Dana Satu Persen Dikucurkan Tanpa Dasar Hukum

Dana Satu Persen Dikucurkan Tanpa Dasar HukumJUBI, Timika – Sejak berakhirnya masa waktu pengalokasian dana satu persen terhitung Juni 2006 lalu, kelanjutan pengelolaan dana tersebut belum memiliki dasar hukum hingga kini. Padahal sudah satu tahun berjalan. Sebagai salah satu stakeholder PTFI telah mengeluarkan sebuah surat jaminan agar secepatnya dibuat kesepakatan bersama antara PTFI, Pemerintah Daerah, Lemasa dan Lemasko.

Namun kucuran pengelolaan dana tersebut terus berjalan. Sehingga tak heran ketika Deputy Presiden Direktur PTFI Augus Kafiar mengatakan bahwa ‘agar tidak terjadi kevakuman dan terhentinya program kerja akibat dana yang tak bisa dikeluarkan maka managemen PTFI memutuskan untuk mengeluarkan lagi surat kedua tertanggal 8 Januari 2007.
Surat tersebut berisikan perlu ada jaminan bahwa dana untuk program kemitraan tetap berjalan. Selebihnya Kafiar juga mengatakan kami harus bertanggung jawab kepada stakeholders, maka kami punya dasar, seperti yang dilansir Landas Edisi 20, April 2007. Menurut pokok-pokok kesepahaman bersama yang pernah dibuat antara sejumlah stakeholders bahwa lembaga pengelola dana dibentuk bersama oleh PTFI,, Pemerintah Kabupaten Mimika, LEMASA dan LEMASKO namun hal ini tidak diindahkan oleh pihak PTFI.
Menanggapi hal itu, Sekertaris LEMASA Paulus Kemong S.H mengatakan’ Augus Kafiar, bersama jajaran PTFI harus membuka file kembali soal nota kesepahaman bersama. Karena sangat jelas siapa-siapa yang terlibat dalam kesepakatan bersama tersebut. Pengelolaan dana ini dibentuk bersama oleh PTFI, Pemerintah Kabupaten Mimika, Lemasa dan Lemasko dan hingga kini belum dilakukan bersama’ terang Paulus, kepada Jubi, pada pertengahan tahun lalu.
Sejak diadakan kontrak karya pertama tahun 1967. PT Freeport Indonesia mampu memberikan kontribusi sebesar 1,6 persen terhadap penerimaan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan persentase ini dari tahun ke tahun terus meningkat. Sumbangan PT Freeport ini terhadap negara sangat besar dan terus meningkat. Tentunya kenaikan nilai ini tergantung pada nilai fluktuatif dolar.
Misalnya pada kurs Rp.9 000 sumbangan PTFI kepada negara sebesar 5,1 milyar dolar Amerika Serikat atau sekitar Rp. 46 Triliun. Namun jumlah ini tidak sebanding dengan besaran pendapatan yang Indonesia harus ‘rela’ (terpaksa) dibiarkan mengalir keluar negeri. Betapa tidak, dalam keputusan pemerintah Indonesia yang memberikan 90 persen dari manfaat deposit emas kepada pihak penggarap asing. Negara melalui pemerintah hanya memperoleh 10 persen saja. Dengan hitungan 10 persen untuk Indonesia dalam kurun waktu yang sama, manfaat finansial langsung dalam bentuk deviden yang diperoleh PT Freeport McMoran Copper and Gold sebagai pemegang saham terbesar PTFI sebesar 3,4 milyar dollar Amerika atau sekitar Rp. 31 triliun setelah potong pajak yang berlaku di Indonesia. Maka tak heran ketika Kwik Kian Gie pernah berkata bahwa penggarapan tambang emas mengindikasikan bahwa didalam yang 90 persen asing itu sebenarnya ada orang Indonesia. Pembagian manfaat antara Bre-X, Barrick, dan mitra mereka yang berbangsa Indonesia tidak jelas disebutkan. Bagaimanapun juga yang jatuh ke tangan rakyat hanya 10 persen.
Menyadari bahwa harapan kesejahteraan rakyat jauh berada hanya didunia mimpi maka Masyarakat pemilik Alam semesta sekitar konsesi pertambangan PTFI yang telah memberikan kontribusi yang sangat besar bagi negara, masyarakat Amungme, Kamoro, Mee, Moni, Dani, Damal dan Dauga telah melakukan protes atas ketidakadilan yang diterapkan oleh Pemerintah dalam mengatur kesejahteraan dan kemakmuran rakyat.
Dalam melakukan protes tersebut telah memakan banyak korban jiwa dan kerugian material yang tak dapat dihitung jumlahnya. Itulah yang kemudian
disebut gejolak yang akan menghasilkan uang darah 1 persen. Namun hal ini dibantah oleh Augus Kafiar’ bahwa ada pemahaman masyarakat bahwa dana tersebut merupakan uang darah, uang kepala dan sebagainya, itu merupakan pemahaman masing-masing ( landas edisi 20/Thn II/April 2007). Untuk hal ini Sekertaris Lemasa Paulus Kemong, kembali menegaskan bahwa ‘ PTFI harus kembali membuka File tentang sejarah panjang hitam tentang lahirnya dana satu persen ini melalui gejolak yang terjadi pada Maret 1996’ tegasnya. Lebih jauh masih menurut Paulus ’Protes masyarakat yang memakan banyak korban dan dimana – mana terjadi cucuran darah segar serta tak terhitung korban material. Kemudian ini melahirkan dana (1)satu persen’ ungkap laki-laki alumni Universitas Pasundan ini.
Lebih jauh Dana satu persen ini telah dilakukan kesepahaman antara Pemerintah Daerah Kabupaten Mimika, PT Freeport Indonesia, Lembaga Musyawara Adat Suku Amungme ( Lemasa) dan Lembaga Masyarakat Adat suku Kamoro. Lemasa memiliki visinya ‘Mea atian’ artinya Akui kami sebagai Manusia; sama seperti manusia lainnya di muka bumi, merupakan organisasi nirlaba yang didirikan pada tanggal 21 Juni 1994 dan disahkan oleh Bupati Kepala Daerah Tingkat II Fak-Fak berdasarkan SK BF/207/1994. Sedangkan Lemasko yang visinya adalah ‘ We iwaoto’ artinya Cinta sesama dan cinta tanah air, merupakan organisasi nirlaba yang didirikan berdasarkan hasil musyawarah Adat Suku Kamoro pada tahun 1999.
Pasca kerusuhan terjadi pada Maret 1996 , tercatat dilakukan pertemuan lebih intensif antara instansi terkait untuk membahas program pada 4-11 April 1996 di Jakarta, kemudian diambil keputusan bahwa PTFI secara resmi menyisihkan dana satu persen dari pendapatan kotor tahunan selama 10 tahun untuk pengembangan masyarakat tujuh suku (Amungme, Kamoro, Damal, Mee, Moni, Nduga dan Dani).
Adapun gagasan untuk menghibahkan dana satu persen dari keuntungan kotor perusahan bagi pembangunan masyarakat di sekitar areal pertambangan suku Amungme, Kamoro,Dani, Damal, Mee, Moni, Dauga merupakan gagasan awal CEO Freeport-McMoRan Copper & Gold, Mr.James Moffett yang kemudian dibahas dalam pertemuan bersama Gubernur Irian Jaya Drs.Jacop Pattipi September 1995 di New Orleans.
Gagasan ini kemudian ditindaklanjuti oleh Pemerintah Daerah Irian Jaya dengan BAPPENAS (Badan Perencanaan Pembangunan Nasional) di Jakarta, tercatat dalam laporan kerja Bupati Mimika dalam Rapat Kerja Bupati/Walikota se Provinsi Irian Jaya tahun 1997 bahwa pada tanggal 9 Januari 1996 telah dilakukan pertemuan melibatkan pihak-pihak terkait.
Pengelolaan program dikendalikan oleh Pemerintah Provinsi Irian Jaya melalui Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Irian Jaya, di koordinir oleh Ketua BAPPEDA Ir.H.E. Mackbon beranggotakan wakil-wakil pemerintah, PTFI dan tokoh masyarakat tujuh suku. Pada akhir tahun 1998 program ini berakhir ditandai dengan dibubarkannya Tim Kerja PWT2 begitupun dengan yayasan tujuh suku.
Pembubaran Tim Kerja ini berdasarkan hasil audit sosial dari Labat Andersen dan Evaluasi pengelolaan dana FFIJD oleh CODE INDONESIA yang merekomendasikan agar dilakukan Restrukturisasi Pengelolaan Dana Kemitraan atau FFIJD (Freeport Fund for Irian Jaya Development) dan Mekanisme Alokasi Dana.
Selanjutnya sesudah dilakukan restrukturisasi pengelolaan dan mekanisme alokasi dana kemitraan tersebut pada tanggal 12 Februari 1999 dibentuk sebuah lembaga baru yang lebih independent. Lembaga baru ini diberi nama LPM-IRJA (Lembaga Pengembangan Masyarakat Irian Jaya) dengan struktur organisasi yang lebih lengkap dibandingkan organisasi sebelumnya. Terdapat Badan Pengurus (BP) yang dipimpin Bupati Kabupaten Mimika, sedangkan untuk pelaksanaan program harian ditunjuk seorang Direktur Eksekutif.
Pada masa ini semua program sudah dikelola langsung LPM-IRJA meliputi program pendidikan, kesehatan, pengembangan ekonomi terbatas, fisik dan prasarana serta dukungan dana kepada lembaga adat dan lembaga agama. Ternyata LPM-IRJA dalam mengelola program dan dana mendapat banyak kendala dari masyarakat sehingga tidak bertahan lama. Pada tahun 2001 lembaga ini dibubarkan lagi karena setelah diadakan audit oleh auditor Arthur Anderson Inc. dan korporasinya dinyatakan ‘no opinion’.
Sesudah pembubaran LPM-IRJA, kembali dilakukan restrukturisasi dan perbaikan sistem serta mekanisme alokasi dana oleh Tim Reposisi. Hasilnya, lahir LPMAK (Lembaga Pengembangan Masyarakat Amungme Kamoro) yang resmi berdiri dengan Akte Pendirian tertanggal 18 Oktober 2002, nomor 4A oleh Notaris, Jemmy Wangke SH.
Dana satu persen ini diberikan selama sepuluh tahun terhitung sejak juli 1996 sampai dengan juni 2006. Dengan demikian dapat dilihat bahwa pemberian dana satu persen sudah berakhir sejak tahun 2006 lalu. Lebih lanjut sesuai dengan nota kesepahaman yang ada maka apakah telah membawah hasil ataupun manfaat yang sebesar-besarnya bagi masyarakat asli? Untuk itu Sekertaris LEMASA Paulus Kemong , kepada Tabloid Jubi dirumahnya 17 Juni 2007, mengatakan bahwa ‘ orang Amungme tidak merasa diberikan apa-apa. Kehadiran PTFI di tanah Amungsa belum membawa dampak positif kearah perubahan yang lebih baik secara signifikan’ tegasnya.
Maka akankah terwujud hasil musyawarah luar biasa LEMASA yang telah menghasilkan rekomendasi yang menyatakan bahwa LPMAK sebagai lembaga pengelola dana satu persen dibubarkan karena telah gagal menjalankan program. Hal ini sangat mungkin karena jika kita mengacu pada pokok-pokok kesepahaman antara PTFI, Pemerintah Daerah Kabupaten Mimika, LEMASA dan LEMASKO bahwa lembaga pengelolah dibentuk bersama para stakeholders dan hal ini hingga kini belum ada. Sehingga kini nasib LPMAK masih terkatung-katung. (John Krist Pakage)

%d blogger menyukai ini: