Damai Adalah Aset Utama Dalam Pembangunan

Damai Adalah Aset Utama Dalam PembangunanJUBI – Kerja sama yang harmonis antara masyarakat Papua dengan para Prajurit TNI yang bertugas mutlak dibutuhkan demi tegaknya kedaulatan negara Kesatuan RI dan tercipta perdamaaian diwilayah ini. Karena sesungguhnya kondisi damai adalah aset utama dalam mengisi pembagunan di semua lini.

“ Secara umum situasi keamanan di Papu dalam kondisi yang kondusif. Saya katakan kondusif karena segenap perangkat pemerintah tetap tegak berwibawa, mampu melakukan tugas dan fungsinya serta kegiatan kemasyarakat dapat berlangsung normative, tanpa intensitas pelibatan aparat keamanan,” ujar Mayor Jendral TNI Haryadi Soetanto selaku Pangdam XVII/Cenderawasih dalam sambutannya saat tatap muka dengan tokoh masyarakat dan pers di Lapangan Tenis, Bucend III, Waena, Jum’at 29 Februari 2008.
Lanjut Pangdam, kekuatan kelompok separatis selalu berbanding terbalik dengan ketidak adilan. Semakin mereka diperlakukan tidak adil maka semakin kuat kelompok separatis itu. “Sebaiknya,semakin mereka merasakan keadilan maka kekuatan kelompoknya melemah, karena itu tidak ada cara lain untuk mengatasi separatis di tanah Papua selain dengan menciptakan keadilan seperti yang sedang dilakukan sekarang ini,” tutur Pangdam.
Menyikapi perkembangan terakhir mengenai proses repatriasi warga Papua di PNG yang jumlahnya mencapai 690 orang atau 191 KK, Pangdam mengatakan diharapkan pemulangan itu berlangsung dengan baik dan tetap memberikan tempat yang baik dan memperlakukannya sebagai saudara sebangsa dan se tanah air, tegas Jenderal Berbintang Dua ini..
Lanjutnya, bahwa Indonesia adalah bangsa yang bermartabat, yang senantiasa menghargai perbedaaan sebagai dinamika demokrasi serta meninggalkan hal-hal buruk masa lalu sebagai pelajaran yang berharga bagi perjalan kemasa depan yang lebih baik.
Pada masa lalu, tidak adanya kontrol menyebabkan terjadinya kebijakan-kebijakan TNI yang merugikan rakyat , karena rakyat tidak memiliki akses untuk melaksanakan kontrol terhadap TNI bahkan Pemerintah. Lembaga Pers yang seharusnya memiliki akses untuk mengontrol kebijakan TNI, tidak dapat melaksanakan tugasnya dengan baik.
Sekarang di era pembagunan demokrasi dimana transparansi atau keterbukaan dijunjung tinggi. Masyarakat diharapkan dapat menggunakan akses untuk menjadi pengontrol terhadap TNI dan lebih khusus lagi adalah perilaku prajurit Kodam XVII/Cenderawasih di lapangan. Bagi insan pers juga diharapkan mampu menyuguhkan berita secara objektif agar masyarakat dapat menilai kebijakan-kebijakan yang di keluarkan Kodam XVII/Cenderawasih atau pemerintah.
“Acara ini tentu memberikan suatu masukan yang positif bagi masyarakat luas, sebaiknya kegiatan ini dapat dilakukan secara berkala dan berkesinambungan. Namun perlu ada tindak lanjut tentang apa yang dibahas dalam setiap acara seperti ini” ujar Boas Henok Ketua Dewan Adat Suku Sentani yang ditemui secara terpisah pada acara ini. (Yunus Paelo)

Iklan
%d blogger menyukai ini: