Ancaman Terhadap Konservasi Satwa Liar Di Papua

Ancaman Terhadap Konservasi Satwa Liar Di PapuaOleh : Freddy Pattiselanno
Laboratorium Produksi Ternak, Fakultas Peternakan Perikanan & Ilmu Kelautan
UNIVERSITAS NEGERI PAPUA Email: freddy_pattiselanno@unipa.ac.id

Pulau New Guinea (PNG dan Papua) merupakan pulau kedua terbesar di dunia setelah Green Land, dan Propinsi Papua memiliki luas daratan sekitar 404.660 km2 atau menurut perkiraan Baplan (2002) mempunyai luas sekitar 42 juta hektar dan kurang lebih 80% wilayahnya merupakan hutan. Kondisi ini merupakan cerminan luasan areal yang mengandung kekayaan sumberdaya alam (bahan tambang, minyak, gas bumi serta hutan dan laut) dan sekaligus merupakan pusat sumber keanekaragaman hayati di Indonesia. Perkiraan terakhir menunjukkan bahwa kekayaan keanekaragaman hayati Papua merupakan 50 persen dari keanekaragaman hayati Indonesia yang meliputi 146 species mamalia, 329 species reptile dan amphibi serta 650 species burung yang menempati dan memanfaatkan ekosistem hutan hujan tropis yang bervariasi sebagai habitat alaminya (Conservation International, 1999).

Tentunya dengan kekayaan sumberdaya alam serta keanekaragaman hayati yang tinggi, setiap program pembangunan perlu mengedepankan program yang selaras dengan pembangunan yang berkelanjutan. Artinya bahwa aspek pembangunan di Papua harus lebih bijaksana serta memihak pada kelestarian sumberdaya alam dan kekayaan keanekaragaman hayti (KEHATI) yang ada.

Pemekaran wilayah dan usaha konservasi
Presiden RI Megawati pada tanggal 27 Januari 2003, menerbitkan INPRES No. 1/2003 tentang pembentukan Provinsi Irian Jaya Barat dan Irian Jaya Tengah dari provinsi induknya Papua serta beberapa kabupaten dan kota baru yaitu Kabupaten Paniai, Mimika, Puncak Jaya dan Kota Sorong. Sebelumnya penetapan UU RI No. 26 Tahun 2002 telah menambah jumlah beberapa kabupaten baru di Papua, sehingga secara detail hasil dari pemekaran wilayah ini disajikan pada Tabel 1 belum termasuk yang sedang diproses dan disetujui oleh pemerintah pusat.
Konsekuensi dari pemekaran wilayah ini yaitu diperlukan sejumlah luasan areal lahan dan hutan untuk pembangunan berbagai sarana dan prasarana fisik pemerintahan dan juga pemukiman.
Terbukanya sejumlah wilayah baru selain memungkinkan akses perburuan ke daerah yang dilindungi dan kawasan hutan yang sebelumnya tertutup, juga semakin mendekatkan pemburu dengan sumberdaya satwa yang ada. Terbentuknya kawasan pemukiman baru membuka peluang masuk dan menetapnya orang dari luar wilayah yang ingin memanfaatkan potensi satwa di daerah tersebut. Pengalaman yang sama juga dialami di negara lain dan diidentifkasi sebagai salah satu faktor fisik yang mempengaruhi pemanfaatan satwa secara berkelanjutan di Afrika dan Amerika Selatan (Auzel dan Wilkie, 2000; Robinson dan Bennet, 2000 dan Bennet et al, 2000).
Kompetisi penggunaan lahan untuk kepentingan lain
Kompetisi penggunaan lahan untuk kepentingan lain merupakan suatu cakupan yang sangat luas diantaranya konversi lahan untuk kegiatan industri ekstraktif yang meliputi sektor pertambangan (bahan galian, minyak dan gas bumi), sektor kehutanan dengan pemberian konsesi Hak Pengusahaan Hutan (HPH) yang meningkat dari tahun ke tahun, pertanian dan perkebunan (perluasan areal perkebunan kelapa sawit, kakao dan kopi), dan pembangunan infrastruktur berskala besar untuk kepentingan transportasi.
Dampak dari operasional industri terhadap lingkungan alam di sekitarnya seperti perubahan fisik bentang alam, penggalian bahan tambang, penangangan limbah yang mengancam kehidupan mahluk hidup lainnya di sekitar areal konsesi menjadi lemah. Laporan Jatam (2001) menjelaskan bahwa total wilayah yang sudah dialokasikan untuk kegiatan pertambangan kurang lebih mencapai 11 juta ha atau sekitar 25% luas seluruh Papua. Menurut analisa spasial, sekitar 60% kawasan lindung yang diprioritaskan bagi perlindungan flora-fauna di Papua tumpang tindih dengan areal konsesi pertambangan (Anggraeni dan Watopa, 2004).
Pengembangan sektor kehutanan ditandai dengan meningkatnya jumlah HPH yang sampai tahun 1997 diperkirakan ada sejumlah 54 HPH di Papua dan dari 12 juta ha hutan produksi atau sekitar 50% dari ketersediaan hutan produksi di Papua telah diberikan kepada konsesi HPH. Berdasarkan pengolahan data resmi yang diperoleh diperkirakan rata-rata hutan yang ditebang kurang lebih sekitar 52.000 ha per tahun.
Perkebunan komersial skala industri mengalami perkembangan yang sangat pesat pada tahun 1993-1998 dengan pertambahan areal perkebunan yang sangat cepat dari 12.668 ha menjadi 33.600 ha atau rata-rata pertumbuhan industri perkebunan swasta sekitar 8.200 ha/tahun dalam periode enam tahun. Data dari Dinas Perkebunan Propinsi Papua menunjukkan bahwa sampai dengan tahun 1998, luas areal perkebunan di Papua sekitar 128.183 ha, dan areal yang sudah mendapat ijin prinsip pemanfaatan sebagai areal perkebunan mencapai luas 1.263.742 ha dengan peruntukan 84% untuk perkebunan kelapa sawit.
Pembangunan infrastruktur tersebut dalam bentuk konversi sejumlah lahan ataupun wilayah hutan berdampak terhadap habitat alami sejumlah species satwa. Pengembangan sejumlah wilayah menjadi kabupaten atau kotamadya mendorong pemerintah untuk merencanakan pembangunan infrastruktur transportasi sehingga memudahkan hubungan antara satu daerah dengan daerah lainnya di Papua. Hasil analisis spasial menunjukan bahwa pembukaan jaringan jalan akan mencapai total sekitar 2.700 km. Tanpa disadari pembangunan ruas jalan ini secara tidak langsung memberikan dampak yang signifikan terhadap bertambahnya jumlah “entry point” ke sejumlah kawasan hutan termasuk di dalamnya kawasan hutan lindung, karena hampir 25% kawasan lindung di Papua berada kurang dari 20km dari jaringan jalan yang sudah ada. Kondisi ini membuka peluang akses ke dalam hutan yang tadinya tidak tersentuh dan kemungkinan memberikan kesempatan ekstraksi sumberdaya hayati yang ada di dalamnya termasuk satwa liar.
Meluasnya konstruksi jalan baik oleh pemerintah maupun oleh perusahaan industri berskala besar (kayu, tambang dan minyak) memudahkan akses bagi pemburu untuk memasuki areal hutan. Kajian yang pernah dilakukan Pattiselanno (2004) di dataran tinggi Manokwari menunjukkan bahwa salah satu penyebab meningkatknya akses ke dalam kawasan hutan adalah pengembangan sejumlah jaringan jalan yang menjadi titik masuk pemburu dan pedagang satwa ilegal ke kawasan yang dilindungi atau yang sebelumnya tidak pernah dimasuki. Dampak lain dari konstruksi jalan yaitu degradasi areal habitat satwa dan sekaligus membuka peluang terjadinya fragmentasi hutan yang kemudian dapat menimbulkan “edge effect” terhadap kehidupan satwa yang ada dalam wilayah hutan tersebut.

Teknik perburuan
Sekarang ini perburuan modern dengan menggunakan senjata api dan perlengkapan modern lainnya (kendaraan bermotor, perahu motor, serta binokuler) cenderung dipraktekan dalam kegiatan perburuan di Papua (Pattiselanno, 2004). Hal ini cukup beralasan, karena dengan penggunaan peralatan modern kegiatan perburuan akan semakin efisien dan hasil buruan juga akan lebih banyak. Menurut Madhusudan and Karranth (2002) pengalaman di India menunjukan ada kecenderungan perburuan modern menggeser perburuan tradisional untuk mengefisienkan perolehan hasil buruan. Sedangkan di Serawak, Malaysia Bennet et al., (2000) melaporkan bahwa penggunaan lampu, senter, motor tempel, dan alat transport mekanis lainnya atau aplikasi teknologi perburuan yang baru cenderung dilakukan oleh pemburu untuk meningkatkan hasil buruan. Dengan demikian adopsi penggunaan peralatan buru dan teknik berburu bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dari hasil buruan, terlebih di daerah-daerah dimana perburuan satwa diperhitungkan sebagai sumber pendapatan rumah tangga. Jika…… dibiarkan terus menerus pada akhirnya kondisi ini akan memberikan pengaruh yang negtaif terhadap kelestarian satwa di Papua.

Perdagangan satwa
Hasil survey yang dilakukan Suryadi et al., (2004) di Manokwari dan Jayapura menunjukan bahwa beberapa jenis satwa antara lain Nuri Kepala Hitam (Lorius lorry), Kakatua (Cacatua galerita), Mambruk (Goura Victoria), Penyu (Chelonia mydas), Kasuari (Casuarius sp.), Kuskus (Spilocuscus sp.), Bayan (Eclectus roratus) dan Kanguru (Phalanger sp.). Selanjutnya penjualan produk satwa (tanduk dan dendeng rusa) umum dijumpai di sejumlah pasar. Menurut Pattiselanno (2004), perdagangan tanduk rusa cenderung meningkat beberapa tahun terakhir karena permintaan untuk industri medis dan rumah tangga lainnya. Di Manokwari khususnya pada saat kapal perintis dan kapal PELNI dari Biak Numfor masuk, kita bisa dengan jelas melihat sejumlah pedagang satwa yang melakukan transaksi penjualan kuskus dan burung dari Famili Psittacidae (Nuri, Kakatua dan sejenisnya).
Meningkatnya intensitas perdagangan satwa baik di kota maupun di desa menunjukan bahwa masih lemahnya usaha penegakan hukum. Fenomena ini wajar karena daging satwa bukan hanya merupakan komoditi lokal saja, tetapi dibutuhkan oleh pasar global dan saat ini menjadi komoditi penting karena mempunyai nilai jual yang tinggi dibanding produk hutan lainnya. Selain itu kemerduan suara dan keindahan bulu/kulit asal satwa memicu banyak orang unutk memiliki dan memelihara jenis satwa tertentu. Dugaan sementara menunjukkan bahwa salah satu penyebab rentannya satwa liar terhadap pemanfaatan yang berlebihan yaitu meningkatnya permintaan pasar akan produk daging dan hewan hidup asal satwa sehingga cenderung meningkatkan pemanfaatannya di alam.

Harapan yang diinginkan
Perubahan tidak dapat dibendung, pembangunan tidak boleh ditahan, walaupun demikian sudah seyogianya semua aktor yang terlibat dalam aktivitas pembangunan mempunyai komitmen yang sama untuk kepentingan sebesar-besarnya masyarakat dengan tetap berpihak pada “sustainable development” atau pembangunan yang berkelanjutan. Segala sesuatu harus direncanakan dengan baik, terencana, arif dan bijaksana dan selalu ramah lingkungan. Penegakan hukum yang berkaitan dengan pemanfaatan sumberdaya alam yang tidak terkontrol sudah harus sejak dini kita tingkatkan juga. Dengan kata lain kita jangan menjadikan isue pembangunan sebagai kambing hitam dan di sisi lain mengorbankan lingkungan, supaya jangan kita yang ada sekarang ini bersenang-senang di atas penderitaan pewaris masa depan di Papua, anak-anak kita.*

Iklan
%d blogger menyukai ini: