Program Prioritas Pembangunan; Penyerapan APBD Minim

JUBI-Dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) provinsi Papua tahun 2005-2011, yang selanjutnya setiap tahun dijabarkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), pendidikan ditetapkan sebagai salah satu program prioritas pembangunan daerah. Tujuannya untuk meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia melalui perluasan dan pemerataan kesempatan memperoleh pendidikan terutama bagi penduduk miskin.

Meski ditetapkan sebagai program prioritas dalam RPJM maupun RKPD namun pendidikan tidak menjadi prioritas dalam pembagian APBD. Sebuah hal yang sangat ironis, tahun 2008 ini pendidikan hanya mendapat anggaran 228,72 milyar atau 4,19 persen dari total APBD yang besarnya 5,45 trilyun atau 6,37 persen dari dana otsus yang besarnya 3,59 trilyun.
Jika mengacu pada UUD 1945 dan UU Sistem Pendidikan Nasional yang menetapkan anggaran pendidikan minimal 20 persen dari APBD, maka alokasi anggaran pendidikan dalam APBD Papua tahun 2008 seharusnya 1.09 trilyun. Sehingga harus ditegaskan bahwa APBD papua telah melanggar UUD 45 dan UU Sistem Pendidikan Nasional.
Direktur Eksekutif ICS-Papua, Budi Setyanto SH, dalam resume analisis tertulis juga menggambarkan selain anggaran untuk pendidikan sangat kecil, penggunaan dana pendidikan juga ternyata tidak proporsional dan cenderung tidak tepat sasaran.
Dari pos anggaran publik sebesar 204,36 milyar sebagian besar (117,88 miliar atau 57,68 persen) habis digunakan untuk membayar honor, insentif, perjalanan dinas dan makan minum pegawai dan itu paling besar terjadi di Dinas Pendidikan dan Pengajaran.
Dengan demikian anggaran pendidikan yang diperkirakan dapat dirasakan manfaatnya oleh publik hanya sekitar 86,48 miliar atau setara dengan 1,59 persen dari APBD 2008 atau 2,41 dari dana otonomi khusus tahun 2008.
Kecilnya alokasi anggaran pendidikan secara otomatis akan berdampak buruk pada upaya pemenuhan hak-hak masyarakat di bidang pendidikan. Sebab penyelenggaraan pendidikan berkualitas butuh dana besar dan itu merupakan kewajiban pemerintah daerah untuk menyediakannya melalui dana APBD, terutama untuk infrastruktur kelembagaan pendidikan, pengadaan sarana dan prasarana pembelajaran termasuk didalamnya untuk peningkatan kesejahteraan tenaga kependidikan.
ICS-Papua meminta Pemerintah Provinsi, DPRP dan Mendagri untuk membahas dan mengevaluasi kembali APBD dan memberikan anggaran pendidikan secara proporsional sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Selain itu semua elemen masyarakat Papua (dewan adat, tokoh masyarakat, stakeholder pendidikan, warga kampus dan masyarakat umum) untuk bersama-sama melakukan pengawasan dalam pengelolaan APBD.
Selain pendidikan yang juga menjadi program prioritas adalah kesehatan. Pemerintah provinsi telah menyusun berbagai program dengan dana melalui dana APBD untuk tahun 2008, kesehatan mendapat 268,83 miliar atau 4,93 persen dari APBD sementara dari dana otsus 7,49 persen. Jika mengacu pada stnadar kesehatan WHO yang menetapkan anggaran kesehatan 15 persen dari belanja APBD, maka anggaran kesehatan di Papua seharusnya 817.36 miliar.
Untuk pembangunan bidang ekonomi, rendahnya tingkat pendapatan masyarakat dan lemahnya infrastruktur system produksi (perikanan, pertanian, peternakan dan lainnya) diakui pemerintah masih sebagai permasalahan utama (RPJP Papua 2005-2025)
Pada tahun 2008 ini dana APBD untuk pemberdayaan ekonomi kerakyatan lumayan tinggi yakni mencapai 286,13 miliar rupiah. Tetapi dana tersebut sudah termasuk untuk gaji dan tunjangan pegawai di 12 unit kerja bidang ekonomi sebesar 101,91 miliar atau (35,62 persen) adapaun utnuk belanja publik sebesar 184,31 miliar rupiah (64,35 persen).
Pdt. Willem F. Rumsarwir, S.Th, dari MRP dalam kajian tertulisnya mengatakan bahwa, APBD provinsi Papua tahun 2008 sebagaimana yang sudah ditetapkan DPRP pada Januari lalu dimana hendaknya kajian dan analisis dimulai pada awal proses awal hingga sampai ditetapkan. Analisis yang mengkaji landasan berfikir dari dasar penetapan program-program anggaran.
“Saya karena tidak tahu alasan-alasan awal yang berproses sampai menjadi APBD Papua, juga karena tidak memiliki buku dokumen APBD maka sulit memberikan gambaran dan kajian yang obyektif tentang penetapan angka-angka anggaran yang sudah ditetapkan. Walaupun demikian saya akan berangkat dari kajian ICS dan mengedepankan sejumlah hal terkait dengan APBD papua” terangnya.
Menurut Rumsarwir, sesuai UU Otonomi Khusus provinsi Papua pasal 36, APBD Papua harus ditetapkan berdasarkan pada Perdasus tentang APBD. Artinya dalam hal APBD tahun 2007 maupun 2008 hendaknya disusun berdasarkan Perdasus No 1/2007 yang ditetapkan DPRP pada rapat paripurna bulan Februari 2007 lalu.
Perdasus Nomor 1 tahun 2007 yang belum ditandatangani Gubernur untuk dimuat dalam lembaran pemerintah daerah, bidang-bidang utama pembiayaan dari dana otsus meliputi: Pendidikan sebesar 30 persen, Kesehatan sebesar 15 persen dan Pemberdayaan Ekonomi Rakyat sebesar 15 persen. Artinya Perdasus secara gambling mengedepankan tiga aspek utama diatas.
Intinya adalah membangun kesejahteraan dan kemampuan manusia Papua yang mandiri secara intelektual, berkepribadian yang baik serta bertanggung jawab. Jika hal itu ternyata belum memenuhi juga maka sangat disayangkan bahwa APBD Papua tahun 2008 sama sekali tidak memuat ketentuan pembiayaan untuk pendidikan dan kesehatan karena kurang dari yang sudah ditetapkan yakni 30 persen pendidikan dan 15 persen kesehatan.
Berdasarkan informasi dari berbagai media dan publikasi pemerintah diketahui total APBD provinsi Papua tahun anggaran 2008 mencapai 5,54 trilyun rupiah dengan komposisi fiscal, yakni PAD sebesar 312 milyar rupiah, dana perimbangan 1,951 trilyun rupiah dan pendapatan lainnya yang sah sebesar 3,295 trilyun rupiah termasuk didalamnya dana otonomi khusus serta pendapatan lainnya.
Total anggaran sebesar 5,45 trilyun diatas dialokasikan kedalam anggaran belanja yang terdiri dari belanja tidak langsung sebesar 3,219 trilyun atau setara dengan 53,49 persen daro total APBD, kemudian disusul belanja langsung sebesar 2,28 trilyun atau 46,51 persen.
Hans Z.Kaiwai,SE,M.Sc. dari Fakultas Ekonomi Uncen yang turut serta membedah kajian APBD, menambahkan dalam dokumen rencana pembangunan jangka menengah (RPJM), visi pembangunan jangka menengah provinsi Papua tahun 2006-2011 “Membangun Papua Baru” akan dicapai dengan pilar-pilar pembangunan sebagai berikut: Pertama pembangunan yang berpusat pada sector manusianya yakni (pendidikan, kesehatan, pangan, gizi infrastruktur dasar ekonomi local, gender dan pengembangan kapasitas kampung). Kedua, mengenai sasaran progran Respek. Ketiga, pengelolaan sumber daya hutan yang berkesinambungan. Keempat, menciptakan kondisi yang menarik investasi dan perdagangan . Kelima, pembangunan infrastruktur makro dan Keenam,…… menciptakan tata pemerintahan yang baik (good governance).
Sistematika berfikir sebagaimana yang tertuang melalui keterkaitan dokumen perencanaan, menvisualisasikan posisi penting dan strategisnya kebijakan keuangan daerah dalam implementasi penyelenggaran pemerintahan daerah. Kebijaksanaan keuangan daerah yang dituangkan dalam arah kebijaksanaan umum APBD yang merupakan kesepakatan antara legislative dan eksekutif. Dan semua itu harus juga dipertanggung jawabkan secara bersama ke hadapan masyarakatnya.
Masih menurut Hans, substansi anggran dan relevansi APBD dengan RPJM (Rencana Pembangunan Jangka Menegah) dapat dicapai dengan kebijakan strategis dan program antara lain: Reformasi Pemerintahan, yakni menata kembali pemerintahan daerah. Reformasi tersebut meliputi dua bagian penting yakni birokrasi dan anggaran.
Pada reformasi birokrasi dilakukan dengan cara merampingkan struktur pada tingkat provinsi dan kabupaten/kota dengan jalan mengurangi jabatan struktural dan memperbanyak tugas-tugas fungsional untuk melayani masyarakat pada tingkt paling bawah serta mengembangkan sumber daya pemerintahan melalui peningkatan kapasitas dan perencanaan SDM.
Sementara pada reformasi anggaran dilakukan dengan cara mengubah struktur anggaran dari piramida terbalik menjadi piramida menuju anggaran yang berorientasi pada kepentingan rakyat dengan menata seluruh system administrasi keuangan melalui pengembangan SDM keuangan daerah.
Pada program pembangunan masyarakat berbasis kampung atau Respek dilakukan melalui dana blok grand, pendampingan intensif berkesinambunan, peningkatan kapasitas pemerintahan kampung dan distrik serta pengembangan program instansi teknis untuk berpusat di kampung dengan melibatkan masyarakat secara penuh.
Kemudian disusul pembangunan infrastruktur (jalan, transportasi, energi) untuk mendorong pertumbuhan ekonomi melalui investasi dan perdagangan. Dan terakhir adalah menarik investasi. Pada kebijakan ini yang paling penting adalah terselenggaranya kemudahan pengurusan izin, tenaga kerja local yang terdidik dan terlatih, kondisi keamanan yang kondusif serta dibarengi dengan promosi investasi yang gencar.
Namun berkaitan dengan isu peningkatan pertumbuhan ekonomi maka di dalam APBD 2008 provinsi Papua tidak disebutkan mengenai target pertumbuhan ekonomi tahunan berikut asumsi-asumsi yang melatarbelakangi terget tersebut. Sehingga dapat dikatakan bahwa APBD Papua 2008 tidak memiliki target atas pertumbuhan ekonomi tahunan. (Anang Budiono)

%d blogger menyukai ini: