan membosankan. Siapa yang membutuhkan istrirahat? Jawabannya semua orang dimuka bumi ini butuh istirahat untuk melonggarkan kembali pemikiran dan menstabilkan kembali kondisi fisik (dan rohani) seseorang. Kita berharap dengan istirahat kita bisa kembali berpikir normal dan tidak acak kadut lagi. Bagi rakyat Papua yang merupakan komunitas besar, mungkin kita juga butuh istirahat dari situasi otsus yang semakin acak kadut. Bagaimana tidak acak kadut, hampir semua elemen hari ini tengah berada dalam kondisi yang sangat memprihatinkan.
Carut-marut para elit yang terjadi dalam forum rapat kerja provinsi sangat mungkin menggeser perdebatan sehat yang kita anggap sebagai simbol demokrasi, tatkala perdebatan itu kemudian di simpulkan oleh sebagian para elit kita dengan solusi kita harus ‘bercerai berai’ melalui tuntutan pemekaran provinsi baru. Memang tuntutan itu sangat beralasan bila kita menegok kebelakang betapa ada prilaku yang sangat menyakitkan – yang secara tidak kita sadari – dimana kita telah membuat kekeliruan dengan tidak adil dalam membangun komunitas Papua dalam frame yang sama di masa silam. Sebutan pembangunan hanya menyentuh mereka yang ada di pantai atau pesisir sebagai bentuk ketidakadilan terhadap mereka yang tinggal di Pegunungan memang patut menjadi bahan renungan kita semua terutama generasi sekarang. Renungan itu adalah, benarkah kesalahan masa silam yang sangat menyakitkan itu harus kita selesaikan dengan cara bercerai berai? Apakah tidak ada cara lain yang lebih elegan dan menyentuh akar persoalan?
Bercerai berai bisa jadi adalah pilihan terburu-buru dan sangat mungkin cara itu adalah produk dari akumulasi kekesalan yang bersifat ego sektoral. Ego ini di identifikasi berkarakter sempit (suku, ras, agama, golongan dan lain-lain). Jika karakter ini menjadi alasan pembangunan itu di gugat, maka sesungguhnya demokrasi yang kita terjemahkan dalam memaknai pembangunan komunitas asli Papua dalam era otsus akan kehilangan esensi yang sesungguhnya. Esensi yang kita cita-citakan dalam era otsus adalah membangun komunitas asli menjadi tuan di negerinya sendiri dengan frame memelihara kearifan lokal Kearifan lokal memiliki ruang dan lingkupnya yang sangat luas dan kaya jangan sampai kita reduksi karena interpretasi pembangunan yang merata tersebut kita kaitkan dengan nilai anggaran (materil). Jika itu yang kita pakai dalam memelihara kearifan lokal, maka sesungguhnya kita telah salah dan keliru dalam memahami esensi membangun masyarakat dengan sebenar-benarnya. Kearifan identik dengan kesantunan, kasih, tolong-menolong, sehati dan seperjuangan dan tenggang rasa dan lain-lain seringkali hilang dan musnah karena virus globalisasi yang masuk dalam berbagai segmen kehidupan seiring dengan gemuruh yang bernama pembangunan dimanapun manusia berada.
Kita tidak mengerti kenapa uang otsus yang begitu besar tetapi dampak dari uang itu hanya menyentuh lapisan tertentu yang dekat kekuasaan saja. Kita juga merasa aneh kenapa rakyat asli Papua yang jumlahnya sangat sedikit dengan kekayaan alam melimpah, tapi rakyatnya banyak yang menderita. Kita juga tidak mengerti kenapa ucapan para elit sering berbeda dengan tindakan mereka dalam memperbaiki nasib rakyat dan seterusnya. Otsus sudah tidak terarah dari semangat awal yaitu proteksi hak-hak dasar orang asli dalam beberapa bidang penting tidak jalan dengan benar. Prilaku elit yang pongah dalam otsus juga semakin tidak terkendali. Yang lebih parah lagi, payung hukum berupa instrumen kesepakatan otsus dengan ‘telanjang’ kita langkahi dan sering kita ‘kebiri’dengan terang-terangan. Tapi ada satu yang aneh dari semua itu, sebuah gejala yang bernama polarisasi kepentingan yang kalau tidak di antisipasi dapat melahirkan sebuah situasi yang abnormal di masyarakat.
Tuding-menuding, langkah-melangkahi dan saling melempar tanggung jawab dapat membuat masyarakat menjadi bingung dan – bisa jadi – kondisi itu akan membuat masyarakat mencari jawabannya sendiri. Masyarakat yang antipati, masa bodoh dan frustasi dapat terjadi tatkala saluran-saluran publik yang ada tidak berfungsi alias mandul. DPRP, MRP dan Dok II yang menjadi pilar penting otsus ternyata tidak banyak berfungsi untuk kesejahteraan rakyat selama kebijakan hasil reformasi tahun 1998 berjalan. Publik yang kecewa terhadap otsus tidak pernah mendapatkan jawaban yang positif dari ketiga lembaga tersebut selama otsus di implementasikan. Tidak heran publik menggugat otsus untuk segera di kembalikan ke asalnya (pusat) melalui DPRP, MPRP juga digugat untuk di bubarkan karena eksistensinya untuk rakyat asli tidak jelas. Begitupun dengan Dok II secara spesifik adalah gubernur provinsi Barnabas Suebu. Publik punya sebutan khas dari kebijakan gubernur yang lebih banyak mengumbar janji-janji manis daripada fakta. Fakta kemiskinan tidak mungkin berkurang bila realitas kepemimpinannya yang mengumbar janji tidak sesuai dengan realitas pembangunan yang di suarakan lima bupati dari Pegunungan yang walk out dari rapat kerja provinsi daerah baru-baru ini.
Sesungguhnya publik tidak perlu bingung dan merasa aneh dengan minusnya hasil otsus, bila tiga pilar lokal diatas berdiri secara kokoh dan kuat diatas kepentingan publiknya sendiri. Sebab diatas pundak merekalah kemiskinan, keteringgalan dan berbagai persoalan masyarakat lokal di pertaruhkan. Elit yang kokoh dan kuat adalah penyokong utama pembangunan itu bisa berjalan dengan seimbang. Seimbang dalam konteks tidak ada kecemburuan sosial di dalam masyarakat serta daerah juga punya otoritas yang tidak perlu di intervensi lebih jauh oleh pusat. Khusus daerah versus pusat, terlihat sekali ada dominasi otoritas. Pusat kerap menganulir kesepakatan otsus yang menjadi ‘konsesnsus’ bersama. Prilaku dominasi itu ikut memberi kontribusi negatif , kendati semua itu di lakukan atas nama percepatan pembangunan maupun menjaga integritas Negara oleh pusat – baca UU No 5 tahun 2007 dan PP 77 tahun 2007. Alasan pusat ini kerap bertabrakan dengan realitas demokratisasi daerah. Daerah bingung dengan kebijakan yang lahir dan menganulir konsesus awal. Salah satu konsesus yang masih menjadi kajian akademik MRP yang kemudian di anulir adalah simbol daerah yaitu bendera Bintang Kejora.
Kontribusi negatif pusat itu begitu terasa dan ikut mempengaruhi dinamika politik daerah ikut berubah. Dan secara automatically publiknya pun ikut berubah terutama dalam konteks perspektif mereka terhadap otsus. Setidaknya ada tiga tipe publik di era otsus. Pertama, kategori publik kritis. Kedua, publik masa bodoh. Ketiga, publik polos. Publik pertama adalah kelompok yang sejak awal hingga otsus berjalan adalah pemerhati sekaligus para pekerja (LSM ) yang dekat dengan publik. Harapan mereka publik segera sejahtera, tapi faktanya otsus malah terkonsolidasi berputar kea rah re sentralisasi. Salah satu ciri resentralisasi adalah modal pembangunan hanya berkutat pada segelintir orang atau elit. Bagi publik pertama, otsus sudah keluar dari logika kesejahteraan orang asli, karena itu otsus butuh ‘penyegaran’ sebagai jalan tengah. Jalan tengah dimaksud ada dua macam. Yang pertama mengembalikan otsus ke Jakarta. Yang kedua mengembalikan otsus pada kearifan para elit lokal melalui dialog dengan jujur dan terbuka secara segera sebelum otsus yang ‘menyimpang’ ini menjadi anarkisme yang masif.
Sementara bagaimana dengan publik masa bodoh dan polos? Yang disebut masa bodoh adalah yang pragmatis alias mereka yang kecipratan durian runtuh dari otsus. Mereka ini hanya punya kepedulian pada kelompok dan kepentingan mereka saja. Selanjutnya publik polos yaitu masyarakat kecil yang tidak tahu apa-apa. Mereka ini dalam bahasa Habel Melkias Suwae adalah mereka yang tinggal di gunung gunung, bukit-bukit, pinggiran sungai-sungai, pesisir-pesisir, rawa-rawa dan daerah-daerah terisolasi lain. Kelompok ini yang kerap dijadikan lahan politik dagang sapi partai politik dalam setiap kampanye maupun pemilihan umum.
Pertanyaannya, bagaimana kita memperbaiki otsus yang sesungguhnya? Sesungguhnya disini adalah yang mengakar dan menyentuh persoalan bukan sekedar sandiwara dan formalitas yang menjadi ciri dari para politisi dan elit dagelan. Mereka yang dagelan adalah orang-orang yang mengutamakan kepentingan pribadi dan kelompok diatas kepentingan bangsa dan rakyat. Berapapun uang yang habis, tenaga dan pikiran yang kita keluarkan tapi semuanya tidak lebih dari dagelan yang memalukan dan menjijikan. Rakyat hanya menjadi objek polemik para elit diatas kertas, di gedung ber AC tapi ujung-ujungnya tidak lebih dari sandiwara dan formalitas para elit dan kroninya sendiri. Karena itu dua isu publik kritis diatas penting kita renungi manakala kita masih berharap banyak terhadap janji perbaikan dari otsus terhadap rakyat asli. Otsus sekarang bagai buah simalakama, dilanjutkan tanpa perbaikan yang signifikan berbahaya sementara di kembalikan ke pusat juga akan menimbulkan gejolak yang serius.
Satu-satunya awal untuk perbaikan, kita butuh kajian kritis dan jujur dari semua elemen sebelum kita menukik ke akar persoalan biasnya otsus selama tujuh tahun ini. Elit kita harus jujur, terbuka dan harus bisa merumuskan pemikiran yang satu, utuh dan komprehensif. Jika Jakarta terlampau arogan dan intervensi pada daerah, kenapa kita harus berpura-pura tidak mengerti sehingga sesama kita saling menyalahkan dan mencurigai. Sebab cara itu hanya membuat rakyatlah yang menderita dan terpecah belah dalam domain pemekaran seperti sekarang. Karena itu agar kita tidak terperosok lebih dalam, kenapa kita tidak jedah atau istirahat sejenak memikirkan persoalan-persoalan otsus yang lebih fundamental dalam forum bersama dan dalam jedah waktu tertentu agar kita bisa bicara jujur dengan menangggalkan seluruh atribut kebesaran kita semua untuk duduk bersama dalam merumuskan sesuatu yang krusial untuk sebuah perbaikan. Kita harus berani untuk tidak dibayang-bayangi pusat dengan berbagai stigma atau stempel yang dibangun, karena stigma itulah kita menjadi negeri yang sudah bebas kemudian menjadi kaku dan seolah-olah tidak berpendirian dan acak kadut seperti yang publik saksikan dan herankan selama ini.***

Iklan
%d blogger menyukai ini: