Laporan Narasi Stop Aids Now! Tahun 2007 Di Tanah Papua (I)

Laporan Narasi Stop Aids Now! Tahun 2007 Di Tanah Papua (I)Pendahuluan
Secara umum, program Gender Development Project yang dijalankan oleh SAN! Adalah sebuah pendekatan baru dalam program-program penanggulangan HIV/AIDS di Tanah Papua. Sejauh ini, program penanggulangan HIV/AIDS di Tanah Papua masih berada dalam tanggungjawab Departemen Kesehatan, baik di level daerah maupun nasional. Hal ini ditunjukkan oleh penyusunan program-program pemerintah yang menitikberatkan penanggulangan HIV/AIDS dalam koordinasi Departemen kesehatan maupun Dinas kesehatan. Walaupun telah disadari bahwa HIV/AIDS bukanlah persoalan kesehatan semata-mata, melainkan juga berkaitan dengan hak-hak ekosob (ekonomi, sosial dan budaya) seperti HAM dan Gender, faktanya, program-program yang disusun pemerintah daerah masih jarang menyentuh persoalan HAM dan Gender.
Khususnya di Papua, peran Dinas Kesehatan Provinsi maupun Kabupaten/Kota sangat dominan dalam upaya penanggulangan dan pencegahan epidemi HIV/AIDS. Sementara, kualitas penegakkan HAM dan kesetaraan gender di Tanah Papua sendiri masih sangat rendah. Misalnya saja, hak-hak dasar masyarakat untuk mendapatkan pelayanan kesehatan masih sering diabaikan oleh pemerintah daerah setempat. Demikian juga dengan kesetaraan Gender, sekalipun porsi kaum perempuan semakin meningkat dalam lembaga-lembaga penentu kebijakan di Tanah Papua, namun dalam prakteknya, pengambilan keputusan masih sering didominasi oleh kaum laki-laki. Kenyataan ini mengakibatkan kaum perempuan masih sangat lemah daya tawarnya dalam memperjuangkan hak-hak perempuan, selain faktor budaya setempat yang menempatkan perempuan sebagai property. Dengan situasi seperti ini, tak heran jika angka kekerasan terhadap perempuan di Papua cukup tinggi.
Dalam kaitannya dengan pencegahan dan penanggulangan HIV/AIDS di Tanah Papua, HAM dan kesetaraan gender belum menjadi sesuatu yang secara integral dilakukan bersama-sama program-program pencegahan dan penanggulangan HIV/AIDS. Ide seorang anggota DPRP Provinsi Papua untuk memasang mikrochip ditubuh orang yang terinfeksi HIV/AIDS, yang bahkan dimasukkan sebagai materi Rancangan Peraturan Derah Provinsi (Raperdasi) menunjukkan bahwa prinsip-prinsip HAM masih belum tersosialisasi dengan baik. Demikian juga dengan kesadaran perempuan untuk bertindak demi keamanan mereka sendiri dari ancaman virus HIV/AIDS masih sangat rendah. Kaum perempuan Papua, masih sangat menghormati peran-peran tradisional mereka dalam sebuah keluarga maupun sebuah komunitas.
Dengan fakta seperti ini, tidak mudah untuk mengintegrasikan unsur-unsur HAM, Kesetaraan Gender dan HIV/AIDS dalam sebuah kerangka kerja. Selain latar belakang budaya yang sangat sulit untuk diterobos, masyarakat Papua masih cenderung memahami HAM sebagai sebuah fenomena sipil politik. Konteks ekonomi, sosial dan budaya dalam HAM masih belum tersosialisasikan dengan baik pada masyarakat Papua. Sehingga sangat wajar jika kemudian hak perempuan, hak ODHA menjadi prioritas kesekian, bahkan dalam program-program pencegahan dan penanggulangan HIV/AIDS sekalipun.
Maka sebuah pendekatan yang mengintegrasikan perspektif HAM, Gender dan HIV/AIDS merupakan hal baru di Tanah Papua. Terutama bagi kalangan NGO yang memiliki latar belakang isu-isu tersebut. Dengan pengalaman masing-masing NGO dengan masing-masing isu, tentunya akan ada sebuah pengalaman bersama dalam mengintegrasikan isu-isu tersebut dalam implementasi program kerjanya. Meski demikian, harus dipahami juga bahwa masih sangat dini untuk menilai ataupun mengharapkan hasil yang optimal dari pendekatan yang baru ini.

Bagian I
Aktivitas Partisipan Koalisi
Koalisi SAN! Tanah Papua bersifat terbuka bagi setiap organisasi masyarakat sipil yang berminat bergabung. Sejak Lokakarya Pendahuluan Proyek Pengembangan gender dilakukan pada tanggal 27 – 28 Januari hingga 1 Maret 2007 di Jayapura, telah teridentifikasi sejumlah organisasi yang memiliki keinginan bergabung sebagai anggota Koalisi. Sebanyak 17 organisasi yang berlokasi di Jayapura, Merauke, Biak, Manokwari dan Nabire kemudian menyatakan bergabung sebagai sebuah Koalisi dalam Lokakarya “Strategi Advokasi Pembangunan Gender, HAM dan HIV/AIDS dalam Pelayanan Kesehatan” ini diselenggarakan pada tanggal 28-29 Agustus 2007. Lokakarya ini sekaligus mempublikasikan strategi dan tujuan bersama Koalisi melalui siaran pers di media lokal dan nasional (Cenderawasih Pos, JUBI, Suara Pembaruan, TOP TV, Suara Perempuan Papua, Kabar Indonesia.com. Berdasarkan strategi kerja dan tujuan bersama dalam lokakarya tersebut, koalisi ini menyusun agenda kerjanya.
MoU antara Foker LSM Papua sebagai koordinator koalisi dengan 10 organisasi yang memenuhi kriteria untuk mengakses dana dimulai pada tanggal 1 Oktober 2007. Selain 10 Organisasi ini, atas pertimbangan pengalaman bekerja di Papua, Koalisi juga bekerjasama dengan organisasi PKBI, Yayasan Kesehatan Bethesda dan Kelompok Kerja Wanita untuk melakukan assesment di Kabupaten Jayapura. Hasil assesment ketiga organisasi ini akan digunakan dalam proses-proses selanjutnya.
1.Aliansi Demokrasi untuk Papua (AlDP)
AlDP telah melaksanakan 2 kali diskusi kelompok sepanjang tahun 2007. Diskusi ini merupakan diskusi rutin yang diselenggarakan setiap bulan. Diskusi kelompok yang pertama dilakukan pada tanggal 29 November 2007 dengan tema Hak-hak perempuan dan upaya pencegahan HIV/AIDS bagi perempuan.
Diskusi kelompok ini dihadiri oleh organisasi kemahasiswaan seperti GMKI, HMI serta mahasiswa dari Universitas Cenderawasih. Sebanyak 15 orang (10 perempuan dan 5 laki-laki) dari 20 orang yang diharapkan terlibat dalam diskusi ini. Diskusi yang dilakukan selama 2 jam ini tidak melibatkan ODHA. Pada akhir sesi diskusi, peserta menentukan tema diskusi yang akan dilakukan pada bulan berikutnya.
Diskusi kedua dilakukan oleh AlDP pada tanggal 15 Desember 2007. Tema diskusi adalah Membangun Motivasi untuk pembentukan perilaku remaja/mahasiswa sebagai upaya pencegahan HIV/AIDS. Diskusi kedua ini diharapkan dihadiri oleh peserta yang sama dengan diskusi sebelumnya. Namun peserta yang hadir mengalami perubahan. Yang menggembirakan, ternyata diskusi ini dihadiri pula oleh peserta yang datang secara sukarela dari PMKRI, Perwakilan AsramaMahasiswa, Bidang Perempuan Majelis Muslim Papua dan dihadiri pula oleh seorang peneliti dari LIPI. Diskusi yang dilakukan selama 3 jam ini dihadiri oleh 17 orang (12 perempuan dan 5 laki-laki) dari 20 orang yang diharapkan hadir. Seerti diskusi sebelumnya, diskusi ini tidak melibatkan ODHA.

2.Yayasan Pengembangan Kesehatan Masyarakat (YPKM)
YPKM melaksanakan kegiatan Pelatihan Pendidik Sebaya tentang HIV/AIDS , Kesehatan Reproduksi Berbasis Gender bagi Sanggar Tari di Kota dan Kabupaten Jayapura pada tanggal 27 -29 November 2007. Pelatihan ini menekankan pengetahuan seksualitas dan hak-hak reproduksi bagi perempuan, termasuk didalamnya hak perempuan untuk bernegosiasi tentang penggunaan kondom dan kemungkinan kekerasan yang bisa terjadi jika menolak berhubungan seks dengan pasangannya serta bagaimana menghadapi kemungkinan kekerasan tersebut.
Pelatihan yang dilakukan selama 3 hari ini diikuti oleh 28 orang (dari 30 peserta yang diundang) yang terdiri dari 24 orang laki-laki dan 4 orang perempuan. 7 orang diantaranya adalah peserta dibawah 19 tahun. Pelatihan ini dihadiri juga oleh staff Komisi Penanggulangan AIDS kota Jayapura, aktivis LSM dan Maitrasamad Kota Jayapura. Dalam pelatihan ini, peserta berpartisipasi aktif melalui diskusi, tarian dan drama. Tidak ada keterlibatan ODHA dalam pelatihan ini.
Pelatihan ini melibatkan LP3A Papua, Komnas HAM perwakilan Papua, Dewan Kesenian Tanah Papua dan Rumah Sakit Umum Daerah Abepura sebagai narasumber pelatihan. (Bersambung)

Iklan
%d blogger menyukai ini: