Disayangkan Hutan Lindung Disewa

Disayangkan Hutan Lindung DisewaJUBI – Peraturan Pemerintah No.2/2008 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan negara bukan pajak yang berasal dari penggunaan kawasan hutan untuk kepentingan pembangunan di luar kegiatan kehutanan pada Departemen Kehutanan mendapat kecaman dari berbagai pihak.

Lindon Pangkali mantan koordinator Forest Wacht Indonesia Regio Papua sangat menyayangkan upaya menyewakan hutan bagi kepentingan di luar kehutanan sebab selama ini kebijakan demikian tak memberikan manfaat langsung bagi masyarakat di sekitar hutan mau pun kawasan terkena proyek tambang.
Hal senada juga dilontarkan Bustar Maitar, Forest Campaigner Greenpeace yang menegaskan bahwa PP ini dibuat tidak jelas, sebab tanpa batasan yang jelas mengenai tempat ditujukannya PP ini. “Kami khawatir jika dilaksanakan justru membuka kawasan baru, dan jika ini terjadi maka laju kerusakan hutan di Papua akan semakin cepat,” ujar Bustar belum lama ini di Jayapura.
Ditambahkan tanah Papua memang memiliki hutan lindung, namun tanpa adanya PP ini saja kerusakan hutan di areal cagar alam, taman nasional dan taman laut di tanah Papua sudah sangat mengkhawatirkan.”Apalagi jika ditambah dengan PP No:2/2008 ini semakin tambah parah,”tegas Bustar.
Protes dan tidak setuju juga termuat dalam press release dari Walhi Jakarta, ICEL,KPsK, Swait Wacht dan Jaringan Tambang di Jakarta juga menolak PP No:2/2008.
Menurut mereka ada 13 perusahaan tambang skala besar terganggu oleh status hutan lindung.
Butir 4 lampiran PP, jelas menyebutkan peraturan ini juga berlaku untuk pelepasan lahan lainnya. PP ini memungkinkan perusahaan tambang mengubah kawasan hutan lindung dan hutan produksi menjadi kawasan tambang skala besar, hanya dengan membayar sewa Rp 1,8 juta hingga Rp 3 juta per hektarnya.
Lebih murah lagi untuk tambang minyak dan gas, panas bumi, jaringan telekomunikasi, repiter telekomunikasi, stasiun pemancar radio, stasiun relai televisi, ketenagalistrikan, instalasi teknologi energi terbarukan, instalasi air, dan jalan tol. Harganya turun menjadi Rp. 1,2 juta hingga Rp 1,5 juta. Itu sama dengan Rp. 120 – Rp. 300 per meternya.
Fungsi lindung hutan tak bisa diuangkan, apalagi hanya untuk melayani pelaku pertambangan, khususnya pertambangan asing, agar dianggap ramah investasi.
Meski pun fakta menunjukan bahwa tanah Papua memiliki andil besar menyumbang reduksi emisi karbon nusantara.Secara keseluruhan hutan Papua menyumbang 42 ribu hektar hutan, atau 95% dari keseluruhan wilayah tanah Papua. Hutan ini terdiri dari 30 % hutan produksi, 22 % hutan konversi dan 48 % hutan lindung serta konservasi.
Sedangkan luas hutan Indonesia mencapai 120,35 juta hektar yang terbagi dalam hutan konservasi 20,20 juta hektar, hutan lindung 33,52 juta hektar, hutan produksi 59,25 juta hektar, dan hutan produksi konversi 8,08 juta hektar.
Selama ini hutan Papua banyak menyumbang untuk sektor ekonomi di Indonesia tetapi masyarakatnya sendiri masih hidup di dalam garis kemiskinan. Hal ini diperkuat dengan presentasi From Forest Crimes To Forest For Life di Nusa Dua, Bali, Gubernur Papua Barnabas Suebu menyatakan dinamika hubungan rakyat lokal dengan hutan setempat bagaikan ,”miskin di atas hutan yang kaya.”.
Sektor kehutanan Papua merupakan sumber devisa terbesar kedua, sekitar 59,43% dari seluruh nilai ekspor tanpa pertambangan Freeport. Namun sekitar 2 juta rakyat Papua masih berada di bawah garis kemiskinan. Hak guna atas hutan Papua tak diserahkan pada rakyat lokal di era Orde Baru, hingga UU otonomi khusus berlaku sejak awal 2002.
Sejak 1984 telah terdapat 68 ijin konsesi hutan. Namun Suebu menyatakan tidak pernah ada kontribusi signifikan bagi rakyat lokal maupun pemerintah daerah. Laporan EIA Telapak menyebutkan aktivitas illegal logging terus berlangsung dengan jumlah produksi mencapai 600 ribu meter kubik kayu perbulan. Terlepas dari kesalahpahaman penafsiran PP No. 2/2008 yang memicu polemik menyewakan hutan, kasus tersebut patut digarismerahi.
Stevanus Subagijo peneliti pada Center for National Urgency Studies mengegaskan garis merah itu antara lain,
Pertama, bukan hanya terkait polemik adanya PP tersebut yang diributkan akan kemungkinan penyewaan hutan. Tetapi yang lebih perlu dipikirkan ialah, seringnya terjadi,” penyimpangan dari kebijakan yang ideal.”
Kebijakan menyewakan hutan yang mungkin ideal di atas kertas, tetapi dalam praktiknya bisa saja bertolak belakang. Ini disebabkan hutan bukan objek yang statis melainkan dinamis, di dalamnya terkandung kehidupan alam, flora, fauna, dan bahkan manusia serta mitos-mitosnya.
Kedua, ihwal hutan, disewa atau tidak, diberdayakan atau didiamkan, haruslah merujuk fungsi hutan itu sendiri sebagai sebuah rahim dan kesatuan alam raya di mana dari situ banyak dilahirkan berbagai macam harmoni dan kelangsungan kehidupan.
Reduksi manusia terhadap hutan dengan mengadakan reboisasi, konservasi, penghijauan, dan sebagainya, sekalipun bertujuan baik untuk hutan, bisa saja tidak sesuai dengan perkembangan alamiahnya yang sudah teruji dan terbentuk ribuan tahun lalu. Tidak semua perkembangan ilmu pengetahuan manusia bisa mengetahui secara total akan kehidupan hutan, kecuali hanya Tuhan dan hutan itu sendiri.
Apalagi jika hutan itu disewakan untuk kepentingan nonhutan dan setelah rusak dihutankan kembali. Apakah itu mungkin? Apakah itu bukan kepongahan manusia dan ilmu pengetahuan yang akan menyubordinasi hutan hanya sebagai produk dan oleh karena itu bisa seenaknya dieksplorasi.
Hutan memang tidak memberi perlawanan langsung, tetapi bencana alam di mana-mana adalah bukti reaksi dan jawaban hutan yang sudah rusak dan dijarah di mana-mana.
Hutan adalah “dapur utama” yang akan mengolah “revolusi hijau” secara alamiah. Bagi masyarakat adat Papua hutan adalah gudang makanan dan obat obatan sehingga ada peringatan jika bermain di kepala air atau hulu sungai bisa membawa banjir kalau menggangu kepala air.
Jika hujan adalah sumber utama revolusi hijau, revolusi itu hanya bisa diimplementasikan pada hutan dengan keanekaragaman hayati yang terkandung di dalamnya. Apa pun alasannya, seperti untuk memaksimalkan sumber daya hutan dengan mengelola sumber tambang di bawahnya, justru akan menciptakan kontradiksi. Jika sekalipun alasan untuk menggali tambang di hutan ialah untuk kesejahteraan manusia, apakah manusia bisa sejahtera jika kekayaan yang didapat dari tambang itu tetap tak bisa membeli sumber pangan dari hutan (sebagai “pertanian alamiah”) karena hutannya sudah rusak.
Dengan demikian analoginya, mana yang akan diselamatkan, hutan sebagai sumber pangan dan sumber kehidupan makhluk hidup atau pertambangan di bawah hutan yang membuat kaya tetapi masyarakat di sekitar hutan Papua masih tetap miskin tak berdaya sebagaimana diakui pula oleh Bas Sueubu.
Hutan juga oleh masyarakat adat memiliki nilai mitologi yang kaya, sehingga mengusik hutan dengan menyewakan juga akan mengusik keserasian masyarakat adat di tingkat lokal. Kepercayaan masyarakat adat akan sesuatu yang dijunjung tinggi, disakralkan, juga menempati hutan sebagai simbol keberadaannya. .
Ini berbeda dengan hutan yang kelak disewakan, hanya mereka yang berkepentingan akan modal yang sudah ditanam di hutan tersebut yang boleh memiliki akses.
Dengan demikian, menyewakan hutan bukan hanya tidak baik bagi kehidupan hutan dan masyarakat lokal, bahkan sebenarnya tidak ada dalam kamusnya, karena itu berdampak pada kehidupan yang ada di dalamnya. Kehidupan, mana mungkin bisa disewakan? Jika hutan disewakan maka kehidupan yang ada di dalamnya juga tergadaikan.
Akankah investor yang menyewa hutan dan ingin mengelola tambang di bawah hutan, misalnya, juga mau berkepentingan dengan dibebani oleh pemeliharaan kehidupan mitos, masyarakat adat, perempuan dan anak-anak, juga flora dan fauna yang selama ini aktor dan berkepentingan atas hutan tersebut?
Hal inilah yang harus dimengerti pemerintah. Bukan masyarakat menolak kebijakan yang mengarah pada penyewaan hutan. Masalahnya, jika kelak pascapenyewaan hutan rusak, apakah pemerintah yang mengizinkan penyewaan hutan mau bertanggung jawab. Pastilah pemerintah berikutnya yang akan menuai risiko ini. Di sisi lain, upaya menyewakan hutan mengikuti pola reduksionisme yakni mendegradasikan makna hutan hanya sebagai produk, kendaraan yang bisa disewa. Jika mogok karena bensinnya habis ya diisi lagi, jika kempes bannya maka bannya ditambal, jika gas tidak bisa menarik laju kendaraan, pompa injeksi diganti, dan seterusnya.
Hutan disubordinasikan dan difragmentasikan menjadi bagian-bagian yang seakan-akan bisa diganti-pasang dengan yang baru, jika kelak rusak seperti kendaraan. Kehidupan hutan yang sudah ada ratusan tahun dan hidup harmonis dengan sendirinya dengan alam dan kehidupan flora-fauna, jangan diganggu tangan projek dan ilmu pengetahuan manusia. Kita hanya bisa mengambil manfaat hutan selama ia tidak terusik, selama yang diambil daripadanya tidak memengaruhi kehidupannya dan selama yang mengambil menyadari bahwa melewati batas itu berarti merenggut kehidupan hutan dan si pengambil itu sendiri.
Problemnya ialah si pengambil adalah investor (baik asing atau domestik) luar hutan yang tidak terpengaruh langsung dengan adanya hutan yang gundul dan habis dijarah, diserbu manusia dan mesin. Menyewakan hutan memang menghasilkan kompensasi sewa tetapi dengan dana sewa itu kita akan semakin mahal menyediakan pangan dan dana memperbaiki kehidupan harmoni lainnya karena hutan habis atau rusak. Itu berarti, kemandirian untuk pangan dan kehidupan alam raya untuk anak cucu digadaikan dengan dana uang sewa hutan, sedang hutan itu sendiri hancur. (Dominggus A. Mampioper/Angel Flassy)

Iklan
%d blogger menyukai ini: