Legal Standing APBD

JUBI – Sidang kasus Legal standing LSM Papua terhadap Gubernur Provinsi Papua telah digelar sebanyak 3 kali, masing-masing pada tanggal 20 dan 27 Februari serta 5 Maret.

Dalam persidangan perdata ini, Hakim ketua Aman Barus ,SH dalam sidang pertama menawarkankan agar kedua belah pihak melakukan perdamaian, “Kami menawarkan kedua belah pihak agar melakukan pembicaraan perdamaian tanpa hakim mediator,” ujar Hakim Ketua.
Menanggapi tawaran hakim ini pihak penggugat mengatakan jika nanti ada perdamaian, semestinya datang dari pihak tergugat. Dan bagi kami, karena sidang ini sudah dibuka dihadapan publik, perdamaian harus juga terjadi di dalam ruang persidangan, dihadapan majelis hakim. Kami tidak mengharapkan pembicaraan diluar sidang, ujar Budi Setyanto.
Sedangkan Septer manufandu mengatakan bahwa perdamaian itu bukan berarti jika pihak gubernur menyerahkan dokumen APBD, kemudian permasalahan selesai. “Yang kami harapkan adalah harus ada kesepakatan yang jelas tentang bagaimana masyarakat dapat mengakses dokumen publik.” kata Septer.
Di lain pihak, Gubernur Papua yang diwakili oleh JKH. Roembiak mengatakan jika ada perdamaian itu harus datang dari penggugat. “Karena yang memiliki kepentingan adalah mereka, jadi perdamaian harus datang dari penggugat. Yang jelas kami akan melaporkan sidang hari ini kepada Gubernur dan jika Gubernur bilang maju terus, kami akan maju terus,” katanya.
Menurut Kepala Biro Hukum Setda Papua, JHK Roembiak, SH, MM gugatan tersebut kabur dan salah alamat karena UU yang digunakan tidak kuat.
“Masakan mereka bilang kasus ini legal standing tapi UU tidak kuat karena mereka menggunakan UU lingkungan hidup dan perlindungan konsumen,” tegas Roembiak seperti yang dikatakannya melalui situs http://www.papua.go.id, Rabu (27/2), usai mengikuti persidangan gugatan 6 LSM tersebut.
Lebih lanjut Roembiak mempertanyakan, mengapa dalam proses persidangan, pasal yang dipergunakan adalah pasal class action sedangkan mereka mengatakan bukan class action. “Jadi, ini aneh dan patut dipertanyakan kebenarannya,” jelas dia. Ditanya apabila ada permintaan upaya damai dari pihak LSM, Roembiak mengatakan bahwa pihak Pemerintah Provinsi Papua dalam hal ini bersifat pasif. (Angel Flassy/Victor Mambor)

%d blogger menyukai ini: