Akibat Jual Beli Tanah Wilayah Ondofolo Berkurang

JUBI – Kepala Museum Antropologi Uncen Fredrik Sokoy mengatakan berdasarkan hasil temuan lapangan ada beberapa Ondofolo di Kabupaten Jayapura yang tanahnya atau wilayahnya sudah semakin sempit dan mengecil.

”Wilayah semakin mengecil akibat pelepasan tanah kepada pihak lain, padahal dalam kepemimpinan tradisional luasnya suatu wilayah kekuasaan menjadi indikator,” ujar Sokoi dalam diskusi terbatasa Sistem Pemerintahan Asli Kampung di Kabupaten Jayapura belum lama ini.
Ditambahkan ada ondofolo yang tanah tanahnya dikhawatirkan sudah habis terlepas ke pihak lain dan juga aset aset adat yang hampir punah.
“Juga ada konflik internal antara kepala kepala suku dengan ondofolo. Walau demikian sebenarnya struktur pemerintahan tradisional di Sentani masih asli,” ujar Sokoi yang juga dosen antropologi FISIP Uncen.
Selain itu menurut Ketua Lembaga Penelitian Universitas Cenderawasih Dr L Reffasy MA dalam sistem pemerintahan tradisional harus mencakup empat dimensi antara lain pertama politik, kedua ekonomi, ketiga Budaya dan ke empat Kepercayaan. Dalam diskusi terbatas itu Frans Reumi menambahkan perlu ada dimensi hukum dalam sistem pemerintahan tradisional tersebut.
Frans Reumi yang juga dosen Fakultas Hukum Universitas Cenderawasih mengusulkan perlu ada penelitian tentang perubahan perubahan yang terjadi dalam sistem pemerintahan kampung sebab hasil yang dilakukan ini kelihatannya masih bersifat statis.
Sedangkan ketua Program Dasar Pembangunan Partisipatif Matius Awetouw mengatakan mengapa kebudayaan yang harus diangkat pertama nafas Otonomi Khusus adalah kebudayaan. “ Jika kebudayaan mati maka otonomi gagal total,”tegas Awetouw dalam pembukaan diskusi terbatas di Diklat Pemkot Jayapura Waena. Ditegaskan kebudayaan menyangkut keseluruhan yang kompleks antara lain nilai, etika, norma dan tindakan yang berpola untuk menunjukan suatu identitas.
“Belajar dari pengalaman bahwa pendekatan ekonomi yang selama ini merupakan primadona pembangunan tidak membawa perubahan yang significant,”ujar Awetouw. Lebih lanjut kata Awetouw pendekatan kebudayaan memiliki sosial cost yang rendah karena keseluruhan program dan pola pertanggungan jawabannya melalui mekanisme adat.
Namun yang jelas menurut Awetouw adalah mengembalikan tanggungjawab pembangunan sekarang ini ke struktur adat. “Ini berarti membuka ruang untuk membangun adat dari reruntuhan sejak diberlakukannya UU No.5 Tahun 1974, Tentang Pokok Pokok Pemerintahan Desa,” ujar Awetouw.
Ditegaskan dalam diskusi terbatas ini hanya ditampilkan ciri ciri atau karakteristik kebudayaan dari beberapa suku bangsa di Kabupaten Jayapura antara lain Namblong, Sentani, Depapre dan Kaureh
Adapun ciri ciri bentuk pemerintahan adalah tunggal dan otonom, struktur lebih penting dan diutamakan dari orangnya atau individu, memiliki kharisma dalam kepemimpinan, jaringan strukturnya berfungsi dalam pelbagai kegiatan, taat dan patuh karena sangsi adatnya tegas dan jelas, bekerja secara jujur dan tulus, kerja sama secara berimbang, ego kampung/ego klen sebagai pemberi motivasi dalam menyelesaikan beban sosiak, aspek equalitas lebih menonjol dibanding individu, memiliki harta pusaka(gelang batu,tanah,perairan, cerita khusus, dusun sagu, dusun kelapa), merasa terikat pada satu kesatuan teritorial adat.
Selain itu Direktur Pt PPMA Edison R Giay dalam pemaparannya tentang Tugas, Fungsi, Tanggungjawab dan Struktur Pemerintahan Adat Kampung Masyarakat Kresi, Kemtuk dan Namblong mengatakan tugas fungsi dan tanggungjawab Trang/Nensking atau Wow adalah sebagai pemegang mandat pengelolaan hukum adat, mengatur pelanikan Dugueno/Duguena/Nensking Wou menjadi Iram dalam melaksanakan pengawasan dan penurunan serta pengalihan jabatan Dugueno/Duguena/Nensking Wou kepada saudara kandung atau sulungnya yang memenuhi syarat kepemimpinan pemerintahan adat melalui mekanisme musyawarah Demutu.
Tugas trang juga kata Giay melakukan pengawasan terhadap Dugeno dalam melaksanakan tugas penyelenggaraan pemerintahan adat.
Diskusi terbatas yang dipandu oleh Septer Manufandu Sekretaris Foker LSM Papua berhasil menyusun agenda tindak lanjut dan tim kerja. Terpilih sebagai Ketua Tim Kerja adalah Dr L Refassy dan dibantu oleh masyarakat adat serta beberapa peneliti dari Uncen. (Dominggus A. Mampioper)

Iklan
%d blogger menyukai ini: