Masih Perlukah Orang Lama di KPU?

Jubi – Saat ini seleksi bagi calon anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) tingkat Provinsi Papua lagi ramai ramai dilakukan. Pasalnya lembaga ini dikenal sebagai penentu kemenangan bagi calon anggota legislatif mau pun seorang gubernur.

Pendaftaran calon anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang baru untuk periode 5 tahun berikutnya telah berahir pada tanggal 4 Februari. Sekarang telah memasuki tahap berikutnya.
“Dari 120 orang yang mendaftar sebagai calon dengan mengambil formulir dan berdasarkan sidang oleh tim seleksi sebanyak 69 orang atau berkas yang akan kembali di rekapitulasi untuk proses selanjutnya” ujar Naffi Sanggenafa salah satu dari anggota Tim seleksi KPU yang ditemui Jubi baru-baru ini.
Dari 69 berkas ini akan kembali diteliti untuk mengikuti tahapan selanjutnya yang dinyatakan lulus akan diumumkan dan akan diberitahukan pada pihak yang dinyatakan lulus yang akan dilaksanakan pada tanggal 18 Februari. “Berdasarkan hasil penelitian yang sedang kita lakukan sekarang ini para peserta atau bakal calon yang dinyatakan lulus kembali mengikuti ujian tertulis kemudian dilanjutkan dengan tes wawancara yang akan dilaksanakan pada tanggal 3 Maret dan direncanakan berlangsung selama 5 hari. Pada tahapan ini akan di tentukan sebanyak 10 orang bakal calon yang dinyatakan lulus dalam seleksi ini” jelas Sanggenafa yang juga adalah Dekan Fakutas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Cenderawasih.
Setelah diperoleh bakal calon, selanjutnya tanggal 25 hingga 27 Maret akan diumumkan kepada masyarakat luas selama tujuh hari berturut . Saat itu masyarakat diberikan kesempatan untuk memberikan masukan dan koreksi terhadap bakal calon yang telah diumumkan. “Dari rangkaian seleksi ini hingga menghasilkan 10 bakal calon yang nantinya akan duduk sebagai anggota KPU akan segera kembali disampaikan atau diajukan pada KPU Pusat untuk tahapan tahapan seleksi berikutnya, dimana ahir dari rangkaian ini KPU pusat akan mengeluarkan surat keputusan KPU dalam rangka pengumumanan hasil Pemilihan anggota KPU dan selanjutnya akan dilanjutkan dengan pelantikan yang akan dilaksanakan di Jakarta.” ujar Sanggenafa.
Dari 120 orang yang mendaftarkan diri untuk mengikuti seleksi calon KPU, tahapan selanjutnya menyisakan sebanyak 69 orang, dimana beberapa diantaranya adalah angota-anggota KPU yang lama, yang telah habis masa periodenya. “Mereka yang lama atau telah duduk sebagai anggota KPU yang lalu juga masih mempunyai hak yang sama dengan para peserta lainnya karena tidak ada batasan ataupun aturan tertentu. Yang jelas para calon ini memenuhi syarat untuk ikut seleksi oleh karena itu bagi mereka yang lama dipersilahkan dan hal itu adalah hak bagi mereka untuk mengikuti seleksi” ujar Sanggenafa.
Diakuinya pada awal pendaftaran, ada komplain dari calon peserta. Komplain ini menyangkut besarnya dana pemeriksaan kesehatan dan lain lain yang jumlahnya mencapai Rp. 300 ribu hingga Rp. 600 ribu. Namun hal ini diluar kewenangan dari tim seleksi, sebab tim seleksi hanya mempunyai tugas menerima berkas masing-masing peserta yang sudah memenuhi persyaratan yang ditentukan. “Jika ada yang komplen silahkan saja komplen, tetapi bukan pada tim seleksi, tetapi pada rumah sakit atau yang bersangkutan kenapa sampai pembayaran hingga demikian mahal” katanya.
Beberapa syarat umum yang perlu dipenuhi oleh setiap peserta menyangkut masalah umur dimana setiap peserta minimal berusia 30 tahun, pendidikan dengan kualifikasi Strata satu, pengalaman dalam hal organisasi namun bukan dari partai politik serta berbadan sehat yang dinyatakan oleh surat keterangan dokter, “Hal ini sangat penting mereka ini kerja dalam jangka waktu yang lama dan selalu berhadapan dengan masalah oleh karena itu mereka ini harus betul-betul sehat,” katanya.
Tentang seleksi anggota KPU yang sedang berjalan saat ini Bernard Kasihan SH, salah satu pengacara yang kerap menagani kasus-kasus pilkada di Papua mengatakan bahwa KPU merupakan lembaga yang sangat diharapkan untuk menjalankan demokrasi di negara ini, dalam hal ini pemilihan umum. Untuk dapat melaksanakan tugasnya dengan baik, selakyaknya mereka yang nantinya duduk sebagai anggota KPU adalah orang orang yang benar benar memiliki komitmen terhadap tegaknya demokrasi dan bukan memakai jabatan yang diberikan ini untuk mencari keuntungan pribadi. Sebab jika hal ini terjadi akhirnya masyarakat akan menuduh bahwa KPU itu hanya sebagai alat legitimasi oleh golongan tertentu. Karena itu diperlukan tokoh yang memiliki komitmen yang luhur.
“Selama ini banyak kasus yang muncul dan tuduhannya selalu pada KPU bahwa KPU berpihak pada pihak-pihak tertentu atau merekayasa sesuatu hal, oleh karena itu pada pemilihan sekarang ini selain komitmen yang luhur untuk bekerja yang baik dari anggota-anggota yang baru dan jangan menggunakan kesempatan dalam kesempitan yang telah diberikan, juga tidak kalah pentingnya kalau KPU ini harus diisi oleh orang-orang yang profesional untuk menghindari munculnya kasus-kasus dan masalah,” ujar Bernard. Menurutnya saat ini stigma dalam masyarakat KPU itu adalah alat pembenaran bagi orang-orang atau golongan tertentu, sehingga seolah-olah KPU tidak mempunyai kebebasan dalam menentukan suatu keputusan.
Salah satu hal yang juga sangat ditekankannya, dan merupakan suatu hal yang penting KPU untuk periode kedepan kiranya perlu diisi oleh orang-orang yang baru. “Kita harapkan ada orang-orang barulah. Sebab sesuai informasi muka-muka lama itu lagi yang mau kembali untuk bercokol. Marilah kita kasih kesempatan untuk orang lain, periode kemarin mereka itu kan sudah cukup, jangan sampai rasa manisnya terlalu banyak sehingga jadi raja kecil yang tidak mau keluar-keluar” kata Bernard.
Pengalaman Bernad dalam menagani kasus Pilkada boleh dibilang sudah cukup banyak, menurutnya bahwa memang banyak kekeliruan bahkan ada kesalahan-kesalahan tetapi karena para pihak yang mempersoalkan juga tidak mempunyai kemampuan profesionalisme untuk membuktikan fakta fakta pelanggaran tersebut, mereka akhirnya kalah di pengadilan. “Pada Umumnya permohonan kasus-kasus ini ditolak karena pihak penggugat tidak mampu membuktikan walaupun kita tahu ada kesalahan dari KPU,” lanjut Bernard. Sedangkan KPU sendiri dapat membuktikan bahwa mereka tidak bersalah dengan bukti misalnya rekapitulasi yang disaksikan oleh para saksi dari kontestan. Untuk itu Bernard menyarankan agar setiap kontestan yang akan maju dalam pemilihan umum legislative maupun pemilihan kepala daerah selayaknya memiliki penasihat hukum. Sehingga pada saat mereka menemui kecurangan dan ingin bertindak melalui jalur hukum, mereka memiliki penasehat hukum yang dapat mengarahkan bagaimana memperoleh fakta fakta yang dapat menjadi alat bukti di pengadilan. Dan akhirnya jika akhirnya dibawa ke pengadilan mereka dapat memenangkannya..
Sedangkan mengenai kinerja KPU selama ini, Bernard menilai bahwa hal tersebut dapat dilihat dari berbagai hal. Misalnya dari segi kinerja, Bernard menilai sudah cukup baik. Namun pada saat yang sama juga muncul banyak permasalahan dan menjadi suatu pertanyaan apakah kinerja yang bagus ini sudah dibarengi dengan moralitas yang bagus serta komitmen yang bagus pula. “Mungkin saja kinerja bagus tetapi tetapi moralitas serta komitmen yang tidak bagus sehinggga hal ini juga sangat mempengaruhi, untuk itu saran saya sebaiknya orang-orang lama tidak masuk lagi dalam bursa pencalonan apalagi terpilih menjadi anggota” harap Bernard. (Yunus Paelo)

Iklan
%d blogger menyukai ini: