Pemerintah Pusat Beri Jatah Tebangan 1,2 juta Kubik

JUBI – Secara nasional pemerintah pusat melalui Departemen Kehutanan RI memberikan kuota tebangan sebesar 1,2 juta kubik bagi Provinsi Papua. Semua itu terdiri dari rimba campuran di mana sekitar 50 – 60 % adalah kayu olahan.

“Meskipun ada permintaan dari pusat soal kayu log tetapi belum ada pembicaraan lebih lanjut tentang jumlah kuota tertentu dan waktu tertentu. Pasalnya ini menyangkut kebijakan pelarangan kayu log sehingga perlu ada pengkajian lebih lanjut,”ujar Kadinas Kehutanan Provinsi Papua Marthin Kajoi kepada Jubi belum lama ini.
Apalagi lanjut Kajoi secara nasional eksport kayu log dilarang sedangkan yang boleh keluar dari Papua hanya kayu yang telah diolah untuk pemanfaatan.
Selain itu juga ada upaya untuk menertibkan kembali HPH yang selama ini beroperasi di Provinsi Papua dan dikembalikan kepada masyarakat adat setempat.
Memang perusahaan pemegang HPH memperoleh SK dari Menteri Kehutanan sehingga perlu pengkajian yang mendalam. Namun yang jelas pemetaan kembali HPH akan tetap dilakukan.
“Sampai saat ini tercatat hanya 35 perusahaan pemegang HPH tetapi yang hanya beroperasi terdapat 15 HPH saja,”ujar Marthin Kajoi.
Namun yang jelas beberapa pemegang HPH juga kelihatannya stagnan dan tidak lagi melanjutkan kegiatan penebangan mau pun pengelolahan areaknya.
Kelihatannya hutan Papua sangat kaya tetapi ternyata tutupan hutan yang tersisa adalah 30,4 juta hektar(74,6 %), sedangkan kawasan non hutannya mencapai 10,5 juta ha (25,4 %). Hal ini jelas memberikan pencerminan bahwa telah terjadi tingkat deforstasi yang tinggi.
Sementara itu hasil studi yang pernah dilakukan Conservasi International Indonesia (CII) 2002 rata rata tingkat deforestasi di areakl HPH adalah sekitar 120.000 hektar pertahun, sedangkan pada areal Ijin Pemanfaatan Kayu (IPK) sebesar 12.000 Ha per tahun.
Namun demikian Komda Asosiasi Pengusaha Hutan Indonesia (APHI) Papua meragukan laju deforestasi di atas sebab perlu ditelaah lagi secara seksama, apakah data tersebut diperoleh berdasarkan telaah potret udara/citra satelit penelitian lapangan ataukah hanya berdasarkan proses administrasi saja. Sayangnya Komda APHI Papua juga tidak memberikan data data deforestasi sesuai aktivitas pengusaha HPH di Papua. (Dominggus A. Mampioper)

Iklan
%d blogger menyukai ini: