Disinyalir Anggaran MRP Langgar Aturan

JUBI-Dalam APBD Provinsi Papua tahun 2008, anggaran Majelis Rakyat Papua (MRP) dialokasikan sebesar 17,5 milyar lebih atau secara detail keseluruhan yakni Rp. 17.512.982.440. Alokasi ini diperuntukkan untuk membiayai hak-hak MRP sebagaimana diatur dalam PP.54 Tahun 2004. Menurut ketentuan pasal 57 PP No 54 tersebut dijelaskan penghasilan bagi pimpinan dan anggota MRP terdiri dari uang representasi, uang paket, tunjangan jabatan dan tunjangan kesejahteraan, yang besarnya masing-masing diatur dalam pasal 58 sampai dengan pasal 64.

Dengan berdasarkan aturan tersebut maka sesuai dengan perhitungan ICS Papua anggaran yang dialokasikan dalam APBD tahun 2008 belum sesuai dan melanggar PP diatas. Indikasi pelanggaran tersebut misalnya: Pertama, anggaran yang dialokasikan untuk tunjangan jabatan sebesar Rp.306.000.000 dimana seharusnya hanya Rp.267.840.000 sehingga terjadi kelebihan sebesar Rp.38.160.000. Kedua, uang duka atau wafat dialokasikan sebesar Rp. 459.000.000 padahal seharusnya Rp. 125.000.000. Ketiga, tunjangan perumahan dianggarkan sebesar Rp. 4.032.000.000.
Berdasarkan pasal 63 ayat (1), Ketua MRP disediakan rumah jabatan beserta perlengkapannya dan 1 unit kendaraan. Oleh sebab itu jika jumlah yang dianggarkan sebesar 4 milyar lebih hanya untuk ketua MRP maka hal ini tidak rasional. Selain itu dalam pasal 63 disebutkan tunjangan perumahan bagi wakil ketua dan anggota MRP lainnya. Sementara itu dalam APBD provinsi Papua tahun 2008 jumlah tersebut diperuntukkan juga untuk tunjangan perumahan wakil ketua, dan anggota MRP sehingga hal ini telah terjadi kesalahan dan melanggar aturan (pasal 63).
Demikian dikatakan Budi Setyanto SH, Direktur ICS Papua dalam siaran persnya yang direlease saat acara kajian APBD Papua tahun 2008 pekan lalu di Hotel Relat Jayapura.
Sedangkan untuk kendaraan dinas, pihaknya mengasumsikan seharga 400 juta rupiah. Hal ini dianggap rasional dan wajar jika memperhatikan asas kepatuhan,efisiensi dan keadilan dalam pengelolaan keuangan daerah, sebagaimana diamantkan oleh UU No 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan PP No.58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.
Budi mengatakan, MRP adalah wakil rakyat yang berkewajiban untuk memperjuangkan kepentingan rakyat yang diwakilinya dan bukan untuk memenuhi kepentingan pribadinya. Apalagi saat ini tidak sedikit warga Papua yang tidak mempunyai rumah tinggal atau hidup dengan rumah seadanya, sehingga upaya penghematan dalam pengadaan rumah jabatan ketua MRP merupakan wujud keberpihakan pada orang asli Papua.
Pada tahun 2006 lalu, berdasarkan hasil analisa ICS-Papua terhadap RAPBD provinsi Papua telah diingatkan bahwa terjadi pelanggaran pada anggaran MRP yakni indikasi mark-up sebesar 9,47 milyar. Hal ini terbukti melalui hasil pemeriksaan BPK-RI semester I tahun anggaran 2007. Dalam laporan tersebut disebutkan bahwa “Belanja penghasilan MRP melebihi ketentuan, sehingga merugikan keuangan daerah sebesar 12,21 milyar rupiah.” (Anang Budiono)

%d blogger menyukai ini: