Pemekaran Provinsi dan Kebijakan Yang Berbeda Dalam Menguras SDA

JUBI – Saat ini di tanah Papua sudah memiliki dua Provinsi masing masing Papua dan Papua Barat sehingga tentunya dengan dua gubernur sudah pasti memiliki kebijakan yang berbeda. Apalagi menyangkut pendapatan asli daerah(PAD) potensi sumber daya alam menjadi jalan keluar yang paling cepat untuk menjawab kebutuhan saat ini.

“Kita lihat saja dua gubernur Papua mempunyai kebijakan tentang kehutanan di wilayahnya masing masing. Kalau Pak Bas Suebu jelas melarang ekspor log keluar Papua sedangkan Pak Bram Ataruri secara bertahapmelarang eksport log,”ujar Lindon Pangkali mantan Koordinator Forest Wacht Indonesia Regio Papua kepada Jubi belum lama ini di Jayapura.
Agaknya kekhawatiran Pangkali ini sangat beralasan karena setiap gubernur sudah pasti memiliki kebijakan yang berbeda beda dengan wilayah provinsi yang lain di tanah Papua. Coba simak saja pada 29 September 2007 Gubernur Provinsi Papua Barnabas Suebu mengeluarkan Surat No: 522.2/2899/SET tentang penghentian peredaran Kayu Bulat ke Luar Papua. Meski pun sudah ada kesepakatan antara Gubernur Papua Barat dan Gubernur Papua No: 163/2007 dan No: 16/2007 tentang Peredaran Hasil Hutan Kayu tetapi awal Januari 2008 mengeluarkan Peraturan Gubernur Papua Barat No:2/2008 tentang Pengaturan Peredaran Hasil Hutan Kayu.
Dalam pasal 4 Peraturan Gubernur Papua Barat ayat (1) Peredaran hasil hutan berupa kayu bulat/log diutamakan untuk bahan baku industri dan pemangunan di wilayah Papua.
(2) Peredaran hasil hutan antar provinsi dalam negeri hanya diperkenankan bagi hasil hutan olahan dan kayu bulat sesuai kuota yang ditetapkan oleh Gubernur Papua Barat selama 5 tahun mulai tahun 2008 sebagai berikut:
a. Peredaran kayu bulat tahun 2008 untuk kebutuhan antar provinsi dalam negeri sebesar 60 % dan di tanah Papua sebesar 40 % dari realisasi Rencana Kerja Tahunan (RKT) tahun berjalan.
b. Peredaran kayu bulat tahun 2009 untuk kebutuhan antar provinsi dalam negeri sebesar 50% dan di tanah Papua sebesar 50 % dari realisasi produksi RKT tahun berjalan
c. Peredaran kayu bulat tahun 2010 untuk kebutuhan antar provinsi dalam begeri sebesar 40% dan di tanah Papua sebesar 60 % dari realisasi RKT tahun berjalan.
d.Peredaran kayu bulat tahun 2011 untuk kebutuhan antar provinsii dalam negeri sebesar 20 % dan di tanah Papua sebesar 80 % dari realisasi RKT tahun berjalan.
e. Peredaran kayu bulat tahun 2012 untuk kebutuhan antar provinsi dalam negeri sebesar 0% dan di tanah Papua sebesar 100 % dari realisasi RKT tahun berjalan.

Jika membandingkan dua kebijakan dari Gubernur Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat ternyata Gubernur Barnabas Suebu langsung melarang eksport kayu log dari Provinsi Papua. Sedangkan Gubernur Abraham Ataruri melakukannya secara bertahap mulai dari 60 % untuk kebutuhan antar provinsi hingga akhirnya menjadi nol persen.
“ Dengan dua kebijakan dari dua gubernur saja sudah ada perbedaan bagaimana nantinya kalau Papua sudah memiliki lima gubernur? Tentu akan lebih banyak perbedaan karena masing masing punya target dalam membangun dan menambah pernghasilan daerah. Makanya tak heran kalau sumber daya alam akan menjadi pilihan terakhir yang sulit dihindari,”ujar Lindon Pangkali aktivis lingkungan dan hutan di Papua.
Ditegaskannya ini baru satu kebijakan tentang kehutanan belum lagi pertambangan dan sector ekonomi lainnya yang bersumber dari kekayaan alam Papua.
Saat ini di sector pertambangan baru tercatat 12 perusahaan yang telah mendapat izin Kuasa Pertambangan (KP) penyelidikan umum bahan galian emas, nikel, krom, platina, batu bara.
Selain PT Freeport yang telah aktif melakukan eksplorasi ada 17 perusahaan investasi pertambangan dalam bentuk Kontrak Karya(KK), Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batu Bara (PKP2B) dan Kuasa Pertambangan (KP) yang kegiatannya masih dalam tahap eksplorasi dan sebagian belum aktif malahan ada yang suspensi.
Sementara para pendulang emas di sekitar lokasi tambang PT Freeport saat sudah sudah berjumlah sekitar 11.000 para pendulang emas yang masuk ke lokasi areal tambang. Mereka ini tak jelas masuk dalam kategori para penambang yang hanya mengandalkan alat dulang dan tenaga fisik yang kuat melawan derasnya dingin kawasan Nemangkawi. Meski tak ada perangkat hukum yang melindungi tetap perlu ada control bagi mereka dalam aktivitas penambangan.
Bahan galian minyak dan gas bumi (Migas) keterdapatannya sangat berhubungan erat dengan cekungan sediment berumur tersier dan pratersier. Cekungan sediment tersier di antaranya cekungan Salawati, Bintuni, Aqimegah, Iwur, Arafura dan cekungan Digoel.
Sumur minyak yang saat ini sudah berproduksi antara lain di Salawati, Sele dan Arar berupa minyak mau pun gas yang telah dioperasikan Pertamina dan kontraktor kontraktornya.
Menurut data terakhir di Papua memiliki sekitar 10 cekungan minyak dan gas bumi sebagian telah dieksplorasi dan dari cekungan tersebut terdapat 2 cekungan yang telah berproduksi yaitu cekungan Salawati dan cekungan Bintuni.
Sedangkan emas dan perak yang sudah dieksplorasi PT Freeport sejak beberapa tahun silam terutama saat kontrak karya pertama tahun 1967.
Mungkin yang menarik untuk disimak adalah apakah potensi sumber daya alam (SDA) ini dapat mendongkrak pendapatan asli daerah(PAD).
Peranan sector pertambangan yang besar jelas sangat ditunjang oleh kehadiran PT Freeport Ind Company di Kabupaen Mimika, Provinsi Papua. Bagi Kabupaten Mimika kelihatannya pada tahun 2000 peranan sub sector pertambangan terhadap Pendapatan Regional Kabupaten Mimika sangat besar yaitu 97,66 persen dan tahun 2001 sebesar 97,77 persen nilai bruto diciptakan oleh sector pertambangan.( PDRB Mimika, 2001: 43).
Begitu pula pengaruh pertambangan terhadap Produk Regional Bruto (PDRB) Kabupaten Mimika dihasilkan PT Freeport Inc di mana setiap harinya menghasilkan 240.000 ton. Perusahaan tambang asal New Orleans AS ini sebagai perusahaan Multinational Corporations (MNCs) memegang peranan besar karena semua produksinya langsung di eksport ke pasaran internasional.
Namun yang jelas jangan terkecoh dengan kehadiran perusahaan besar dengan investasi besar sebab biasanya tidak memberikan manfaat langsung. Hal ini bisa dilihat dari hasil penelitian Prof Dr Karel Sesa yang mengatakan walau pun PT Freeport telah melakukan investasi langsung (Foreign Direct Investment) atau PMA yang sangat besar ternyata tidak mampu untuk menggerakan serta mendorong akselarasi pembangunan ekonomi di Kabupaten Mimika mau pun Provinsi Papua. Meski sumbangan PT Freeport Inc terhadap PDRB Provinsi Papua dan Kabupaten Mimika sangat besar, namun karena langsung diekspor sehingga dampak langsung dan tidak langsungnya terhadap masyarakat rendah.
Selain manfaat langsung mau pun tidak langsung kerugian besar yang diderita masyarakat setempat khususnya suku Kamoro adalah hilangnya identitas kesukuan sebagai manusia sampan (perahu), sungai dan sagu. Misalnya masyarakat di Desa Kali Kopi, Koperapoka, Tipuka, Nawaripi, Nayaro, Omawita, Fanamo dan Kaugapa mengatakan setelah beroperasinya penambangan PT Freeport ternyata hanya 10 persen menyatakan makanan baik, sedangkan 90 persen lainnya menuturkan tidak baik. Masalah ini terjadi karena telah rusak dan pendangkalan lingkungan hidup atau sungai sungai tempat mereka mencari. Adapun makanan khas orang Kamoro adalah tambelo yang biasa dipakai dalam upacara upacara Karapao, siput, kerang, dan karaka yang ditandai dengan perubahan warna yakni hitam/berbintik bintik hitam sehingga masyarakat sudah tidak berani lagi untuk mengkonsumsinya.
Bukan itu saja akibat pembuangan limbah tailing yang terus meningkat dari tahun ke tahun menyebabkan dusun sagu mau pun hutan produksi rumah dan perahu semakin berkurang karena semuanya telah kering. Misalnya warga di desa Kali Kopi, Nawaripi, Tipuka dan Koperapoka memberikan keterangan bahwa sebelum adanya PT FI menyatakan kayu rusak akibat dampak tailing yang mendangkal dan membuat kayu kayu mengering.
Pemilik tanah tanah adat hanya tinggal menanggung biaya social (social costs) akibat hilangnya nilai nilai ekonomi dari kayu komersial sebagai bahan baku rumah dan perahu serta membuat patung patung mbitoro yang jelas tidak masuk dalam perhitungan ganti rugi.
Sesuai dengan hasil penelitian Prof Dr Karel Sesa jika dirinci menurut manfaat langsung dan tak langsung dari kehadiran PT Freeport Inc di Papua jelas memperlihatkan bahwa manfaat langsung untuk pemerintah pusat sebesar US $ 2.347.00 (91,38 %); Pemerintah Provinsi Papua sebesar US $ 178,70 (6,96%); sedangkan pemerintah Kabupaten Mimika hanya sebesar US$ 42,66 (1,66%) sedangkan manfaat tidak langsung bagi pemerintah pusat di Jakarta adalah sebesar US $ 8,635 (67,01 %); kemudian untuk Provinsi Papua sebesar US $ 4.250.40 (32,99 %) sedangkan untuk Kabupaten Mimika nihil atau nol persen.
Namun yang jelas apa pun alasannya telah terjadinya perubahan paradigma dari pertumbuhan ekonomi ke pembangunan berkelanjutan (sustainable development), keberlangsungan hidup suatu perusahaan multinational corporation/MNCs, sehingga diharuskan menjaga kelestarian lingkungan hidup dan ekosistemnya serta masyarakat adat di sekitar lokasi pertambangan atau investasi harus memperoleh manfaat yang lebih besar dengan kehadiran perusahaan tersebut. Jika semuanya tidak tercapai berarti hanya mengulangi kesalahan yang lama dengan modul dan operandi yang berbeda. (Dominggus A. Mampioper, dari berbagai sumber)

%d blogger menyukai ini: